Panitia Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dan Komite SMAN 21 Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), membantah adanya siswa titipan oleh oknum anggota DPRD dan pengurus Komite Sekolah. Isu siswa titipan itu disebut hanya opini dari masyarakat.
Ketua Panitia SPMB SMAN 21 Makassar Subandi menjelaskan perihal tudingan adanya siswa titipan itu usai mediasi bersama warga di Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Sulsel, Selasa (15/7). Subandi awalnya menjelaskan mengenai isu rombongan belajar (rombel) 40 siswa yang diprotes warga.
“Itu kan sudah dijawab oleh panitia di sini, bahwasanya itu (rombel) usulan, 40 itu usulan. Tapi karena usulan itu tidak diterima di Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP), maka kembali tetap ke 36 (siswa),” kata Subandi kepada infoSulsel, Selasa (15/7/2025).
Subandi juga membantah adanya praktik siswa titipan dari pihak luar, termasuk dari komite sekolah maupun oknum legislator. Ia menyebut, nama-nama yang disampaikan oleh Komite Sekolah adalah hasil aspirasi dari masyarakat sekitar.
“Oh tidak ada (titipan). Jadi kalau ada opini dari pihak komite, itu dia juga berupa usulan sebenarnya. Apa yang dia usulkan itu atas nama pengurus komite itu, dia mengusulkan dari warga masyarakat yang menginginkan anaknya sekolah di SMAN 21,” ucapnya.
Dia menjelaskan bahwa terdapat sisa kuota sebanyak 13 kursi yang belum terisi. Namun, seluruh keputusan mengenai siapa yang akan mengisi kuota itu diserahkan kepada Disdik Sulsel, dan bukan lagi panitia sekolah.
“Jadi mereka (Dinas Pendidikan) yang mengaturnya yang sisa kuota itu sebanyak 13. Itu kita sudah laporkan ke dinas pendidikan. Dinas pendidikan lah nantinya yang akan mengatur siapa yang diakomodir yang 13 ini,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komite SMAN 21 Makassar Muhammad Amir Olom juga membantah adanya siswa titipan. Menurutnya, dugaan itu hanya tanggapan masyarakat yang menginginkan anaknya lolos di SMAN 21 Makassar.
“Oh itu hanya tanggapan mereka. Untuk titip menitip sebenarnya ini di sini tidak ada, cuma dia menginginkan bahwa masyarakat ini yang masuk yang tidak lulus anaknya yang dekat dari di wilayah BTP itu,” kata Amir.
“Jadi setelah dilihat ada yang dari luar masuk di SMA 21 dikiranya ada titip menitip. Pada dasarnya ini tidak ada. Kenapa? Ada aturan dari dinas memang diranking,” sambungnya.
Amir juga menjelaskan bahwa Komite Sekolah hanya mengusulkan skema penerimaan siswa pada kuota yang kosong. Menurutnya, Komite Sekolah juga terlebih dahulu meminta berkonsultasi dengan Disdik Sulsel jika hendak mengambil kebijakan.
“Ya komite (mengusulkan), bukan bahwa komite mengusulkan untuk bahwa masukkan yang ini. Komite mengusulkan bagaimana langkah-langkah yang harus kita tempuh ini supaya kekosongan ini kita bisa isi. Sehingga dinas memberikan petunjuk bahwa akan diranking atau bagaimana yang ke depannya ini,” jelasnya.
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.
Polemik SPMB SMAN 21 Makassar ini sempat membuat warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat BTP menggelar demonstrasi di SMAN 21 Makassar dan Kantor Disdik Sulsel selama dua hari terakhir. Mereka protes dugaan adanya praktik jual beli kursi pada proses SPMB di SMAN 21 Makassar serta perubahan jumlah siswa dalam satu rombel.
Salah satu orator, Rafi, menyampaikan bahwa terdapat dugaan kuat adanya praktik jual beli kursi oleh oknum di lingkungan sekolah. Selain itu, ada ketidaksesuaian antara data yang disampaikan saat sosialisasi dan realisasi jumlah rombel siswa yang diterima.
“Pendidikan seharusnya tidak berpihak kepada golongan tertentu. Kepala sekolah diduga menjadi makelar menjual kursi bagi mereka yang mampu membayar,” teriak Rafi dalam orasinya.
Menurutnya, pihak sekolah sebelumnya telah mensosialisasikan bahwa setiap rombel akan diisi oleh 40 siswa. Namun kenyataannya, setelah seleksi selesai, hanya 36 siswa yang diterima dalam satu rombel.
“Kami datang ke sini untuk menuntut Dinas Pendidikan sebagai otoritas tertinggi untuk mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi. Ini bukan hanya soal angka, ini soal integritas,” tambahnya.
Terpisah, Jenderal Lapangan, Andi Rahmat Saleh juga mengungkap adanya dugaan jual beli kursi. Dia menyebut ada 7 siswa yang lolos diduga merupakan titipan oknum anggota DPRD Makassar dan anggota komite sekolah.
“Nah, dari 13 itu, 7 dari pengurus komite. Salah satunya ada anggota dewan, yang kebetulan memang masuk dalam sistem pengurusan komite itu,” kata Rahmat.
Warga Demo di SMAN 21 Makassar dan Disdik Sulsel
Polemik SPMB SMAN 21 Makassar ini sempat membuat warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat BTP menggelar demonstrasi di SMAN 21 Makassar dan Kantor Disdik Sulsel selama dua hari terakhir. Mereka protes dugaan adanya praktik jual beli kursi pada proses SPMB di SMAN 21 Makassar serta perubahan jumlah siswa dalam satu rombel.
Salah satu orator, Rafi, menyampaikan bahwa terdapat dugaan kuat adanya praktik jual beli kursi oleh oknum di lingkungan sekolah. Selain itu, ada ketidaksesuaian antara data yang disampaikan saat sosialisasi dan realisasi jumlah rombel siswa yang diterima.
“Pendidikan seharusnya tidak berpihak kepada golongan tertentu. Kepala sekolah diduga menjadi makelar menjual kursi bagi mereka yang mampu membayar,” teriak Rafi dalam orasinya.
Menurutnya, pihak sekolah sebelumnya telah mensosialisasikan bahwa setiap rombel akan diisi oleh 40 siswa. Namun kenyataannya, setelah seleksi selesai, hanya 36 siswa yang diterima dalam satu rombel.
“Kami datang ke sini untuk menuntut Dinas Pendidikan sebagai otoritas tertinggi untuk mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi. Ini bukan hanya soal angka, ini soal integritas,” tambahnya.
Terpisah, Jenderal Lapangan, Andi Rahmat Saleh juga mengungkap adanya dugaan jual beli kursi. Dia menyebut ada 7 siswa yang lolos diduga merupakan titipan oknum anggota DPRD Makassar dan anggota komite sekolah.
“Nah, dari 13 itu, 7 dari pengurus komite. Salah satunya ada anggota dewan, yang kebetulan memang masuk dalam sistem pengurusan komite itu,” kata Rahmat.
