Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Soppeng, Sulawesi Selatan (Sulsel) berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengoptimalkan potensi daerah. Pemkab menekankan seluruh kebijakan harus berbasis data.
“Pentingnya koordinasi yang solid antara BPS, pemerintah daerah, dan sektor swasta dalam penyediaan data bulanan dan triwulanan. Dalam pemerintahan, semua kebijakan mesti berbasis data yang akurat, dan BPS adalah mitra penting dalam memberikan pijakan yang kokoh untuk setiap program pembangunan,” ujar Wakil Bupati Soppeng Selle Ks Dalle kepada infoSulsel, Jumat (25/7/2025).
Pemkab Soppeng bersama BPS melakukan rapat koordinasi data sektoral dan ekspor data pertumbuhan ekonomi triwulan I 2025 di Ruang Pola Kantor Bupati Soppeng pada Kamis (24/7) kemarin. Kegiatan itu dihadiri oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Soppeng.
Selle menekankan peran krusial Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai indikator utama kinerja ekonomi daerah. Menurutnya, data PDRB yang akurat dan tepat waktu sangat penting untuk mengevaluasi kinerja ekonomi secara berkala, menentukan prioritas pembangunan yang tepat sasaran, dan menyusun kebijakan fiskal yang efektif dan berkelanjutan.
“Analisis PDRB memberikan panduan yang berharga bagi pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya dan mendorong diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor tertentu. Kerja sama yang sinergis ini diharapkan dapat mengoptimalkan potensi daerah dan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” katanya.
“Kami berharap agar dapat mempererat kerja sama dengan semua mitra, menyamakan persepsi, dan memperkuat komitmen bersama dalam proses statistik penyusunan PDRB Kabupaten Soppeng. Pemerintah dan BPS kedepannya dalam penyediaan data yang akurat dan tepat waktu untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah,” sambung Selle.
Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Soppeng Muhammad Rismat R menuturkan, pentingnya peran OPD dalam mendorong percepatan pencapaian target realisasi pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dia berharap agar potensi ekonomi yang belum tercatat dapat diidentifikasi dan dilaporkan.
“Kami harap seluruh potensi ekonomi yang belum tercatat untuk diidentifikasi dan dilaporkan. Selain itu juga mendorong terciptanya nota kesepahaman (MoU) dengan pemerintah daerah untuk memastikan data yang dihasilkan selaras dengan kondisi lapangan,” ucapnya.
