“Kami dekat sekali dengan sekolah SMA 21. Satu RW sama dengan sekolah SMA 21,” kata Ratna kepada infoSulsel, Selasa (15/7/2025).
Dia bersama ortu lainnya mengaku tak menerima tawaran dari Dinas Pendidikan (Disdik) Sulsel untuk lanjut di sekolah swasta. Dia menegaskan total 28 anak yang tidak losos SPMB di SMAN 21 Makassar ingin tetap bersekolah di sekolah negeri.
“Harapan kita orang tua sih kalau ada bisa ke negeri. Jadi jangan ke swasta. Karena itu harapannya anak-anak. Harapannya ya semoga bisa. Anak-anak masuk semua di negeri,” ujarnya.
Dia juga menyinggung soal adanya dugaan oknum legislator yang terindikasi menitipkan dua nama untuk diloloskan SPMB di SMAN 21 Makassar. Ortu ini meminta agar Disdik Sulsel tidak pilih kasih dalam menetapkan kebijakan.
“Kalau pihak sekolah memberikan kebijakan kepada anggota dewan, kenapa kita sebagai masyarakat tidak dikasih kebijakan. Mau ta’ kita jangan dibedakan anggota dewan dengan kita yang masyarakat kelas bawah,” tegas dia.
Sebelumnya diberitakan, Aliansi Masyarakat BTP mengungkap adanya dugaan jual beli kursi pada SPMB di SMAN 21 Makassar. Dari 13 kursi yang kosong, 7 di antaranya diduga diisi titipan dari oknum anggota DPRD Makassar inisial M dan anggota komite sekolah.
“Nah, dari 13 itu, 7 dari pengurus komite. Salah satunya ada anggota dewan, yang kebetulan memang masuk dalam sistem pengurusan komite itu,” kata Jenderal Lapangan, Andi Rahmat Saleh kepada infoSulsel, Senin (14/7).
Rahmat merincikan bahwa terdapat 13 kursi SPMB yang sebenarnya masih lowong. Kursi kosong itu diperoleh dari 12 kuota penerimaan yang tidak terpenuhi, dan ditambah satu kursi yang pesertanya lolos namun tidak melakukan pendaftaran ulang.
“Jadi dari kursi 13 yang tersisa ini, 12 yang memang tidak terpenuhi kuotanya. Terus ada satu yang tidak daftar ulang. Berarti kan 13,” urainya.
