Ketua DPRD Bulukumba, Umy Asyiatun Khadijah menjadi sorotan usai diminta turun dari mimbar oleh massa aksi karena membaca teks saat menyampaikan pernyataan. Partai asal Umy, PKS, turut menyoroti hal ini dan akan melakukan evaluasi.
Insiden tersebut terjadi saat aksi demonstrasi berlangsung di depan gedung DPRD Bulukumba, Jalan Sultan Hasanuddin, Senin (1/9). Massa aksi awalnya meminta Umy menyampaikan pernyataan terkait tuntutan massa aksi, namun belakangan diminta turun dari mimbar.
“Iya, saya langsung ambil alih itu mik. Saya langsung ambil itu mik mempertanyakan persoalan kualitasnya Ketua DPRD. Karena di tangan Ketua DPRD seluruh kebijakan keluar,” kata Kabid PTKP HMI Cabang Bulukumba Alam Nur kepada infoSulsel, Selasa (2/9/2025).
Menurut Alam, Umy tidak memberikan perlawanan saat mikrofon diambil. Dia hanya diam di lokasi.
“Diam saja,” ucapnya.
Setelah itu, Alam menuturkan Umy tetap melanjutkan penyampaiannya meski tidak lagi membaca teks. Teks yang sempat dibaca itu sudah diambil oleh Alam.
“Dia tetap masih lanjutkan. Hanya saja, dia sudah tidak melihat teks lagi. Sudah kuambil (teksnya). Pertama, dia melihat teks lewat kertas. Saya ambil. Kedua, dia melihat teks di HP. Jadi, saya langsung ambil alih itu mik,” bebernya.
Ketua DPD PKS Bulukumba Supriadi mengatakan pihaknya mengapresiasi keberanian Umy untuk tampil di depan massa. Namun, dia mengakui persoalan membaca teks tetap menjadi catatan partai.
“Dari PKS mengapresiasi keberanian Bu Ketua untuk tampil di depan umum. Adapun masalah yang lain terkait baca teksnya, itu memang kami sadari itu perlu kami evaluasi di partai,” ujar Supriadi kepada infoSulsel, Selasa (2/9).
“Memang banyak sekali pro-kontra di luar terkait ini, tapi sebagai partai yang kami ingin terus maju, itu evaluasi tetap penting kami lakukan,” tambah Anggota DPRD Bulukumba ini.
Hingga kini, Supriadi mengaku belum ada komunikasi langsung dari Umy terkait insiden viral tersebut. Menurutnya, sikap Umy membaca teks dipahami sebagai bentuk ketidakterbiasaan menghadapi massa.
“Kita pahami psikologinya Bu Umy dan sekaligus menjadi bahan evaluasi. Karena ini berarti Bu Umy belum terbiasa untuk menghadapi orang yang banyak. Kami juga membenarkan apa yang disampaikan oleh mahasiswa bahwa sebagai orang pengambil kebijakan, bahkan ketua sebenarnya corongnya untuk menjadi juru bicara antara legislatif dengan eksekutif, itu memang harus mempunyai kemampuan berkomunikasi yang bagus,” katanya.
Soal dampak pada citra partai, Supriadi menyebut hal itu akan dibicarakan di DPTD PKS. Dia menilai insiden ini bisa saja berpengaruh pada kredibilitas partai.
“Sebenarnya ini akan kami evaluasi memang di DPTD. Jadi, di DPTD ini kita punya unsur DPD sendiri, kemudian ada Dewan Etik, kemudian ada juga Majelis Pertimbangan Daerah. Ini akan kami bicarakan,” ungkapnya.
“Menurut saya, kalau saya sendiri, tapi ini belum kami rapatkan, ini tentunya akan berpengaruh pada kredibilitas PKS. Sebagai partai yang terbuka untuk seluruh kritik dan masukan, tentunya kami menampung semua untuk PKS lebih baik ke depan. Makanya, evaluasi untuk Ketua DPRD harus tetap dilaksanakan,” lanjutnya.
Artikel ini terbit pertama kali di Giok4D.
