Fraksi NasDem DPRD Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel) mangkir dari rapat paripurna DPRD pembahasan APBD 2026. Ketua Fraksi NasDem, Asmawati sempat datang namun keluar sebelum rapat dimulai.
“Terkait dengan satu fraksi yang tidak ikut, sudah ada penyampaiannya melalui telepon. Pak Suyuti salah seorang pimpinan dari Partai NasDem itu sudah menyampaikan minta izin untuk tidak ikut hadir di paripurna,” ungkap Ketua DPRD Parepare, Kaharuddin Kadir kepada infoSulsel, Rabu (19/11/2025).
Kaharuddin menjelaskan, absennya fraksi NasDem tidak menghambat proses pembahasan APBD 2026. Sebab ada 4 fraksi lainnya menyetujui ranperda APBD 2026 menjadi perda.
“Sekiranya tidak ada masalah, sekiranya itu adalah sikap dari fraksinya. Dan 4 fraksi tetap menyampaikan pendapat akhirnya dan semua setuju untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah,” jelasnya.
DPRD akan tetap melanjutkan proses pembahasan APBD 2026 sesuai jadwal yang telah disusun badan musyawarah. Selanjutnya, pembahasan APBD akan dilanjutkan dengan agenda tanggapan wali kota terkait pandangan akhir fraksi.
“Kami akan bergerak sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan di rapat badan musyawarah. Selanjutnya tanggal 24 (September) kita akan melaksanakan rapat terkait tanggapan wali kota,” ujarnya.
Di sisi lain, dia juga menanggapi sikap Pemkot Parepare yang walk out pada paripurna itu tidak menghambat proses agenda pembahasan. Menurutnya, pihak Pemkot tetap dianggap hadir karena bersikap walk out.
“Sebenarnya sih secara politis, dia hadir, tapi dia walk out, artinya pernah hadir ya. Jadi kami menganggap bahwa dia tetap ada, dia hadir walaupun dia walk out, walaupun itu artinya sikap,” ungkapnya.
Pandangan 4 fraksi DPRD yang sudah dibacakan akan dikirim ke pihak Pemkot. Kemudian itu akan menjadi dasar Pemkot untuk mempersiapkan tanggapan wali kota.
“Semua pendapat akhir fraksi ini kami akan kirim ke pemerintah daerah. Kami sudah sampaikan, tolong dikirim supaya dijadikan dasar dalam memberikan tanggapan akhir wali kota di sambutannya,” pungkasnya.
Untuk diketahui, Sekda Parepare Amarun Agung Hamka dan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) walk out dari rapat paripurna pembahasan APBD. Mereka walk out karena usulan anggaran bantuan seragam SMA ditolak DPRD.
Aksi walk out Sekda itu saat rapat paripurna DPRD tentang laporan hasil Banggar terkait ranperda APBD 2026. Hamka melakukan interupsi dan menjelaskan tujuan bantuan seragam SMA itu setelah laporan hasil Banggar disetujui.
“Izinkan kami menyampaikan bahwa terkait bantuan bagi peserta didik khususnya di usia SMA. Perlu kami jelaskan dengan hormat. Bahwa program ini tidak bertentangan dengan ketentuan kewenangan. Sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,” ungkap Hamka saat interupsi di sela-sela rapat paripurna, Rabu (19/11).
Hamka mengakui, penyelenggaraan pendidikan tingkat SMA merupakan kewenangan Pemprov Sulsel. Menurutnya, bantuan seragam SMA yang diusulkan masuk dalam bantuan sosial bagi warga Parepare.
“Namun program yang kami ajukan bukanlah pembiayaan operasional SMA. Melainkan bentuk bantuan sosial bagi warga Parepare. Khususnya peserta didik yang berada di usia SMA,” ungkapnya.
