Sosiolog Universitas Hasanuddin (Unhas) M Ramli AT menyoroti viralnya pamflet lowongan kerja (loker) manusia silver di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Ramli menilai situasi ini menjadikan ruang-ruang publik di Makassar banyak dikuasai kelompok informal ketimbang diurus pemerintah.
“Banyak ruang publik kita itu terutama sekali sisi-sisi jalan itu sudah dikuasai secara informal oleh kelompok-kelompok tertentu dan mempekerjakan orang dengan cara-cara seperti itu,” kata Ramli kepada infoSulsel, Jumat (25/4/2025).
Ramli melanjutkan situasi itu menunjukkan ruang publik kini dikuasai oleh dua pihak. Namun pemerintah dianggap tidak lagi mendominasi mengurusi ruang publik.
“Ini sebenarnya jadi ada dua kekuasaan yang bermain ya. Satu adalah kekuasaan formal dari pemerintah, tetapi juga ada kekuasaan lain yang secara informal dan pada kenyataannya cukup dominan mengatur dan menggunakan ruang publik kita di perkotaan,” ungkapnya.
Ramli menyayangkan Pemkot Makassar dianggap semakin kehilangan kemampuan dalam mengatur ruang publik. Hal ini menyebabkan sulitnya mengontrol dinamika yang terjadi di lapangan.
“Tampaknya yang disayangkan itu adalah pemerintah kota yang memiliki otoritas untuk mengatur itu semakin tidak bisa mengatur semuanya. Jadi semakin kehilangan kemampuannya untuk mengatur hal-hal seperti itu,” ujar Ramli.
Menurut Ramli, fenomena maraknya kemunculan manusia silver sebagai bentuk involusi. Kehadiran mereka mencerminkan kesulitan masyarakat dalam mengakses peluang ekonomi.
“Saya melihat ini bentuk lain dari apa yang dalam sosiologi perkotaan disebut involusi. Gejala di mana suatu bentuk tampak seperti kemajuan, padahal sebenarnya kemunduran. Fenomena manusia silver itu mengekspresikan kesulitan kelompok masyarakat kita dalam mendapatkan peluang ekonomi,” paparnya.
Dia mencurigai munculnya pamflet lowongan kerja penerimaan manusia silver terorganisir. Ramli mengimbau Pemkot Makassar melakukan penindakan sebelum persoalan ini semakin berdampak luas.
“Kalau misalnya ada usaha seperti itu, tentu saja ini usaha untuk merekrut. Maka ini semakin terorganisir. Ini artinya juga ada mobilisasi kelompok rentan, termasuk anak-anak, yang tidak hanya dijadikan tenaga kerja tapi juga menjadi korban, karena tubuh mereka menjadi objek untuk ‘dijual’ dalam bentuk berbeda,” terangnya.
Ramli melanjutkan situasi itu menjadi peringatan bagi Pemkot Makassar. Situasi ini menjadi tantangan pemerintah untuk mengatur perkotaan termasuk perekonomiannya.
“Banyak masalah di tengah tengah masyarakat kita ya, terutama sekali ini di bidang ekonomi, sehingga terdapat kelompok masyarakat yang terpaksa melakukan itu,” imbuh Ramli.
Sebelumnya diberitakan, viral pamflet lowongan kerja menjadi manusia silver dengan syarat minimal ijazah SMP di Makassar. Wali Kota Makassar Munafri ‘Appi’ Arifuddin meminta Satpol PP dan Dinsos Makassar langsung menyelidiki persoalan tersebut.
“Tidak bisa begitu (ada lowongan kerja manusia silver), mengganggu ketertiban umum. Makanya nanti Dinas Sosial dan Satpol PP untuk melihat ini karena ini bisa sangat bermasalah,” ujar Appi saat ditemui di Balai Kota Makassar, Senin (21/4).
