Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), memediasi kasus santriwati yang diberhentikan atau drop out (DO) dari sekolah tahfiz meski orang tuanya mengaku sudah membayar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP). Namun mediasi tersebut justru tidak dihadiri orang tua santriwati itu dengan dalih tidak diundang.
“Tugas kami di dinas pendidikan adalah memediasi untuk mencari jalan terbaik, dan itu sudah dilakukan,” kata Kepala Bidang PAUD dan PNF Disdik Makassar, Yasmain Gasba kepada infoSulsel, Minggu (20/7/2025).
Perkara ini melibatkan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kuttab Nurul Wahyain Makassar dengan ortu salah satu santriwati bernama Yudimsar. Menurut Yasmain, persoalan ini diduga dipicu miskomunikasi alias kesalahpahaman antara kedua pihak.
“Ternyata permasalahannya adalah siswa yang bersangkutan itu selama beberapa tahun ternyata tidak memberikan kewajiban administrasinya kepada sekolah. Kemudian sekolah memberikan keputusan mengeluarkan siswa yang bersangkutan,” jelasnya.
Yasmain berdalih pihaknya hanya memediasi namun penyelesaiannya diharapkan tetap dilakukan dengan baik antara kedua belah pihak. Dia meminta agar kasus ini tidak berkepanjangan karena bisa mengganggu psikologis anak.
“Karena (ortu) merasa haknya diabaikan karena (anaknya) dikeluarkan. Tetapi di yayasan juga bersikukuh karena anak tersebut tidak melaksanakan kewajiban administrasinya selama beberapa tahun. Dalam posisi seperti ini sebenarnya sama-sama punya nilai, sama-sama punya aspek kewajiban dan tanggung jawab yang harus diselesaikan,” ujarnya.
Saat ditanya soal kabar bahwa ortu sudah melakukan pelunasan SPP namun anak tetap dikeluarkan, Yasmain menyerahkan sepenuhnya kepada pihak sekolah untuk diklarifikasi lebih lanjut. Dia menyebut, Disdik telah berupaya mencarikan solusi persoalan ini.
“Kami tidak sampai ke sana. Jadi ini yang kami dorong terus kepada sekolah supaya bisa memberikan mediasi yang baik, supaya ke depan nanti hal-hal yang seperti ini masih bisa dibicarakan,” jelasnya.
Dia juga menanggapi kabar bahwa orang tua tidak diundang dalam pertemuan mediasi. Yasmain mengakui ada kelalaian dalam proses tersebut karena pihaknya tidak meminta surat kuasa dari orang tua kepada perwakilan yang hadir.
“Orang tua menyatakan dia diwakilkan oleh dia mewakilkan kepada orang tertentu. Dan kesalahan kami adalah kami hari itu tidak meminta surat pernyataan perwalian dari orang tua. Dan ini akan kami lakukan nanti,” jelasnya.
Terkait kemungkinan adanya mediasi lanjutan, Yasmain menyerahkan sepenuhnya kepada orang tua dan yayasan jika ingin menyelesaikan secara internal. Yasmain juga menyoroti pentingnya kepekaan orang tua dalam memenuhi kewajiban sejak awal, agar anak tidak menjadi korban konflik administratif.
“Kalau misalnya orang tua itu punya sense, tanggung jawab yang kuat, di awal-awal itu dia sudah mengantisipasi persoalan ini. Anak-anak itu mana tahu kalau dia tidak membayar. Anak-anak itu tugasnya datang ke sekolah untuk belajar,” jelas dia.
Sementara itu, ortu santriwati, Yudimsar mengaku heran dengan adanya mediasi tersebut. Dia mengklaim tidak mendapatkan undangan terkait pertemuan itu.
“Tidak ada undangan baik itu secara WA (WhatsApp) maupun secara surat yang dikirim ke rumah,” kata Yudimsar yang dikonfirmasi terpisah.
Sebelumnya diberitakan, Yudi mengaku heran anaknya dikeluarkan dari sekolah tanpa ada pemberitahuan lanjutan. Dia mengaku sudah melunasi tunggakan, bahkan sempat membayar SPP untuk tahun ajaran baru anaknya.
“Saya bayar SPP bulan lalu. Saya bayar SPP itu, dia (pihak yayasan) terima juga (pembayaran). Artinya dia tidak respons kalau memang dia mau berhentikan harusnya dia respons dong,” jelas Yudi.
Sementara Ketua Yayasan Hafidz Insan Madani Makassar Harun Gemilang menegaskan kasus ini sudah dimediasi. Namun pihaknya kukuh menyatakan anak dari Yudi kena DO karena tunggakan SPP 3 tahun.
“(Alasan santriwati dikeluarkan) Tiga tahun gak bayar SPP. Ini masalah komunikasi aja, tentang orang tua sama yayasan,” ujar Harun kepada infoSulsel, Sabtu(19/7).
