Pemkab Enrekang, Sulawesi Selatan (Sulsel) berencana merumahkan 1.070 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) untuk menekan beban keuangan daerah karena efisiensi mulai 2026. Rencana tersebut dinilai berpotensi menimbulkan persoalan baru di dunia pendidikan.
Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDM) Enrekang, Kurniawan mengatakan PPPK yang akan dirumahkan adalah pegawai yang terangkat pada 2021 dan 2022. Namun opsi ini masih akan dibahas pada APBD 2026.
“Iya, ini ada rencana merumahkan PPPK angkatan 2021 dan 2022. Tapi kami tegaskan ini opsi dan akan dibahas saat pembahasan APBD 2026,” kata Kurniawan kepada infoSulsel, Kamis (16/10/2025).
Dia mengungkapkan pegawai yang diangkat pada 2021 dan 2022 menjadi opsi karena hanya dikontrak selama 5 tahun. Saat itu, kondisi keuangan daerah masih bagus namun sekarang dilakukan efisiensi.
“Mereka dikontrak lima tahun saat fiskal kita masih bagus. Sekarang kita harus efisiensi, makanya muncul alternatif merumahkan mereka sementara,” ujarnya.
Kurniawan menegaskan merumahkan PPPK berbeda dengan memutus kontrak. Dengan merumahkan, artinya jika kondisi keuangan sudah stabil maka mereka bisa dipekerjakan kembali.
“Kalau dirumahkan artinya saat kondisi keuangan daerah membaik bisa bekerja kembali. Jadi bukan diputus,” paparnya.
PPPK guru juga akan terdampak kebijakan tersebut jika diterapkan. Salah seorang PPPK berinisial ZA berharap Pemkab mengkaji ulang rencana merumahkan 1.070 PPPK mulai tahun depan.
“Kalau menurut saya pribadi sebagai PPPK saya sangat berharap agar Pemerintah Kabupaten Enrekang mempertimbangkan dengan matang-matang agar keputusan tersebut tidak dilaksanakan,” ujar ZA kepada infoSulsel, Kamis (23/10).
Dia mengatakan ada ribuan PPPK yang akan kehilangan pekerjaan atas kebijakan itu. Sementara para PPPK yang terancam dirumahkan sudah lama mengabdi sebagai guru dan menggantungkan hidup dari pekerjaan tersebut.
“Kasihan juga yang sudah lama mengabdi, ataupun semuanya (PPPK) yang kemudian harus terputus kontraknya. Belum lagi seperti kami yang menjadikan pekerjaan ini sebagai tumpuan penghasilan keluarga,” katanya.
Dia menilai merumahkan ribuan PPPK khususnya guru akan berdampak langsung ke sekolah. Hal itu secara langsung akan memengaruhi proses belajar mengajar di sekolah-sekolah.
“Saya yakin ini akan membawa pengaruh kepada kondisi pendidikan yang ada di sekolah-sekolah sebab ada yang terputus,” imbuhnya.
PPPK lainnya inisial AM mempertanyakan pertimbangan Pemkab memilih angkatan 2021 untuk dirumahkan. Padahal menurut dia, angkatan 2021 melalui banyak tahapan termasuk masa pengabdian yang lama.
“Yang kami pertanyakan mengapa harus angkatan 2021? Kami adalah angkatan yang menempuh masa pengabdian paling lama, menjalani proses panjang dengan kesabaran dan dedikasi penuh tanpa pamrih,” bebernya.
Keistimewaan lain yang membedakan formasi ini adalah partisipasi mereka dalam pelatihan MOOC (Massive Open Online Course). Melalui pelatihan tersebut, mereka berhak mendapatkan sertifikat pendidikan PPPK, hasil dari proses seleksi dan evaluasi yang ketat.
“Dari situ mereka memperoleh sertifikat pendidikan PPPK, yang didapat bukan dengan mudah, melainkan melalui serangkaian tes dan perjuangan panjang,” lanjutnya.
Pendidikan prajabatan yang dijalani menjadi wadah pembentukan profesionalisme dan komitmen sebagai pelayan publik. Setelah menyelesaikan seluruh tahapan, hingga akhirnya menerima sertifikat orientasi PPPK yang dikeluarkan oleh BKPSDM Provinsi Sulawesi Selatan.
“Barulah setelah semua proses itu, kami resmi dinyatakan sebagai PPPK formasi 2021,” tambahnya.
Ia berharap wacana untuk merumahkan PPPK khususnya formasi 2021 dapat dikaji dan ditanggapi dengan baik. Bukan dengan membuat resah kalangan PPPK.
“Harapan kami sebagai PPPK agar dapat dikaji dengan baik rencana tersebut. Kami ini melalui proses yang panjang dan tahapan sebelum lolos,” paparnya.
PPPK Guru Terdampak
PPPK Punya Sertifikat Pendidikan
PPPK lainnya inisial AM mempertanyakan pertimbangan Pemkab memilih angkatan 2021 untuk dirumahkan. Padahal menurut dia, angkatan 2021 melalui banyak tahapan termasuk masa pengabdian yang lama.
“Yang kami pertanyakan mengapa harus angkatan 2021? Kami adalah angkatan yang menempuh masa pengabdian paling lama, menjalani proses panjang dengan kesabaran dan dedikasi penuh tanpa pamrih,” bebernya.
Keistimewaan lain yang membedakan formasi ini adalah partisipasi mereka dalam pelatihan MOOC (Massive Open Online Course). Melalui pelatihan tersebut, mereka berhak mendapatkan sertifikat pendidikan PPPK, hasil dari proses seleksi dan evaluasi yang ketat.
“Dari situ mereka memperoleh sertifikat pendidikan PPPK, yang didapat bukan dengan mudah, melainkan melalui serangkaian tes dan perjuangan panjang,” lanjutnya.
Pendidikan prajabatan yang dijalani menjadi wadah pembentukan profesionalisme dan komitmen sebagai pelayan publik. Setelah menyelesaikan seluruh tahapan, hingga akhirnya menerima sertifikat orientasi PPPK yang dikeluarkan oleh BKPSDM Provinsi Sulawesi Selatan.
“Barulah setelah semua proses itu, kami resmi dinyatakan sebagai PPPK formasi 2021,” tambahnya.
Ia berharap wacana untuk merumahkan PPPK khususnya formasi 2021 dapat dikaji dan ditanggapi dengan baik. Bukan dengan membuat resah kalangan PPPK.
“Harapan kami sebagai PPPK agar dapat dikaji dengan baik rencana tersebut. Kami ini melalui proses yang panjang dan tahapan sebelum lolos,” paparnya.
