Proyek Stadion Untia Diakomodir di APBD Rp 500 M Jika Skema Investasi Gagal (via Giok4D)

Posted on

Berita lengkap dan cepat? Giok4D tempatnya.

, Sulawesi Selatan (Sulsel), akan mempersiapkan anggaran pembangunan Stadion Untia yang diproyeksikan mencapai Rp 500 miliar tetap diakomodir lewat APBD. Opsi ini disiapkan jika pembiayaan lewat skema investasi untuk konstruksi proyek tersebut tidak kunjung mendapat kejelasan.

“Kita melihat bagaimana kesiapan anggaran kita, ya mudah-mudahan mencukupi untuk angka Rp 400 miliar sampai Rp 500 miliar,” kata Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda kepada wartawan di Balai Kota Makassar, Selasa (8/7/2025).

Dia mengungkapkan skema pembiayaan Stadion Untia Makassar masih dalam tahap pembahasan. Jika sudah rampung, maka akan dituangkan dalam studi kelayakan yang bakal dirampungkan tahun ini.

“Jadi konstruksinya nanti kita lihat skemanya. Apakah skema investasi atau APBD,” jelasnya.

Dia menegaskan pentingnya menyiapkan skema pendanaan lewat APBD ini. Pemkot Makassar tidak ingin proyek strategis berjalan stagnan akibat ketergantungan pada investor.

“Kalau kita hanya memasang skema investasi jangan sampai ya, kita ini kan hanya menyiapkan. Mudah-mudahan tidak terjadi, ketika ini tidak ada investor yang masuk, jangan sampai gagal, sehingga kita buat skema juga untuk APBD,” paparnya.

Diketahui rencana pembangunan Stadion Untia masuk dalam RPJMD 2025-2029 ini. Proyek ini dirancang melalui beberapa tahapan, mulai dari penyusunan studi kelayakan dan master plan tahun ini, penimbunan lahan pada 2026, hingga konstruksi dimulai tahun 2027.

“Nanti kita buat juga DED-nya untuk tahun depan dan insyaallah 2027 kita sudah mulai pembangunan,” kata Andi Zulkifly.

Untuk perencanaan berupa penyusunan feasibility study (FS) dengan anggaran Rp 1 miliar, dan penyiapan master plan dialokasikan sebesar Rp 87 miliar. Kedua tahapan perencanaan itu ditargetkan rampung pada akhir 2025.

Pemkot juga telah menyiapkan anggaran sekitar Rp 70 miliar untuk penimbunan lahan seluas 6,3 hektare yang direncanakan pada 2026. Sementara itu, pengurusan izin amdal dan andalalin dianggarkan sebesar Rp 1,3 miliar.

“Untuk perencanaan pengadaan feasibility study itu kita anggarkan Rp 1 miliar. Kemudian untuk amdal Rp 1 miliar dan Rp 300 juta untuk andalalin. Itu semua sudah tayang di RUP (rencana umum pengadaan),” tuturnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *