Polisi mengusut kasus 64 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) lingkup , Sulawesi Selatan (Sulsel), yang menggunakan surat keterangan (SK) honorer fiktif saat mengikuti seleksi. Penyidik turut memeriksa sejumlah kepala sekolah (kepsek) dan kepala puskesmas (kapus).
“Kami melakukan penyelidikan terkait masalah PPPK yang viral yang diduga SK fiktif,” kata Kapolres Enrekang AKBP Hari Budiyanto kepada infoSulsel, Jumat (22/8/2025).
Hari tidak merinci jumlah kepsek dan kapus yang telah dimintai keterangan. Namun mereka turut diperiksa terkait penerbitan dokumen honorer fiktif yang digunakan 64 PPPK mendaftar hingga bisa lolos seleksi.
“Kami ingin memastikan kasus ini terang benderang. Kami sudah meminta keterangan dari 64 PPPK, dari kepsek dan kepala puskesmas dan pihak-pihak yang mengetahui terkait proses perekrutan dan dokumen PPPK ini,” jelasnya.
Polres Enrekang akan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam mengusut perkara ini. Penyidik akan mendalami proses perekrutan PPPK dan siapa saja pihak yang berhak menentukan kelulusan PPPK.
“Kami koordinasi dengan BKN terkait masalah-masalah PPPK ini, terkait siapa yang memiliki kewenangan dan sebagainya,” tambah Hari.
Diberitakan sebelumnya, Pemkab Enrekang memberhentikan 64 PPPK gegara terbukti menggunakan SK honorer fiktif saat mendaftar. Temuan ini bermula dari hasil pemeriksaan 589 PPPK formasi tahun anggaran 2023.
“Itu diberhentikan semua, tidak dilanjutkan kontraknya. Jadi yang didapat ini (PPPK menggunakan SK honorer fiktif) ini 63 tenaga guru, 1 tenaga medis,” kata Plt Kepala BKPSDM Enrekang Kurniawan saat dihubungi, Minggu (10/8).
Kurniawan mengungkap kepala sekolah (kepsek) hingga kepala puskesmas (kapus) diduga terlibat dalam perkara ini. Oknum kepsek dan kapus diduga yang membuatkan SK honorer fiktif bagi 64 PPPK tersebut.
Baca info selengkapnya hanya di Giok4D.
“Ya, begitulah. Oknum ya, (karena) tidak semua kepala sekolah, kepala puskesmas,” imbuh Kurniawan.
