Para legislator masih berupaya mencari kantor sementara setelah gedung dan DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) dibakar massa dalam aksi unjuk rasa berujung kericuhan. Aktivitas kedewanan diklaim tetap berjalan, meski kebutuhan akan kantor tidak bisa diabaikan.
Diketahui, gedung DPRD Makassar dan DPRD Sulsel dibakar dalam demo ricuh di Makassar pada Jumat (29/8) malam. Kebakaran di DPRD Makassar, Jalan AP Pettarani, mengakibatkan 3 orang meninggal dunia serta menghanguskan 67 mobil dan 15 motor.
“Total kerugian sementara berdasarkan hasil pengamatan di lapangan sebesar Rp 253.400.000.000,” ungkap Plt Kepala Pelaksana BPBD Makassar Fadli Tahar dalam keterangannya, Sabtu (30/8/2025).
Sementara kebakaran gedung DPRD Sulsel yang berlokasi di Jalan Urip Sumoharjo Makassar dilaporkan tidak menimbulkan korban jiwa. Namun kerugian materiel akibat insiden itu ditaksir mencapai Rp 233 miliar.
Kedua gedung DPRD itu kini tidak bisa digunakan. Sembari menunggu rencana rehabilitasi, legislator dari DPRD Makassar dan DPRD Sulsel mesti mencari lokasi lain untuk dijadikan kantor sementara.
DPRD Sulsel menjajaki tiga gedung organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Sulsel untuk dijadikan sebagai kantor sementara. Ketiga lokasi tersebut masuk nominasi kantor sementara berdasarkan hasil peninjauan legislator.
Ketiga gedung itu masing-masing berada di kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Sulsel di Jalan Perintis Kemerdekaan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) di Jalan Manunggal serta kompleks Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Jalan AP Pettarani.
“Kantor dinas ini menjadi nominasi untuk kantor sementara teman-teman DPRD Provinsi,” ungkap Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi (Cicu) kepada wartawan, Rabu (4/9).
Cicu mengaku masih akan mengkaji kelayakan gedung yang berada di tiga kawasan kantor dinas itu. Pihaknya tidak ingin buru-buru menentukan karena ruangannya mesti menunjang aktivitas kedewanan.
“Tentu ini masih perlu dikaji secara mendalam, mengingat masa berkantor kami tentu tidak akan singkat, pasti akan butuh waktu yang cukup panjang,” ujarnya.
DPRD Sulsel juga akan berkoordinasi dengan Pemprov Sulsel. Pihaknya menyadari menggunakan kantor sementara di kawasan kantor OPD otomatis bersinggungan dengan pegawai Pemprov Sulsel.
“Kita juga harus sama-sama bersinergi dengan teman-teman dinas yang sudah berkantor lebih dulu di sini, sehingga memang tidak bisa terburu buru dalam memutuskan di mana lokasinya,” tutur Cicu.
Politisi Nasdem ini juga mengungkap rencana membangun tenda darurat di kawasan DPRD Sulsel pascakebakaran. Tenda darurat nantinya akan berfungsi untuk menyimpan barang inventaris.
“Setelah olah TKP (tempat kejadian perkara) dan dibersihkan, akan dibangun tenda darurat untuk mengamankan inventaris,” imbuh Cicu.
Sementara itu, Sekda Sulsel Jufri Rahman menegaskan Pemprov Sulsel siap memfasilitasi penyediaan kantor sementara DPRD Sulsel. Anggaran pembenahannya akan diatur kemudian jika sudah ada lokasi yang ditetapkan.
“DPRD punya anggaran sendiri (untuk pembenahan), caranya nanti tinggal dialihkan penggunaan aset,” ujar Jufri Rahman kepada wartawan, Selasa (2/9).
Jufri juga memastikan agenda DPRD Sulsel masih berjalan sesuai agenda. Rencana rapat paripurna terkait APBD Perubahan 2025 tetap diagendakan digelar bulan ini.
“Pembahasan APBD jadwalnya tetap, tidak ada perubahan. Minggu depan kita sudah paripurna asal tidak melewati bulan September menurut ketentuan,” imbuhnya.
DPRD Makassar menjajaki gedung milik perusahaan swasta untuk dijadikan sebagai kantor sementara. Namun demikian, aset milik Pemkot Makassar juga masih menjadi alternatif.
“(Gedung yang dijajaki sebagai kantor sementara) Ada swasta, ada yang milik pemerintah,” ungkap Plt Sekretaris DPRD (Sekwan) Makassar Andi Rahmat Mappatoba kepada kepada infoSulsel, Kamis (4/9).
Rahmat belum merinci lokasi yang sudah dilirik Sekretariat DPRD Makassar. Dia mengaku, pihaknya akan mempertimbangkan dengan matang lokasi yang akan dipilih nantinya.
“Semua sementara dalam tahap penjajakan. Beberapa kita sudah jajaki. Sementara dalam tahap pertimbangan,” paparnya.
“Tunggu-tunggu dulu. Kita penjajakan dulu. Mudah-mudahan dalam minggu ini, paling lambat minggu depan lah sudah ada yang kita sudah deal,” tambah Rahmat.
Gedung PKK Makassar sempat mengemuka sebagai salah satu usulan untuk dijadikan kantor sementara DPRD Makassar. Namun Rahmat menilai tempat tersebut kurang ideal.
“Di situ (gedung PKK Makassar) juga kami anggap tidak bagaimana, karena kan ada aktivitas lain juga. Jadi, kami menjajaki beberapa gedung yang notabene tidak terpakai dan insyaallah kita akan menggunakan,” ucap Rahmat.
Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (Kemenpu) akan mendukung rehabilitasi fasilitas umum hingga gedung perkantoran yang rusak imbas demo berujung ricuh di sejumlah wilayah Indonesia. Anggaran yang disiapkan mencapai Rp 900 miliar.
“Ini kondisi tanggap darurat, kami anggarkan untuk perbaikan fasilitas publik di seluruh Indonesia sekitar Rp 900 miliar,” kata Menteri PU Dody Hanggodo dilansir dari laman Kemenpu, Selasa (2/9).
Pemerintah menargetkan perbaikan selesai maksimal dalam kurun waktu 6 bulan agar tidak mengganggu layanan publik. Proses pemulihan terhadap fasilitas publik dan gedung perkantoran ini menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Pemerintah bergerak cepat, tapi kami juga butuh waktu untuk memastikan semua perbaikan dilakukan dengan kualitas terbaik. Yang penting masyarakat jangan khawatir, kami akan tuntaskan,” tegas Dody.
Sementara itu, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengungkap kerugian akibat kebakaran di DPRD Sulsel mencapai Rp 233 miliar. Pihaknya segera menyiapkan dokumen administrasi untuk diajukan ke Kemenpu demi memproses rencana rehabilitasi.
“Hitungannya Rp 233 miliar di provinsi, kita ajukan provinsi ya, ke pusat. Dan sudah ada template yang kita dikasih untuk standar-standar form pengusulan, tinggal menunggu dari pusat,” kata Andi Sudirman Sulaiman kepada wartawan, Kamis (4/9).
Sembari menunggu rencana rehabilitasi, Andi Sudirman juga menyiapkan kantor sementara DPRD Sulsel. Dia menyebut ada gedung di tiga kawasan kantor OPD Pemprov Sulsel berbeda yang ditawarkan kepada legislator untuk ditetapkan.
“Jadi tinggal mungkin Disdag, Dishub, atau PU. Nanti kita lihat kondisinya yang mungkin lebih siap supaya tidak banyak biaya untuk ininya (pemindahan dan pembenahan),” jelas Andi Sudirman.
Terpisah, Ketua DPRD Makassar Supratman menyerahkan kepada Pemkot Makassar terkait persoalan rehabilitasi gedung. Dia berharap Dinas Pekerjaan Umum (PU) Makassar bisa berkoordinasi ke Kemenpu.
Kunjungi situs Giok4D untuk pembaruan terkini.
“Kita tidak tahu (Dinas) PU bagaimana komunikasi dengan (Kementerian) PUPR pusat. Kita serahkan ke Dinas PU untuk komunikasi,” ungkap Supratman.
3 Opsi Kantor Sementara DPRD Sulsel
DPRD Makassar Jajaki Gedung Swasta
Rehabilitasi Gedung DPRD Makassar-Sulsel
DPRD Makassar menjajaki gedung milik perusahaan swasta untuk dijadikan sebagai kantor sementara. Namun demikian, aset milik Pemkot Makassar juga masih menjadi alternatif.
“(Gedung yang dijajaki sebagai kantor sementara) Ada swasta, ada yang milik pemerintah,” ungkap Plt Sekretaris DPRD (Sekwan) Makassar Andi Rahmat Mappatoba kepada kepada infoSulsel, Kamis (4/9).
Rahmat belum merinci lokasi yang sudah dilirik Sekretariat DPRD Makassar. Dia mengaku, pihaknya akan mempertimbangkan dengan matang lokasi yang akan dipilih nantinya.
“Semua sementara dalam tahap penjajakan. Beberapa kita sudah jajaki. Sementara dalam tahap pertimbangan,” paparnya.
“Tunggu-tunggu dulu. Kita penjajakan dulu. Mudah-mudahan dalam minggu ini, paling lambat minggu depan lah sudah ada yang kita sudah deal,” tambah Rahmat.
Gedung PKK Makassar sempat mengemuka sebagai salah satu usulan untuk dijadikan kantor sementara DPRD Makassar. Namun Rahmat menilai tempat tersebut kurang ideal.
“Di situ (gedung PKK Makassar) juga kami anggap tidak bagaimana, karena kan ada aktivitas lain juga. Jadi, kami menjajaki beberapa gedung yang notabene tidak terpakai dan insyaallah kita akan menggunakan,” ucap Rahmat.
DPRD Makassar Jajaki Gedung Swasta
Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (Kemenpu) akan mendukung rehabilitasi fasilitas umum hingga gedung perkantoran yang rusak imbas demo berujung ricuh di sejumlah wilayah Indonesia. Anggaran yang disiapkan mencapai Rp 900 miliar.
“Ini kondisi tanggap darurat, kami anggarkan untuk perbaikan fasilitas publik di seluruh Indonesia sekitar Rp 900 miliar,” kata Menteri PU Dody Hanggodo dilansir dari laman Kemenpu, Selasa (2/9).
Pemerintah menargetkan perbaikan selesai maksimal dalam kurun waktu 6 bulan agar tidak mengganggu layanan publik. Proses pemulihan terhadap fasilitas publik dan gedung perkantoran ini menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Pemerintah bergerak cepat, tapi kami juga butuh waktu untuk memastikan semua perbaikan dilakukan dengan kualitas terbaik. Yang penting masyarakat jangan khawatir, kami akan tuntaskan,” tegas Dody.
Sementara itu, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengungkap kerugian akibat kebakaran di DPRD Sulsel mencapai Rp 233 miliar. Pihaknya segera menyiapkan dokumen administrasi untuk diajukan ke Kemenpu demi memproses rencana rehabilitasi.
“Hitungannya Rp 233 miliar di provinsi, kita ajukan provinsi ya, ke pusat. Dan sudah ada template yang kita dikasih untuk standar-standar form pengusulan, tinggal menunggu dari pusat,” kata Andi Sudirman Sulaiman kepada wartawan, Kamis (4/9).
Sembari menunggu rencana rehabilitasi, Andi Sudirman juga menyiapkan kantor sementara DPRD Sulsel. Dia menyebut ada gedung di tiga kawasan kantor OPD Pemprov Sulsel berbeda yang ditawarkan kepada legislator untuk ditetapkan.
“Jadi tinggal mungkin Disdag, Dishub, atau PU. Nanti kita lihat kondisinya yang mungkin lebih siap supaya tidak banyak biaya untuk ininya (pemindahan dan pembenahan),” jelas Andi Sudirman.
Terpisah, Ketua DPRD Makassar Supratman menyerahkan kepada Pemkot Makassar terkait persoalan rehabilitasi gedung. Dia berharap Dinas Pekerjaan Umum (PU) Makassar bisa berkoordinasi ke Kemenpu.
“Kita tidak tahu (Dinas) PU bagaimana komunikasi dengan (Kementerian) PUPR pusat. Kita serahkan ke Dinas PU untuk komunikasi,” ungkap Supratman.
