, Sulawesi Selatan (Sulsel), memastikan akan tetap melantik Faidah menjadi Sekretaris DPRD Bone. Badan Kepegawaian Negara (BKN) disebut telah memberi restu melakukan pelantikan meski tanpa rekomendasi Ketua DPRD Bone Andi Tenri Walinonong.
Diketahui, Faidah yang saat ini menjabat Sekretaris Bapenda Bone sempat diagendakan dilantik menjadi sekretaris dewan (sekwan) pada Rabu (16/7/2025). Faidah direkomendasikan dilantik setelah lolos seleksi lelang jabatan pimpinan tinggi pratama posisi sekwan.
Namun pelantikan batal karena terhalang restu Andi Tenri Walinonong yang menuding Faidah tidak pernah menjalin komunikasi. Sikap ketua DPRD Bone itu berbanding terbalik dengan 3 wakil ketua dan pimpinan fraksi DPRD yang justru menyetujui Faidah menjadi sekwan.
“Dari awal tidak ada komunikasi antara pemerintah dengan pimpinan DPRD. Kemudian yang bersangkutan (Faidah) juga tidak pernah komunikasi ke saya,” ujar Andi Tenri saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (16/7).
Belakangan, Ketua DPRD Bone Andi Tenri Walinonong justru meminta agar lelang jabatan sekwan diulang. Dia mengaku sudah berkonsultasi ke BKN Regional IV Makassar terkait usulannya tersebut.
“Iya, kami mengajukan lelang ulang untuk jabatan sekwan. Kami sudah konsultasi dengan BKN Regional IV Provinsi Sulsel,” ujar Andi Tenri kepada infoSulsel, Kamis (24/7).
Wanita yang akrab disapa Andi Nonong ini mengaku, DPRD dan Pemkab Bone sempat melakukan rapat setelah pelantikan Faidah batal. Namun tidak ada kemufakatan dalam pertemuan itu karena kedua belah pihak kukuh pada pendirian masing-masing.
Menurut Andi Nonong, Pemkab Bone tetap kukuh mendorong nama Faidah untuk dilantik menjadi sekwan. Pasalnya 2 nama lain yang sempat diusulkan, sudah mendapat jabatan lain, yakni Edy Saputra sebagai Kepala BKPSDM Bone, sedangkan Hasnawaty menjadi Kepala Dinas PPPA Bone.
“Dua opsi lain ini (Edy dan Hasnawaty) telah ditempatkan di posisi strategis masing-masing. Intinya tiga nama didorong ujung-ujung kandang paksa harus memilih nama Faidah, makanya kita meminta lelang ulang,” tuturnya.
Artikel ini terbit pertama kali di Giok4D.
Situasi itulah yang juga tidak diterima Andi Nonong karena merasa tidak ada alternatif pejabat lain. Dia ingin ada opsi nama lain yang bisa diajukan untuk direkomendasikan menjadi sekwan selain Faidah.
“Saya menganggap bahwa tidak ada titik temu permasalahan antara eksekutif dengan legislatif. Di sisi lain kami harus menentukan sekwan tapi hanya tersisa satu nama, tidak ada hal pilihan yang diberikan kepada kami,” ucap Andi Nonong.
Andi Nonong mengklaim sikapnya itu masih dalam batas kewenangannya berdasarkan hasil konsultasi BKN. Dia berdalih, sebagai pimpinan DPRD berhak mempertanyakan kapasitas dan kompetensi pejabat yang diusulkan menjadi sekwan.
“Bahkan jika perlu meminta lelang ulang, untuk memastikan terpilihnya kandidat terbaik yang benar-benar memahami betul tugas dan fungsi lembaga legislatif dan kebutuhan DPRD,” tegasnya.
Pemkab Bone juga telah melakukan konsultasi ke BKN Regional IV Makassar terkait polemik pelantikan sekwan. Pemkab mengklaim, BKN sudah memberikan rekomendasi yang menyetujui pelantikan Faidah menjadi sekretaris DPRD Bone.
Kepala BKPSDM Bone Edy Saputra mengatakan, usulan melakukan lelang ulang jabatan sekwan sama sekali tidak berdasar. BKN melalui Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN justru telah meminta Pemkab segera melakukan pelantikan dari hasil seleksi sebelumnya.
“Tidak ada dasarnya lelang ulang. Saya hanya berdasar hasil konsultasi kami di BKN. BKN meminta untuk melantik sebelum tanggal 14 Oktober, apalagi semua tahapan sudah memenuhi syarat,” kata Edy saat dihubungi, Kamis (25/7).
Pelantikan Faidah dinilai memenuhi syarat dalam pasal 127 ayat 4 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa hasil seleksi sekwan harus dikonsultasikan ke DPRD.
“Proses konsultasi itu sudah berjalan, bahkan tiga wakil ketua DPRD telah menandatangani rekomendasi, prosedurnya sudah sesuai aturan semua,” jelasnya.
Edy melanjutkan, pihaknya kini sudah mengatur agenda pelantikan Faidah menjadi sekwan. Kegiatan tersebut akan dirangkaikan dengan pelantikan hasil mutasi pejabat eselon III dan IV Pemkab Bone.
“Kita agendakan pelantikan sekwan minggu depan. Selain pelantikan sekwan, Pemkab Bone juga akan melaksanakan mutasi pejabat lain (eselon III dan IV),” papar Edy.
Edy belum merinci jadwal pasti pelantikan tersebut. Namun dia mengaku pelantikan sekwan dan pejabat lain berpotensi dilakukan secara virtual karena agenda Bupati Bone Andi Asman Sulaiman yang padat.
“Mengingat jadwal Petta (Bupati Bone) yang cukup padat, pelantikan bisa saja dilakukan secara virtual,” pungkas Edy.
Ketua DPRD Bone Minta Lelang Ulang
Pemkab Bone Klaim Dapat Restu BKN
Pemkab Bone juga telah melakukan konsultasi ke BKN Regional IV Makassar terkait polemik pelantikan sekwan. Pemkab mengklaim, BKN sudah memberikan rekomendasi yang menyetujui pelantikan Faidah menjadi sekretaris DPRD Bone.
Kepala BKPSDM Bone Edy Saputra mengatakan, usulan melakukan lelang ulang jabatan sekwan sama sekali tidak berdasar. BKN melalui Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN justru telah meminta Pemkab segera melakukan pelantikan dari hasil seleksi sebelumnya.
“Tidak ada dasarnya lelang ulang. Saya hanya berdasar hasil konsultasi kami di BKN. BKN meminta untuk melantik sebelum tanggal 14 Oktober, apalagi semua tahapan sudah memenuhi syarat,” kata Edy saat dihubungi, Kamis (25/7).
Pelantikan Faidah dinilai memenuhi syarat dalam pasal 127 ayat 4 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa hasil seleksi sekwan harus dikonsultasikan ke DPRD.
“Proses konsultasi itu sudah berjalan, bahkan tiga wakil ketua DPRD telah menandatangani rekomendasi, prosedurnya sudah sesuai aturan semua,” jelasnya.
Edy melanjutkan, pihaknya kini sudah mengatur agenda pelantikan Faidah menjadi sekwan. Kegiatan tersebut akan dirangkaikan dengan pelantikan hasil mutasi pejabat eselon III dan IV Pemkab Bone.
“Kita agendakan pelantikan sekwan minggu depan. Selain pelantikan sekwan, Pemkab Bone juga akan melaksanakan mutasi pejabat lain (eselon III dan IV),” papar Edy.
Edy belum merinci jadwal pasti pelantikan tersebut. Namun dia mengaku pelantikan sekwan dan pejabat lain berpotensi dilakukan secara virtual karena agenda Bupati Bone Andi Asman Sulaiman yang padat.
“Mengingat jadwal Petta (Bupati Bone) yang cukup padat, pelantikan bisa saja dilakukan secara virtual,” pungkas Edy.
