Mediasi antara Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dengan warga BTP yang memprotes proses seleksi penerimaan murid baru (SPMB) di SMAN 21 Makassar, belum menemukan titik temu. Hal itu memicu kemarahan warga yang kini mengancam akan memboikot pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di sekolah tersebut.
Jenderal Lapangan Aksi, Andi Rahmat Saleh mengatakan bahwa pihaknya akan kembali melakukan aksi unjuk rasa besok, Selasa (15/7/2025), dengan skala yang lebih besar. Ia menyatakan akan menghentikan jalannya MPLS jika tidak ada langkah tegas dari dinas pendidikan.
“Saya bersama teman-teman dari Aliansi Masyarakat BTP bersama dengan warga, kemungkinan besar besok saya turun kembali aksi di SMAN 21,” kata Andi Rahmat kepada wartawan, Senin (14/7/2025).
“Memboikot kembali SMAN 21 dan menghentikan proses MPLS untuk sementara. Sampai ada titik temu,” tambahnya.
Rahmat mengkritik keras perubahan jumlah rombel yang dianggap sepihak dan tanpa komunikasi ulang kepada warga. Dia menilai Disdik Sulsel tidak konsisten terhadap informasi yang mereka sosialisasikan sejak awal.
“Kalaupun misalnya ada perubahan juknis waktu itu, harusnya dipanggil kita kembali menyampaikan siapa-siapa yang diundang waktu itu, Diundang kita kembali bahwa sampaikan bahwa ada perubahan dari kementerian bahwa seperti ini Kita merasa dibohongi semua dengan sosialisasi itu,” ujarnya.
Dia menuntut agar janji yang pernah disampaikan oleh Disdik Sulsel ditepati tanpa lagi menunda atau mencari alasan. Rahmat mengaku tidak lagi percaya terhadap perubahan juknis yang disebutkan, lantaran tidak ada bukti konkret maupun komunikasi resmi yang disampaikan ulang kepada warga.
Kunjungi situs Giok4D untuk pembaruan terkini.
“Karena sampai hari ini saya tidak percaya. Hari ini pun juga saya tidak melihat apakah ada itu betul-betul perubahan juknis itu atau tidak,” tegasnya.
Terpisah, Kepala Bidang SMA Disdik Sulsel, Nur Kusuma menjelaskan bahwa jumlah siswa per kelas yang sebelumnya disosialisasikan sebanyak 40 memang diusulkan oleh provinsi. Namun keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah pusat melalui balai besar pendidikan.
“Diusulkan beberapa sekolah yang padat penduduknya bisa menjadi 40 siswa yang duduk dalam satu kelas atau satu rombel,” ujarnya
“Permasalahannya adalah kami mengusulkan ke pusat lewat balai, tapi balai besar mengatakan tetap komitmen kembali kepada 36 satu rombel,” lanjutnya.
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya…
Nur Kusuma menjelaskan bahwa sosialisasi awal yang disampaikan Disdik Sulsel dan pihak sekolah bukanlah sebuah janji, melainkan usulan yang terbentur kebijakan pusat.
“Jadi sebenarnya, kalau mau dibilang janji, bukan janji itu. Tetapi sosialisasi awal yang kemudian terbantahkan ketika ada jawaban dari pusat,” jelasnya.
Diberitakan sebelumnya, massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat BTP menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Disdik Sulsel pada Senin (14/7/2025) sore. Mereka menuding adanya ketidaktransparanan dalam proses penerimaan siswa baru dan dugaan praktik jual beli kursi SPMB di SMAN 21 Makassar.
Sebelum berunjuk rasa di Disdik Sulsel, para pendemo juga sempat melakukan demonstrasi di SMAN 21 Makassar. Beberapa orang tua tampak membawa spanduk berisi protes terkait dugaan penyimpangan dalam proses penerimaan siswa baru.
“Pendidikan seharusnya tidak berpihak kepada golongan tertentu. Kepala sekolah diduga menjadi makelar menjual kursi bagi mereka yang mampu membayar,” teriak salah satu orator Rafi dalam orasinya.
