Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Enrekang, Sulawesi Selatan (Sulsel) mengaku terbebani dengan utang Rp 24 miliar untuk pembayaran tunjangan sertifikasi guru PPPK yang menunggak 3 bulan. Pemkab masih belum menemukan solusi untuk membayar utang tersebut.
“Itu kan masuk sebagai utang tahun lalu (tunjangan sertifikasi Rp 24 miliar),” kata PLH Sekda Enrekang Suparman kepada infoSulsel, Kamis (8/5/2025).
Suparman tidak menampik Pemkab Enrekang dalam kondisi yang berat jika tetap ingin membayar utang dana sertifikasi Rp 24 miliar tersebut. Sebab anggaran APBD 2025 sudah ada peruntukannya masing-masing.
“Agak berat ini (bayar utang Rp 24 miliar) kalau dana sekarang mau dialihkan maka ada kegiatan sekarang terganggu. Dana yang tahun sekarang sudah ada peruntukannya,” paparnya.
Dia pun menyoroti dana transfer Rp 24 miliar dari pusat tersebut belum mampu dijelaskan oleh pihak BKAD apakah belum cair atau telah cair tetapi digunakan untuk kebutuhan yang lain. Makanya kata dia, perlu dilakukan kajian terlebih dahulu dan koordinasi dengan BKAD.
“Ini juga belum jelas karena keuangan yang punya otoritas. Belum ada penjelasan apakah uang memang belum cair dari pusat, atau sudah cair dan dialokasikan untuk kegiatan lain, kan ini dana transfer,” bebernya.
Suparman mengaku Pemkab Enrekang belum bisa menargetkan apakah utang Rp 24 miliar tersebut akan dibayarkan atau tidak. Dia menyebut masih terus melakukan pengkajian.
“Kalau kita mau masukkan di perubahan, anggaran di mana yang diambil? Ini makanya saya sampaikan sementara kami pikirkan cara membayarnya,” imbuhnya.
Diberitakan sebelumnya, guru tingkat TK, SD, SMP di Enrekang mengeluhkan pembayaran tunjangan sertifikasi yang menunggak selama 3 bulan dengan nilai total Rp 24 miliar. Guru protes lantaran Pemkab Enrekang belum memberi kejelasan pembayaran tunjangan tersebut.
“Menunggak satu triwulan atau 3 bulan. Itu tahun 2024 lalu selama 3 bulan yang belum terbayarkan sertifikasi kami guru,” kata guru bernama Yenni Herman kepada infoSulsel, Sabtu (12/4).
