Berbagai peristiwa penting dan menarik diperingati setiap hari di berbagai belahan dunia. Lantas, tanggal 27 Desember memperingati hari apa saja?
Pada tahun 2025, tanggal 27 Desember jatuh pada hari Sabtu, sekaligus menjadi Sabtu terakhir di bulan tersebut. Secara internasional, tanggal ini diperingati sebagai Hari Kesiapsiagaan Epidemi Internasional.
Sementara itu, di Indonesia terdapat dua momen penting yang juga diperingati pada tanggal yang sama, yakni Hari Penyerahan Kedaulatan Indonesia oleh Belanda dan Hari Kesatuan Gerakan PKK.
Masing-masing peringatan tersebut memiliki latar belakang sejarah yang berbeda. Berikut ini, infoSulsel menyajikan ulasan singkat mengenai daftar peringatan yang jatuh pada 27 Desember tahun ini.
Yuk, disimak!
Hari Kesiapsiagaan Epidemi Internasional yang diperingati setiap tanggal 27 Desember pertama kali ditetapkan pada tahun 2020. Melansir laman resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), hari peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat global akan pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi epidemi.
Epidemi merupakan penyakit menular yang memiliki dampak menghancurkan bagi kehidupan manusia, baik dari segi kesehatan, pembangunan sosial, hingga ekonomi jangka panjang. Salah satu contohnya adalah pandemi penyakit virus corona (COVID-19).
Ketidaksiapan sistem kesehatan global dalam menghadapi epidemi terbukti dapat mengancam dan membebani layanan kesehatan yang sudah kewalahan. Selain itu, epidemi juga dapat mengganggu rantai pasokan global, menghancurkan mata pencaharian masyarakat, serta memperparah kondisi perekonomian, terutama di negara-negara berpenghasilan rendah.
Tanpa perhatian dan kerja sama internasional yang serius, epidemi di masa depan berpotensi melampaui wabah-wabah sebelumnya, baik dari segi skala maupun tingkat keparahan. Oleh karena itu, penetapan Hari Kesiapsiagaan Epidemi Internasional menjadi langkah penting untuk mendorong peningkatan kesadaran, pertukaran informasi, pengembangan pengetahuan ilmiah dan praktik terbaik, penyediaan pendidikan berkualitas, serta pelaksanaan program advokasi terkait pencegahan dan penanganan epidemi di tingkat lokal, nasional, regional, hingga global.
Hari Penyerahan Kedaulatan Indonesia oleh Belanda juga diperingati setiap tanggal 27 Desember. Penyerahan kedaulatan tersebut dilaksanakan empat tahun setelah Soekarno dan Mohammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.
Melansir buku Modul Pembelajaran Sejarah Kelas XII yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 yang dikumandangkan oleh Soekarno dan Mohammad Hatta tidak diakui oleh Belanda.
Hal ini disebabkan keinginan Belanda untuk kembali menguasai Indonesia setelah masa penjajahannya terhenti akibat pendudukan Jepang pada periode 1942-1945. Akibat penolakan tersebut, hubungan Indonesia dan Belanda diwarnai konflik bersenjata serta ketegangan diplomatik sejak awal kemerdekaan.
Untuk meredam perselisihan yang terjadi, Perserikatan Bangsa-Bangsa kemudian membentuk United Nations Commission for Indonesia (UNCI) sebagai mediator. UNCI memfasilitasi perundingan antara Indonesia dan Belanda di Jakarta pada tahun 1949.
Hasil dari pertemuan itu melahirkan kesepakatan untuk menyelenggarakan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag. Sebelum KMB dilaksanakan, Indonesia dan Belanda juga menandatangani Perjanjian Roem-Van Roijen.
Kesepakatan yang dicapai pada 7 Mei 1949 tersebut memuat komitmen Belanda untuk membebaskan para pemimpin Indonesia yang ditawan, mengembalikan Ibu Kota ke Yogyakarta, serta menyetujui pelaksanaan Konferensi Meja Bundar.
Selanjutnya, Konferensi Meja Bundar berlangsung pada 23 Agustus hingga 2 November 1949. Salah satu hasil utama konferensi ini adalah penetapan Indonesia sebagai negara federal dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS).
Pada 27 Desember 1949, Belanda secara resmi mengakui RIS sebagai negara merdeka secara hukum. Dalam proses tersebut, Belanda menggunakan istilah “penyerahan kedaulatan” untuk menggambarkan pengalihan kekuasaan.
Penyerahan kedaulatan itu ditandai dengan upacara resmi souvereniteits overdracht dari Kerajaan Belanda. Peristiwa bersejarah tersebut sekaligus mengakhiri masa penjajahan Belanda dan menegaskan lahirnya Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.
Selain Hari Penyerahan Kedaulatan Indonesia oleh Belanda, tanggal 27 Desember juga diperingati sebagai Hari Kesatuan Gerakan PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga). Menyadur laman resmi Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta, PKK adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia.
PKK sebagai gerakan pembangunan masyarakat bermula dari seminar Home Economic di Bogor tahun 1957. Seminar tersebut menghasilkan rumusan 10 Segi Kehidupan Keluarga sebagai dasar upaya peningkatan kesejahteraan keluarga.
Rumusan ini kemudian ditindaklanjuti oleh Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan pada tahun 1961 dengan menetapkannya sebagai Kurikulum Pendidikan Kesejahteraan Keluarga yang diajarkan di sekolah-sekolah. Upaya penyebarluasan 10 Segi Kehidupan Keluarga semakin diperkuat dengan berdirinya Pusat Latihan Pendidikan Masyarakat (PLPM) pada Mei 1962 di Desa Salaman, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.
Namun, sekitar tahun 1967, kondisi kehidupan sebagian masyarakat Jawa Tengah sangat memprihatinkan, khususnya di wilayah Dieng, Kabupaten Wonosobo. Banyak warga menderita penyakit Honger Oedeem (HO) akibat kekurangan gizi.
Kondisi tersebut menggugah kepedulian Ibu Isriati Moenadi, istri Gubernur Jawa Tengah saat itu. Merasa bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat, ia pumenggagas pembentukan PKK di Jawa Tengah, mulai dari tingkat provinsi hingga desa dan kelurahan.
Kepengurusan PKK melibatkan unsur istri pimpinan daerah, tokoh masyarakat, serta perempuan dan laki-laki, dengan fokus melaksanakan 10 Segi Pokok PKK secara intensif. Keberhasilan pelaksanaan PKK di Jawa Tengah mendorong Presiden RI untuk menganjurkan Menteri Dalam Negeri agar gerakan PKK diterapkan di seluruh Indonesia.
Oleh karena itu, pada 27 Desember 1972, Menteri Dalam Negeri mengirimkan Surat Kawat Nomor SUS 3/6/12 kepada Gubernur Jawa Tengah yang menetapkan perubahan nama Pendidikan Kesejahteraan Keluarga menjadi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Surat tersebut juga ditembuskan kepada seluruh gubernur di Indonesia.
Perkembangan PKK semakin kuat dengan diselenggarakannya Lokakarya Pembudayaan 10 Segi Pokok PKK pada tahun 1978. Dari kegiatan ini lahirlah 10 Program Pokok PKK yang hingga kini menjadi dasar program Gerakan PKK.
Selanjutnya, melalui Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980, Lembaga Sosial Desa (LSD) diubah menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), dengan PKK ditempatkan sebagai Seksi ke-10 dan pembinaannya berada di bawah Departemen Dalam Negeri.
Pada tahun 1982, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1982, dibentuk Tim Penggerak PKK Pusat yang dipimpin oleh Ibu Amir Mahmud, istri Menteri Dalam Negeri saat itu. Sejak itu, dilakukan berbagai upaya pemantapan Gerakan PKK, baik dari sisi organisasi, pengelolaan, program kerja, maupun administrasi melalui pelatihan, orientasi, rapat koordinasi (RAKON), dan rapat kerja nasional (RAKERNAS). RAKERNAS I PKK dilaksanakan pada Maret 1982, disusul RAKERNAS II PKK pada tahun 1983 di bawah kepemimpinan Ibu Kardinah Soepardjo Roestam untuk memperkuat kelembagaan PKK.
Pengakuan terhadap peran PKK semakin kuat pada Sidang Umum MPR Tahun 1983, melalui TAP MPR No. II/MPR/1983 tentang GBHN yang menetapkan PKK sebagai salah satu sarana peningkatan peran perempuan dalam pembangunan. Hal ini dipertegas dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1984 yang mengatur pengertian, tujuan, sasaran, fungsi, tugas, serta atribut Gerakan PKK.
Pada tahun 1987, atas persetujuan Presiden RI, dibentuk kelompok-kelompok PKK hingga ke tingkat dusun atau lingkungan, RW, RT, serta kelompok Dasawisma. Sejak tahun 1988, PKK mulai meraih berbagai penghargaan, baik internasional seperti Maurice Pate Award dan Sasakawa Health Prize, maupun penghargaan nasional dan daerah. Pada tahun yang sama, RAKERNAS III PKK dilaksanakan dan Gerakan PKK juga memperoleh Penghargaan Hari Bumi Sedunia di Miami, Amerika Serikat.
Puncaknya, dalam RAKERNAS IV PKK tahun 1993 yang dipimpin oleh Odiana Rudini, ditetapkan bahwa 27 Desember diperingati sebagai Hari Kesatuan Gerak PKK. Sejak saat itu, Hari Kesatuan Gerakan PKK dirayakan setiap tahun sebagai momentum kebersamaan dan penguatan peran PKK dalam pembangunan keluarga dan masyarakat.
Itulah ulasan peringatan yang dirayakan pada tanggal 27 Desember. Semoga menambah wawasan ya, infoers!
