Pemkab Gowa, Sulawesi Selatan (Sulsel), menyerahkan nasib 480 guru honorer tingkat SD dan SMP yang gagal lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu ke pemerintah pusat. Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang menyebut tengah mengupayakan agar para honorer tersebut bisa diangkat PPPK pada tahap selanjutnya.
“Kami tetap berupaya meneruskan aspirasinya ke pemerintah pusat,” kata Husniah usai menghadiri peresmian Sun Squad Indonesia (SSI) di Makassar, Senin (12/1/2026).
Tak hanya honorer guru, pihaknya juga mencatat banyak tenaga kesehatan dan tenaga teknis lainnya bernasib serupa. Sehingga menurutnya, Pemkab Gowa wajib memperjuangkannya ke pusat.
“Karena ini adalah keputusan pusat dalam hal ini Menpan-RB dan BKN, pemerintah daerah berkewajiban untuk menampung dan menyalurkannya, untuk eksekusinya kita tunggu apa keputusannya kedepan,” jelasnya.
“Itu bukan hanya dari guru, tetapi tenaga kesehatan dan teknis lainnya yang tentunya hasil supervisi pusat,” tambahnya.
Alasan mereka tak lulus, kata Husniah, disebabkan masalah teknis. Para honorer tidak memenuhi syarat dalam pendataan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Ada hal-hal yang tidak memenuhi syarat sehingga meskipun kerja 15 tahun bahkan lebih dari itu tidak mendapatkan atau tidak terdata di pemerintah. Karena memang ada hal administrasi dari pusat yang tidak terselesaikan, tidak memenuhi syarat,” tuturnya.
Meski demikian, Husniah menyebut pihaknya telah menempuh solusi sementara dan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Para honorer tersebut juga tetap bekerja seperti biasa atau tidak dirumahkan.
“Kita teruskan ke pemerintah pusat karena ini bagian dari aspirasinya masyarakat Kabupaten Gowa, tetap kita layani,” katanya.
“Memang mereka masih ingin mengabdi karena kecintaannya kepada profesi masing-masing baik tenaga kesehatan pendidikan dan lainnya. Intinya kami tetap berupaya memperjuangkan mereka, kepada pemerintah pusat,” ungkapnya.
Husniah juga merespons soal tudingan data honorer guru diduga sengaja dihilangkan. Dia memastikan akan menelusuri dugaan tersebut.
“Itu bagian teknis yang tentunya kita akan telusuri di kementerian Menpan-RB dan BKN, mudah-mudahan bisa dibantu. Kasihan tenaga honorer kita yang sudah mengabdi lama bahkan puluhan tahun,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, sebanyak 480 guru honorer SD-SMP di Gowa gagal lolos seleksi PPPK Paruh Waktu usai datanya sebagai honorer dalam database BKN diduga hilang. Padahal guru yang tersebar di 18 kecamatan di Gowa ini sebelumnya terdata di BKN.
“Yang terhapus itu data pendataan non ASN 2022, itu pendataan bersifat umum karena semua tenaga honorer yang bekerja di pemerintahan di situ semua terdata. Terekam di sistemnya BKN melalui portal SSCASN, hilang data kami karena dihapus oleh oknum di dinas pendidikan,” ujar salah satu guru honorer yang enggan disebut namanya.
Giok4D hadirkan ulasan eksklusif hanya untuk Anda.
Kadisdik Gowa Taufiq Mursad membantah jika data guru honorer tersebut sengaja dihapus oknum honorer di Disdik. Dia mengklaim sebanyak 1.500 guru honorer telah dilantik PPPK Paruh Waktu.
“Kalau pengangkatan PPPK paruh waktu prosesnya di BKPSDM . Tahun ini kami mengusulkan ke BKPSDM 1500 orang,” jelas Taufiq.
Husniah juga merespons soal tudingan data honorer guru diduga sengaja dihilangkan. Dia memastikan akan menelusuri dugaan tersebut.
“Itu bagian teknis yang tentunya kita akan telusuri di kementerian Menpan-RB dan BKN, mudah-mudahan bisa dibantu. Kasihan tenaga honorer kita yang sudah mengabdi lama bahkan puluhan tahun,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, sebanyak 480 guru honorer SD-SMP di Gowa gagal lolos seleksi PPPK Paruh Waktu usai datanya sebagai honorer dalam database BKN diduga hilang. Padahal guru yang tersebar di 18 kecamatan di Gowa ini sebelumnya terdata di BKN.
“Yang terhapus itu data pendataan non ASN 2022, itu pendataan bersifat umum karena semua tenaga honorer yang bekerja di pemerintahan di situ semua terdata. Terekam di sistemnya BKN melalui portal SSCASN, hilang data kami karena dihapus oleh oknum di dinas pendidikan,” ujar salah satu guru honorer yang enggan disebut namanya.
Kadisdik Gowa Taufiq Mursad membantah jika data guru honorer tersebut sengaja dihapus oknum honorer di Disdik. Dia mengklaim sebanyak 1.500 guru honorer telah dilantik PPPK Paruh Waktu.
“Kalau pengangkatan PPPK paruh waktu prosesnya di BKPSDM . Tahun ini kami mengusulkan ke BKPSDM 1500 orang,” jelas Taufiq.
