Pemkab Luwu Utara (Lutra), Sulawesi Selatan (Sulsel), berharap bantuan Menteri Kehutanan (Menhut) untuk menangani banjir yang merendam Kecamatan Malangke beberapa tahun terakhir. Pemkab mengaku penanganan banjir butuh perhatian dari masyarakat.
Wakil Bupati Lutra, Jumail Mappile mengaku sudah berkomunikasi langsung dengan Raja Juli terkait hal itu. Permintaan itu disampaikannya saat bertemu Raja Juli dalam sesi diskusi saat menghadiri acara Festival Hutan Toraja di Kecamatan Nanggala, Toraja Utara, Sabtu (14/6).
“Saya yang pertama bertanya, dan pertanyaan saya terkait penanganan banjir di sungai-sungai yang berada di Luwu Utara, ada beberapa sungai memang yang sedimentasinya sudah cukup tinggi sehingga menyebabkan banjir,” kata Jumail kepada wartawan.
Jumail mengaku permohonannya itu disambut baik oleh menteri dan jajarannya. Pihaknya akan mengadakan forum group discussion di Luwu Utara dengan mengundang pihak Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Kehutanan termasuk pemerintah provinsi.
“Ada beberapa desa yang telah terendam banjir sejak beberapa tahun lalu akibat sedimentasi sungai dan solusinya saat ini kami berharap ada perhatian (khusus) dari Kementerian Kehutanan terkait daerah aliran sungai (DAS) tersebut,” tuturnya.
“Ini nanti kita akan membahas bagaimana penanganan sungai yang ada di Luwu Utara ini, karena memang diakui bahwa DAS (daerah aliran sungai) sudah rusak dan penanganannya itu harus komprehensif, tidak setengah-setengah, tidak parsial,” papar Jumail.
Jumail menjelaskan banjir mulai merendam sejumlah desa di Kecamatan Malangke, Luwu Utara sejak tahun 2020. Dia mengaku ada ribuan lebih rumah yang terdampak akibat bencana hidrometeorologi itu.
“Jumlah rumah yang terendam yang jelas di angka ribuan, di Malangke saja ini lebih 1.000, yang lain seperti di sungai rongkong itu lebih banyak lagi, di Beringin Jaya ada berapa desa, Lembang-lembang, Lawewe dan sebagainya,” ucapnya.
Jumail mengaku dibutuhkan alat berat untuk melakukan sedimentasi menangani DAS yang bermasalah. Dia kembali berharap kementerian terkait bisa memberikan perhatian terkait kondisi tersebut.
“Alatnya tentunya untuk pengerukan, kalau pengerukan alatnya dari Kementerian PU tetapi untuk penanganan DAS dari hulu dan aliran sungai ini memang di Kementerian Kehutanan,” imbuh Jumail.
Sebelumnya diberitakan, Bupati Luwu Utara Andi Abdullah Rahim mengungkap sudah lebih 2.000 rumah warga terendam banjir di Malangke. Jumlah rumah terendam naik signifikan sejak banjir mulai merendam permukiman warga setahun lalu.
“Kebanjiran ini bukan 700-an tapi sekitar 2.000-an (rumah) karena kan itu data lama sebenarnya. Sekarang itu sudah berapa desa. Pattimang itu saja sekitar 1.000 KK itu yang baru terdampak, belum terdata di data yang sebelumnya itu,” kata Andi Rahim kepada infoSulsel, Senin (14/4).
Andi Rahim menyebut banjir yang telah lama merendam Malangke dipicu jebolnya tanggul. Dia menyebut pemerintah tengah fokus menutup kebocoran tanggul yang berada di titik Polewali dan Mario.
“Sekarang ini itu kita evaluasi kemudian kami mengambil inisiatif untuk memulai penanganan di titik Polewali. Sudah kami lakukan, termasuk ada beberapa lahan warga kami eksekusi untuk dijadikan sebagai peralihan alur sungai yang ada di Baliaseini,” jelasnya.
