Rapat paripurna tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di DPRD Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel), banjir kritik ke pemkot. Sejumlah legislator melayangkan kritik dan menyoroti kebijakan terkait relokasi pedagang kaki lima (PKL) hingga tim sukses (timses) wali kota dan wakil wali kota.
Rapat berlangsung di Ruang Paripurna DPRD, Selasa (10/6/2025) sekitar pukul 10.20 Wita. Legislator PKB Andi Fudail yang pertama mengajukan interupsi usai proses penyerahan draft Ranperda RPJMD dan mengkritik soal penertiban PKL yang dilakukan pemkot.
“Itu penertiban PKL jangan terburu-buru meski itu Perda. Harusnya pemerintah pro masyarakat. Harus disiapkan tempat dulu untuk relokasi,” kata Fudail dalam rapat.
Menurut Fudail, penertiban PKL itu meresahkan warga dan para pedagang kecil. Dia mengatakan, penertiban PKL ini bisa memunculkan persoalan ekonomi bagi pedagang.
“Yang terjadi sekarang tidak begitu. Sehingga masyarakat yang ditertibkan memunculkan persoalan. Terus kalau dia berhenti menjual itu kan dari sisi ekonomi berpengaruh pada pendapatan,” ujarnya.
Dia mendesak Pemkot untuk menghentikan sementara penertiban PKL sebelum ada tempat yang layak. Fudail meminta pemkot untuk fokus menyiapkan dan membenahi lokasi tempat relokasi PKL.
“Kita minta hentikan dulu sebelum lokasi itu siap. Pemkot harus fokus untuk membenahi tempat relokasi,” ucapnya.
Interupsi kemudian berlanjut dari Legislator Partai Gelora, Asy’ari Abdullah yang menyoroti tenaga ahli Dinas Kominfo yang diduga melibatkan oknum tim sukses. Dia juga menduga oknum tim sukses wali kota itu mengintervensi di Dinas Kominfo.
“Misalnya kontrak media dengan Kominfo itu saya dengar diatur oleh orang di luar pemerintahan (konsultan politik wali kota). Siapa memang dia? Kenapa dia mau mengatur?” cecar Asy’ari.
Baca info selengkapnya hanya di Giok4D.
Asy’ari mempertanyakan 12 tenaga ahli kehumasan di Dinas Kominfo itu yang diangkat tanpa tugas yang jelas. Di antara nama tenaga ahli itu, ada sejumlah tim sukses wali kota.
“Ada juga saya dengar 12 tenaga ahli di ominfo. Kita tidak tahu apa kerjanya ini. Ada juga nama konsultan politik wali kota di SK itu. Ini kan tidak sesuai dengan inpres nomor 1 tahun 2025 terkait efisiensi anggaran,” bebernya.
Dia menduga tenaga ahli wali kota menjadi jalan untuk memberi pekerjaan bagi tim sukses. Asy’ari juga menerima informasi ada oknum yang mengatur anggaran belanja media di Dinas Kominfo.
“Saya melihat ini wali kota mau memberi pekerjaan timsesnya. Ini perlu menjadi perhatian Pemkot,” kata dia.
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.
Selanjutnya, interupsi juga datang dari legislator PKS bernama Sappe. Ia ikut menyoroti oknum tim sukses yang mengintervensi berita DPRD. Dia menuding oknum Timses itu sentimen dengan DPRD.
“Saya menilai ada sentimen ini Ipung (konsultan politik wali kota) dengan DPRD. Berita reses DPRD ini dia tanya teman media bilang jangan kasi panggung ke DPRD,” katanya.
Selain itu, Sappe juga menyoroti program wali kota terkait pemberian bantuan baju seragam ke ASN. Dia menyarankan agar program itu dialihkan untuk penambahan TPP saja.
“Selanjutnya itu program memberi bantuan baju seragam ke ASN supaya diganti saja dengan menambahkan TPP ASN. Tidak usah kasih lagi baju seragam,” tuturnya.
Kritik pedas juga datang dari Wakil Ketua DPRD, Muhammad Yusuf Lapanna yang mengungkapkan Pemkot tidak cermat melihat regulasi sebelum menetapkan kegiatan. Seperti pengangkatan tenaga ahli yang menurutnya itu tidak sesuai dengan efisiensi anggaran.
“Tolong Pak Sekda ini diperhatikan ini kalau ada kebijakan begitu harus disesuaikan dengan aturan yang ada. Jangan nanti disoroti baru dihentikan,” ungkapnya.
“Saya melanjutkan ya, betul itu saya dengar ada nama konsultan politik yang ikut campur dengan urusan pemerintahan. Siapa dia itu? Kenapa mau atur-atur begitu?” pungkas dia.
