Sejumlah legislator DPRD Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) melakukan interupsi dalam paripurna membahas rancangan peraturan daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Makassar 2025-2030. Mereka menyoroti persoalan banjir di Manggala dan Katimbang hingga iuran jaminan kesehatan alias Kartu Indonesia Sehat (KIS) warga menunggak.
Aspirasi itu disampaikan usai Wali Kota Makassar Munafri ‘Appi’ Arifuddin membacakan penjelasannya soal Ranperda RPJMD, Rabu (11/6/2025). Legislator PKS DPRD Makassar Andi Hadi Ibrahim Baso menyampaikan nasib warga di wilayah Kelurahan Katimbang dan Antang yang setiap tahun dilanda banjir.
“Ada masukan ini, musibah demi musibah setiap tahun di Makassar ada baiknya dalam RPJMD ini fokus, lebih konkret dari amanah masyarakat diwujudkan melalui kerja keras dan kolaborasi. Wilayah Katimbang, wilayah Manggala setiap tahun terjadi banjir dan menjadi perhatian nasional yang tidak ada habisnya sampai sekarang,” kata Hadi kepada Appi di rapat tersebut.
Pihaknya menitipkan agar periode Appi-Aliyah ini bisa menyelesaikan masalah banjir di wilayah ini. Pasalnya, setiap tahun saat banjir 2 wilayah ini selalu menjadi sorotan oleh pemerintah pusat.
“Mudah-mudahan di periode Munafri Arifuddin bisa menyelesaikan masalah itu, masyarakat tidak lagi bersedih setiap tahun. Kita tidak diliput lagi media nasional, seakan-akan tidak ada lagi orang yang mampu memperbaiki itu semua. Kalau kita berkolaborasi insyaallah ada titik temunya,” kata Hadi.
Interupsi kedua disampaikan oleh Legislator Hanura Irmawati Sila yang menimpali banyaknya KIS warga Makassar yang menunggak. Masalah ini, kata Irman, selalu menjadi aspirasi warga saat para legislator melakukan reses.
“Selanjutnya yang penting saya sampaikan Pak Wali, kurang lebih 6 tahun saya menjabat sebagai wakil rakyat tentunya ada harapan besar yang selalu dititipkan warga kepada saya. Dan saya yakin teman-teman juga dititipkan, salah satunya adalah terkait dengan KIS,” ujar Irman dalam rapat itu.
“KIS yang banyak sekali menunggak, KIS menunggak ini memang warga tidak mampu membayar. Saya harap tolong melalui paripurna ini masyarakat yang tidak mampu dibantu diprogramkan dalam APBD selanjutnya. Karena saya lihat dalam 7 Sapta (visi-misi) ini secara umum tidak terinci,” katanya.
Merespons aspirasi ini, Appi memastikan akan menyiapkan program untuk menyelesaikan persoalan masyarakat. Dia memastikan masalah banjir dan KIS ini akan menjadi prioritas.
“Ini menjadi aspirasi harus kita dengarkan dan dijawab nanti akan dimasukkan ke menjadi prioritas di masyarakat,” tegas Appi.
Terkait KIS warga banyak menunggak, Appi membuka opsi untuk mencarikan mereka pekerjaan. Apalagi untuk masuk dalam Program Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan butuh proses dan kajian.
“Tetapi ada beberapa prosedur, contoh (KIS) apakah bisa mengintervensi orang-orang yang itu, pengambilan data seperti apa, bagaimana sistemnya. Nah ini yang harus kita jalankan dengan baik,” katanya.
“Kita berpikir, kayak ada KIS tidak terbayar, mana lebih bagus dibayarkan KIS-nya atau dicarikan pekerjaan agar dia bisa bayar KIS-nya. Ini yang kita bicarakan secara internal di OPD untuk menuntaskan persoalan-persoalan seperti ini,” tutur Appi.
