Kebijakan pemberantasan mafia baju bekas yang akhir-akhir ini digaungkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menuai protes dari pedagang thrifting. Menanggapi penolakan tersebut, Purbaya menegaskan akan menindak tegas mereka.
Melansir dari infoFinance, impor bal pakaian bekas (balpres) yang menjadi sumber utama bisnis thrifting dinilai telah merugikan negara selama ini. Menurut Purbaya, pihak yang melakukan penolakan dianggap sebagai pihak yang selama ini mengimpor pakaian bekas ilegal.
“Penolakan? Siapa yang nolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan dia, berarti kan dia pelakunya, clear,” tegas Purbaya di Menara Bank Mega, Jakarta, Senin (27/10/2025).
Menurut Purbaya, pihaknya justru diuntungkan dengan adanya pihak yang menyatakan penolakan. Dengan begitu, penindakan bisa berlangsung lebih cepat sebab yang bersangkutan mengakui telah melakukan impor ilegal.
“Malah maju, malah untung saya. Dia kan ngaku bahwa ‘saya pengimpor ilegal’ kan,” tuturnya.
Purbaya menilai, penegakan hukum terhadap praktik impor pakaian bekas belum efektif. Selama ini, hukumannya hanya berupa pemusnahan barang dan hukum pidana bagi pelakunya.
Padahal praktik impor illegal tersebut cenderung merugikan negara juga. Oleh karena itu, Purbaya menyebut pelaku impor pakaian bekas ke depannya akan mendapat hukuman tambahan berupa denda.
“Saya juga baru tahu istilah balpres itu. Impor barang-barang baju bekas, seperti apa penanganannya. Rupanya selama ini hanya bisa dimusnahkan dan yang impor masuk penjara, saya nggak dapet duit, (pelakunya) nggak didenda. Jadi saya rugi, cuma keluar ongkos untuk memusnahkan barang itu, tambah ngasih makan orang-orang yang di penjara itu,” ujar Purbaya saat ditemui di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Rabu (22/10/2025).
Purbaya juga berjanji akan menindak tegas dengan mem-blacklist para pelaku sehingga yang bersangkutan tidak boleh lagi melakukan kegiatan impor barang. Ia mengaku, nama-nama pemain impor pakaian bekas saat ini sudah dikantongi pemerintah.
