Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) merupakan salah satu bagian penting dalam seleksi tahap satu Rekrutmen Bersama BUMN (RBB). Bagi peserta kategori reguler, tes ini dijadwalkan berlangsung pada 19 sampai 28 April 2025.
Menghadapi TWK tentu membutuhkan persiapan yang matang, mulai dari mempelajari kisi-kisinya hingga mengerjakan latihan soal. Hal ini penting untuk memperbesar peluang lolos dalam seleksi RBB 2025 ini.
Nah, untuk membantu infoers mempersiapkan diri, berikut infoSulsel menyajikan kisi-kisi dan contoh soal TWK RBB 2025 lengkap jawaban dan pembahasannya.
Yuk, cermati di bawah ini!
TWK merupakan tes yang dirancang untuk mengukur dan mengevaluasi pengetahuan peserta mengenai nilai-nilai dasar kebangsaan serta komitmen kehidupan berbangsa dan bernegara. Tes ini mencakup enam topik utama seputar wawasan kebangsaan yang menjadi materi uji.
Mengutip laman resmi RBB 2025, topik TWK meliputi nilai-nilai kebangsaan, ideologi Pancasila, konstitusi, sejarah perjuangan bangsa, dan Bhineka Tunggal Ika. Rinciannya sebagai berikut.
Menguji pemahaman peserta terhadap nilai-nilai dasar dalam kehidupan berbangsa. Seperti semangat persatuan, gotong royong, toleransi, keadilan sosial, dan cinta Tanah Air.
Menguji pemahaman peserta tentang Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, dan ideologi nasional. Termasuk makna tiap butir sila dan penerapannya dalam kehidupan sosial dan pemerintahan.
Topik ini berfokus pada pengetahuan tentang Undang-Undang Dasar 1945, amandemennya, serta struktur dan fungsi lembaga-lembaga negara.
Menguji wawasan tentang peristiwa penting dalam sejarah Indonesia, tokoh-tokoh nasional, dan proses kemerdekaan.
Mengukur pemahaman tentang keberagaman suku, budaya, agama, dan bahasa di Indonesia. Materi ini juga membahas pentingnya menjaga persatuan dalam perbedaan.
Berikut contoh soal TWK RBB 2025 lengkap dengan jawaban dan pembahasannya yang disadur dari berbagai sumber:
1. Pada konferensi pertama Gabungan Politik Indonesia (GAPI) yang diselenggarakan pada 4 Juli 1939, dicanangkan…
A. Indonesia bersatu
B. Indonesia merdeka
C. Indonesia raya
D. Indonesia berparlemen
E. Indonesia berbendera merah putih
Jawaban : D
Pembahasan: Gabungan Politik Indonesia (GAPI) adalah aliansi partai-partai politik yang didirikan pada tahun 1939 untuk memperjuangkan hak politik rakyat Indonesia di bawah kekuasaan Belanda. Dalam konferensi pertama pada 4 Juli 1939, GAPI menuntut sistem pemerintahan yang lebih demokratis dengan mewujudkan “Indonesia Berparlemen,” di mana rakyat dapat berpartisipasi dalam pemerintahan melalui parlemen. Meskipun tuntutan ini ditolak oleh pihak kolonial, gagasan ini tetap menjadi bagian penting dari perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia.
2. Penyebab munculnya gerakan Darul Islam (DI)/Tentara Islam Indonesia (TII) di Jawa Barat yang dipimpin Kartosuwiryo adalah…
A. Ketidakpuasan terhadap pemerintah Republik Indonesia
B. Keinginan Kartosuwiryo mendirikan negara berdasarkan hukum Islam
C. Ketidakpuasan terhadap hijrahnya pasukan TNI ke Jawa Tengah
D. Ketidakpuasan terhadap hasil perjanjian Renville
E. Keinginan memperbaiki taraf kehidupan masyarakat Jawa Barat
Jawaban : B
Pembahasan: Gerakan DI/TII yang dipimpin Kartosuwiryo di Jawa Barat muncul karena keinginan untuk mendirikan Negara Islam Indonesia (NII) yang berlandaskan hukum Islam. Kartosuwiryo menolak sistem pemerintahan sekuler Republik Indonesia dan memproklamasikan berdirinya NII pada 7 Agustus 1949. Gerakan ini berkembang menjadi konflik panjang dengan pemerintah RI hingga akhirnya dapat ditekan pada tahun 1962.
3. Untuk mengatasi kekalutan konstitusional pada tahun 1957, Presiden Soekarno menginginkan terbentuknya “Kabinet Kaki Empat,” yang terdiri atas wakil-wakil partai besar berikut, kecuali…
A. NU
B. Masyumi
C. PARTINDO
D. PKI
E. PN
Jawaban : C
Pembahasan: Pada tahun 1957, Presiden Soekarno menginginkan terbentuknya “Kabinet Kaki Empat,” yaitu pemerintahan yang diisi oleh wakil-wakil partai besar seperti NU, Masyumi, PKI, dan PN. PARTINDO tidak termasuk dalam kelompok ini karena pengaruh partai ini lebih kecil dibandingkan dengan partai-partai besar lainnya.
4. Pada 17 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dibentuk dengan tugas utama untuk…
A. Mengusir orang Belanda
B. Memperjuangkan kemenangan dalam Perang Asia Timur Raya
C. Mencaplok perusahaan-perusahaan Belanda
D. Mempersiapkan pemerintahan yang demokratis
E. Membentuk laskar rakyat
Jawaban : D
Pembahasan: PPKI dibentuk pada 17 Agustus 1945 untuk mempersiapkan berbagai aspek pasca-kemerdekaan Indonesia, termasuk penyusunan konstitusi dan pembentukan pemerintahan yang demokratis.
5. Strategi politik nasional Indonesia berlandaskan pada…
A. UUD 1945
B. GBHN
C. Pancasila
D. Keputusan Presiden
E. Pancasila dan UUD 1945
Jawaban : E
Pembahasan: Strategi politik Indonesia berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945, yang merupakan dasar negara dan sumber hukum tertinggi. Pancasila memberikan ideologi yang mengarahkan kebijakan negara, sedangkan UUD 1945 memberikan kerangka hukum yang membentuk struktur pemerintahan.
6. Sejak Konferensi Meja Bundar (KMB) hingga 17 Agustus 1950, status kenegaraan Republik Indonesia adalah…
A. Negara jajahan sekutu
B. Koloni Belanda
C. Negara Bagian Republik Indonesia Serikat (RIS)
D. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
E. Bagian dari Hindia Belanda
Jawaban : C
Pembahasan: Sejak KMB hingga 17 Agustus 1950, Indonesia merupakan negara bagian dalam Republik Indonesia Serikat (RIS), yang merupakan negara federal. Setelah 17 Agustus 1950, RIS dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan (NKRI).
7. Yang tidak termasuk pahlawan reformasi dalam peristiwa Semanggi dan Trisakti adalah …
A. Elang Mulya Lesmana
B. Herry Heryanto
C. Hendra Lesmana
D. Arief Rahman Hakim
E. Hafidh Royan
Jawaban: D
Pembahasan: Arief Rahman Hakim adalah tokoh yang dikenal sebagai Ketua Tim Independen Pencari Fakta Tragedi Semanggi, namun dia tidak terlibat langsung sebagai pahlawan dalam peristiwa Semanggi dan Trisakti. Sedangkan Elang Mulya Lesmana, Herry Heryanto, Hendra Lesmana, dan Hafidh Royan adalah aktivis yang turut berperan dalam peristiwa tersebut dan dianggap sebagai pahlawan reformasi.
8. Sistem Tanam Paksa (Cultuurstelsel) berlangsung tahun …
A. 1830-1870
B. 1865-1867
C. 1848-1857
D. 1867-1875
E. 1888-1892
Jawaban: A
Pembahasan: Sistem Tanam Paksa (Cultuurstelsel) diterapkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch pada tahun 1830 di Hindia Belanda dan berlangsung hingga 1870. Sistem ini mewajibkan petani pribumi menyerahkan sebagian lahannya untuk ditanami tanaman ekspor seperti kopi, tebu, dan nila, yang hasilnya disetorkan kepada pemerintah kolonial. Kebijakan ini menimbulkan penderitaan bagi rakyat karena kerja paksa dan eksploitasi berlebihan, hingga akhirnya dihapus dan digantikan dengan sistem ekonomi liberal.
9. Tujuan Jepang menguasai Indonesia dalam Perang Pasifik adalah …
A. Membebaskan bangsa Indonesia dari kolonialisme Belanda
B. Mencari bantuan ekonomi dari rakyat Indonesia
C. Membebaskan Indonesia dan bangsa-bangsa di Asia dari dominasi barat
D. Mendapatkan dukungan Indonesia untuk memenangkan Perang Pasifik
E. Memberikan latihan militer rakyat Indonesia untuk melawan Belanda
Jawaban: D
Pembahasan: Jepang menguasai Indonesia dalam Perang Pasifik bukan untuk membebaskan bangsa Indonesia, tetapi untuk memperkuat posisinya dalam menghadapi Sekutu. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, terutama minyak, karet, dan bahan mentah lainnya yang sangat dibutuhkan Jepang untuk mendukung mesin perangnya. Selain itu, Jepang juga memanfaatkan tenaga kerja dan propaganda agar rakyat Indonesia membantu upaya perang mereka.
10. Syarikat Islam lebih berhasil dalam menghimpun anggota jika dibandingkan dengan Budi Utomo, karena Syarikat Islam …
A. Lahir lebih dahulu daripada Budi Utomo
B. Dipimpin oleh tokoh-tokoh Islam
C. Bergerak dalam bidang ekonomi
D. Mendirikan sekolah-sekolah bagi anak-anak kurang mampu
E. Lebih terbuka dalam menerima anggotanya, tidak terbatas bagi orang Jawa serta bersifat kerakyatan
Jawaban: E
Pembahasan: Syarikat Islam lebih berhasil dalam menghimpun anggota dibandingkan Budi Utomo karena sifatnya yang inklusif dan merakyat. Berbeda dengan Budi Utomo yang lebih eksklusif bagi kalangan priyayi Jawa, Syarikat Islam terbuka bagi berbagai lapisan masyarakat tanpa memandang suku atau status sosial. Sehingga, membuat organisasi ini lebih mudah diterima dan berkembang di berbagai daerah, terutama di kalangan pedagang dan rakyat kecil.
11. Pada tahun 1947, Indonesia mendapat bantuan dari negara-negara lain setelah terjadi agresi militer Belanda, yang dikenal dengan nama …
A. Traktat Linggarjati
B. Konferensi Meja Bundar
C. Perjanjian Renville
D. Perjanjian Roem-Royen
E. Program Marshall
Jawaban: C
Pembahasan: Perjanjian Renville, yang ditandatangani pada 17 Januari 1948, adalah kesepakatan antara Indonesia dan Belanda yang mengakhiri agresi militer Belanda yang pertama. Perjanjian ini dihasilkan dengan mediasi Amerika Serikat dan negara-negara lainnya, yang mengakui Republik Indonesia sebagai negara yang berdaulat meskipun di bawah status yang terbatas. Kesepakatan ini berisi antara lain tentang penghentian permusuhan, pembentukan zona perbatasan, dan penarikan pasukan Belanda dari wilayah Indonesia.
12. Ketika Presiden Soekarno mengumumkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959, hal ini menyatakan bahwa Indonesia kembali kepada …
A. Negara Kesatuan Republik Indonesia
B. Negara Serikat Republik Indonesia
C. Pemberlakuan Undang-Undang Dasar 1945
D. Pembubaran Konstituante
E. Pembentukan kabinet baru
Jawaban: C
Pembahasan: Dekrit Presiden yang dikeluarkan pada 5 Juli 1959 merupakan langkah yang diambil oleh Presiden Soekarno untuk mengakhiri ketidakstabilan politik akibat kegagalan Konstituante dalam menyusun konstitusi baru. Dengan dekrit ini, Indonesia kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum negara, menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Keputusan ini menandakan kembalinya sistem pemerintahan dengan presidensialisme yang lebih kuat.
13. Peristiwa penyerahan kedaulatan Indonesia dari Belanda pada tanggal 27 Desember 1949 dikenal dengan nama …
A. Proklamasi Kemerdekaan
B. Perjanjian Linggarjati
C. Konferensi Meja Bundar
D. Perjanjian Renville
E. Proses Hukum Internasional
Jawaban: C
Pembahasan: Konferensi Meja Bundar (KMB) yang berlangsung pada tahun 1949 adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda yang menghasilkan kesepakatan untuk menyerahkan kedaulatan Indonesia kepada Republik Indonesia. KMB diselenggarakan di Den Haag, Belanda, dan pada 27 Desember 1949, Belanda resmi mengakui kemerdekaan Indonesia, menandai berakhirnya penjajahan Belanda di Indonesia.
14. Tujuan petisi Sutardjo yang diajukan di Volksraad adalah ….
A. Menuntut perlakuan yang sama dengan bangsa-bangsa asal Cina dan Belanda
B. Penyerahan kekuasaan dari pemerintah kolonial Belanda kepada bangsa Indonesia
C. Agar pemerintah Belanda tidak melakukan diskriminasi terhadap bangsa Indonesia
D. Menuntut kesempatan pendidikan tinggi bagi seluruh bangsa Indonesia
E. Menentang kebijakan politik Gubernur Jenderal de Jonge yang sangat menekan pergerakan bangsa Indonesia
Jawaban: B
Pembahasan: Petisi Sutardjo diajukan di Volksraad pada tahun 1936 oleh Sutardjo Kartohadikusumo dengan tujuan meminta pemerintahan kolonial Belanda memberikan otonomi atau pemerintahan sendiri bagi Indonesia secara bertahap dalam kerangka Hindia Belanda. Namun, petisi ini ditolak oleh pemerintah Belanda, yang menganggap Indonesia belum siap untuk pemerintahan sendiri.
15. Pada masa kolonial Belanda, sekolah yang diperuntukkan bagi anak-anak Eropa dan elite pribumi dengan kurikulum setara gymnasium di Belanda adalah ….
A. Middelbare Opleidingsschool voor Inlandsche Ambtenaren (MOSVIA)
B. Algemeene Middelbare School (AMS)
C. Hollandsch Inlandsche School (HIS)
D. Hogere Burgerschool (HBS)
E. Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO)
Jawaban: D
Pembahasan: Hogere Burgerschool (HBS) adalah sekolah menengah yang diperuntukkan bagi anak-anak Eropa dan sebagian elite pribumi. Kurikulumnya lebih maju dibanding AMS dan setara dengan gymnasium di Belanda, dengan fokus pada ilmu pengetahuan dan persiapan ke jenjang pendidikan tinggi.
16. Organisasi pergerakan nasional Indonesia yang didirikan sebelum pemberontakan Volksraad adalah ….
A. PNI
B. Indische Partij
C. Taman Siswa
D. Perhimpunan Indonesia
E. Partindo
Jawaban: B
Pembahasan: Indische Partij (IP) adalah organisasi pergerakan nasional yang didirikan pada 25 Desember 1912 oleh tiga tokoh pergerakan nasional, yaitu Douwes Dekker (Setiabudi Danudirja), Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara). Organisasi ini merupakan partai politik pertama di Indonesia yang secara tegas memiliki tujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia.
Sementara itu, Volksraad adalah dewan perwakilan rakyat bentukan pemerintah kolonial Hindia Belanda yang mulai beroperasi pada 1918. Oleh karena itu, Indische Partij didirikan sebelum Volksraad dibentuk.
17. Pengiriman pasukan perdamaian Garuda pertama kali ke ….
A. Vietnam
B. Indocina
C. Irak
D. Iran
E. Mesir
Jawaban: E
Pembahasan: Pasukan perdamaian Garuda pertama kali dikirim ke Mesir pada tahun 1957 sebagai bagian dari misi United Nations Emergency Force (UNEF) setelah krisis Terusan Suez. Indonesia mengirimkan Kontingen Garuda I untuk membantu menjaga perdamaian di wilayah tersebut, menunjukkan peran aktif dalam diplomasi internasional dan komitmen terhadap perdamaian dunia.
18. Gubernur VOC yang mengganti nama Jayakarta menjadi Batavia adalah ….
A. Daendels
B. Pieter Both
C. Van Den Bosch
D. JP. Coen
E. De Keyzer
Jawaban: D
Pembahasan: Jan Pieterszoon Coen adalah Gubernur Jenderal VOC yang mengganti nama Jayakarta menjadi Batavia pada tahun 1619 setelah menaklukkan kota tersebut. Batavia kemudian dijadikan pusat pemerintahan VOC di Hindia Belanda dan berkembang menjadi kota dagang penting. Nama Batavia bertahan hingga tahun 1942, ketika Jepang mengubahnya menjadi Jakarta.
19. Pemberontakan DI/TII yang terjadi di beberapa daerah yang menuntut didirikannya Negara Islam Indonesia dan sebagai imamnya adalah ….
A. Amir Fatah
B. Kahar Muzakar
C. Daud Beureuh
D. Kartosuwiryo
E. M. Mahfudz Abdurrahman
Jawaban: D
Pembahasan: Pemberontakan DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) dipimpin oleh Sekarmadji Maridjan Kartosuwiryo, yang mendeklarasikan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII) pada tahun 1949 di Jawa Barat. Gerakan ini bertujuan menggantikan NKRI dengan negara berbasis syariat Islam. Pemberontakan ini kemudian meluas ke beberapa daerah seperti Aceh, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan sebelum akhirnya berhasil ditumpas oleh pemerintah Indonesia.
20. Dalam politik pintu terbuka yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda pada paruh abad XIX antara lain ….
A. Indonesia mulai dikenal di dunia dengan hasil perkebunan yang berlimpah
B. Rakyat Indonesia mulai mengenal perdagangan internasional
C. Rakyat mulai dibebani pajak oleh pemerintah kolonial
D. Rakyat mulai mengembangkan tanaman industri untuk dijual pada investor asing
E. Indonesia menjadi ajang eksploitasi modal asing
Jawaban: E
Pembahasan: Politik pintu terbuka yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda pada paruh abad XIX bertujuan menarik investasi asing untuk mengeksploitasi sumber daya Indonesia. Dengan kebijakan ini, perusahaan asing bebas menanamkan modalnya di sektor perkebunan dan pertambangan, sering kali dengan sistem yang merugikan rakyat karena mereka hanya menjadi buruh dengan upah rendah, sementara keuntungan besar dinikmati oleh investor asing.
21. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar, memiliki ideologi Pancasila yang disegani dunia. Penetapan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia ditandai dengan peristiwa ….
A. Sidang I BPUPKI
B. Sidang II BPUPKI
C. Sidang I PPKI
D. Sidang II PPKI
E. Sidang III PPKI
Jawaban: B
Pembahasan: Penetapan Pancasila sebagai dasar negara ditandai dalam Sidang II BPUPKI yang berlangsung pada 10-17 Juli 1945. Dalam sidang ini, Panitia Sembilan menyempurnakan rumusan dasar negara yang sebelumnya dikenal sebagai Piagam Jakarta, dan kemudian rumusan tersebut dijadikan dasar dalam pembentukan UUD 1945. Sidang ini menjadi momen penting karena menghasilkan kesepakatan tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia.
22. Pemerataan sosial dan penghapusan kemiskinan adalah ciri utama dari paham ….
A. Liberalisme
B. Sosialisme
C. Kapitalisme
D. Demokrasi
E. Nasionalisme
Jawaban: B
Pembahasan: Paham sosialisme menekankan pemerataan kesejahteraan, penghapusan kesenjangan sosial, dan penghapusan kemiskinan melalui kepemilikan bersama atau negara atas alat produksi. Tujuannya adalah menciptakan keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang merata, berbeda dengan kapitalisme yang menonjolkan kepemilikan pribadi dan kebebasan pasar.
23. Pancasila merupakan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Makna kepribadian bangsa adalah ….
A. Sesuatu hal yang dimiliki suatu bangsa yang menjadikannya unggul dan menonjol di dunia internasional
B. Sesuatu hal yang membedakan satu bangsa dengan bangsa lainnya
C. Sesuatu hal yang dimiliki oleh bangsa-bangsa lain
D. Sesuatu hal yang dialami atau dimiliki oleh suatu bangsa
E. Sesuatu hal yang membuat satu bangsa dengan bangsa lainnya menjadi sama
Jawaban: B
Pembahasan: Makna kepribadian bangsa adalah ciri khas atau identitas yang membedakan suatu bangsa dari bangsa lain. Pancasila mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang menjadi pembeda sekaligus jati diri bangsa.
24. Ketika masa sidang reses selama satu bulan. BPUPKI membentuk Panitia Sembilan yang berhasil merumuskan asas dan tujuan pembentukan negara Indonesia yang kemudian disebut dengan Piagam Jakarta (Jakarta Charter) yang ditandatangani Mr. Muhammad Yamin pada tanggal 22 Juni 1945. Salah satu asasnya berbunyi “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluk-pemeluknya.”
Asas ini mendapat tantangan yang sangat keras dari berbagai kalangan dan menimbulkan polemik berkepanjangan. Atas saran dan pendapat 4 tokoh Islam, akhirnya asas tersebut berbunyi “Ketuhanan yang Maha Esa”. Siapakah tokoh Islam yang dimaksud?
A. Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, Mr. Muhammad Yamin, dan Mr. Ahmad Soebardjo.
B. Kasman Singodimejo, K.H. Wachid Hasyim Teuku Muhammad Hassan, dan Ki Bagus Hadikusumo.
C. K.H. Wachid Hasyim, K.H. Mas Mansyur, Mr. Ahmad Soebardjo, dan Drs. Mohammad Hatta.
D. Drs. Mohammad Hatta, Mr. Mohammad Roem, Mr. Muhammad Yamin, dan Mohammad Natsir.
E. K.H. Muhammad Dahlan, K.H. Wachid Hasyim, K.H. Mas Mansyur, dan K.H. Abdul Wachid Hasyim.
Jawaban: B
Pembahasan: Setelah Piagam Jakarta dirumuskan, terdapat keberatan dari kalangan Indonesia timur terhadap kalimat “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.” Demi menjaga persatuan, empat tokoh Islam yaitu Kasman Singodimejo, K.H. Wachid Hasyim, Teuku Muhammad Hassan, dan Ki Bagus Hadikusumo menyetujui perubahan menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa” pada 18 Agustus 1945. Keputusan ini menjadi bukti jiwa besar tokoh-tokoh Islam demi kepentingan bangsa secara keseluruhan.
25. Dalam paham filsafat Pancasila, harkat dan martabat manusia ditentukan oleh perilaku dan moral manusia itu sendiri, yaitu ….
A. Sikap kesungguhan manusia dalam memperjuangkan sesuatu yang menurutnya baik dan benar
B. Sikap manusia yang bersumber pada kebutuhan hidup sehari-hari
C. Sikap kepribadian manusia yang baik, benar, dan semangat, tercermin pada mental dan batin perilaku
D. Perilaku yang senantiasa merujuk pada setiap situasi yang sedang dihadapi
E. Kebaikan yang diyakini tiap manusia dalam menjalani hidup
Jawaban: C
Pembahasan: Dalam filsafat Pancasila, harkat dan martabat manusia tidak ditentukan oleh kekayaan, jabatan, atau status sosial, melainkan oleh kepribadian dan moralitasnya. Nilai manusia diukur dari perilaku yang mencerminkan nilai-nilai kebaikan, kebenaran, serta semangat hidup yang berpijak pada hati nurani dan moral. Hal ini selaras dengan nilai kemanusiaan dalam sila kedua Pancasila, yang menekankan pentingnya menghargai martabat manusia melalui sikap dan perilaku yang luhur.
26. Berikut pernyataan yang kurang sesuai dengan prinsip bahwa Pancasila seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, merupakan suatu kesatuan yang utuh, tersusun secara sistematis dan bertingkat, yaitu ….
A. Sila pertama melandasi sila ketiga
B. Sila ketiga lebih penting daripada sila keempat
C. Sila kelima dijiwai sila pertama dan kedua
D. Sila kedua yang dilandasi sila pertama dan melandasi sila ketiga
E. Dalam memahami satu sila harus pula melihat makna sistematis semua sila
Jawaban: B
Pembahasan: Pernyataan bahwa sila ketiga lebih penting daripada sila keempat tidak sesuai dengan prinsip Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh dan sistematis. Tiap sila memiliki kedudukan yang saling berkaitan, tidak bisa dipisah-pisahkan atau diperingkatkan berdasarkan tingkat kepentingan. Menyatakan satu sila lebih penting dari yang lain berarti mengabaikan prinsip kesatuan dan hierarki yang menyatu dalam Pancasila.
27. Perbuatan baik buruk, benar salah, pantas atau tidak pantas dalam kebiasaan masyarakat tertentu bersumber pada norma ….
A. Adat
B. Hukum
C. Susila
D. Sopan santun
E. Agama
Jawaban: A
Pembahasan: Norma adat merupakan aturan tidak tertulis yang bersumber dari kebiasaan turun-temurun dalam masyarakat dan mengatur tentang baik-buruk, benar-salah, serta pantas atau tidak pantas suatu perbuatan menurut pandangan kelompok tersebut. Norma ini kuat dipengaruhi oleh tradisi dan budaya lokal, dan pelanggarannya bisa dikenai sanksi sosial.
28. Suasana kebatinan atau cita-cita hukum dasar negara RI terangkum dalam ….
A. Ketetapan dan keputusan MPR/MPRS
B. Berbagai konvensi dan jurisprudensi yang berlaku
C. Pidato kenegaraan Presiden RI menjelang tanggal 17 Agustus
D. Empat pokok pikiran Pembukaan UUD 1945
E. TAP MPR NO. XX/MPR/1978
Jawaban: D
Pembahasan: Suasana kebatinan atau cita-cita hukum dasar negara Republik Indonesia tercermin dalam Empat Pokok Pikiran yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945. Pokok-pokok pikiran ini mencerminkan semangat, nilai, dan tujuan yang ingin dicapai oleh negara, seperti negara persatuan, keadilan sosial, dan kedaulatan rakyat. Pokok pikiran tersebut menjadi dasar dalam menjiwai seluruh pasal dalam UUD 1945.
29. Dalam sumber tata hukum di Indonesia, Pancasila dijadikan sebagai ….
A. Setingkat dengan UUD 1945
B. Sumber dari segala sumber hukum
C. Hukum tertulis tertinggi di Indonesia
D. Setingkat dengan TAP MPR
E. Hukum tertinggi di Indonesia
Jawaban: B
Pembahasan: Pancasila dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia karena menjadi dasar filsafat dan ideologi negara yang melandasi seluruh peraturan perundang-undangan. Kedudukan ini ditegaskan dalam TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 dan Pembukaan UUD 1945, yang menyatakan bahwa segala hukum di Indonesia harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila.
30. Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila ditetapkan pada ….
A. 2 Maret 1978
B. 14 Maret 1978
C. 4 Maret 1978
D. 22 Maret 1978
E. 12 Maret 1978
Jawaban: A
Pembahasan: Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) ditetapkan pada 2 Maret 1978 melalui Ketetapan MPR No. II/MPR/1978. P4 dibuat sebagai panduan resmi untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam upaya membentuk warga negara yang berkepribadian Pancasila.
31. Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki batas-batas berikut, kecuali
A. Mencegah berkembangnya paham dan ideologi liberal.
B. Penciptaan norma baru tidak perlu memiliki konsensus
C. Larangan terhadap ideologi Marxisme, Leninisme, dan Komunisme
D. Larangan terhadap pandangan ekstrim yang meresahkan masyarakat.
E. Menekankan pandangan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.
Jawaban: B
Pembahasan: Sebagai ideologi terbuka, Pancasila tetap memiliki batasan nilai agar tidak menyimpang dari jati dirinya. Penciptaan norma baru tetap harus berdasarkan konsensus, bukan semena-mena. Maka, pernyataan B tidak tepat.
32. Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara, hal ini sesuai dengan kedudukan Pancasila sebagai….
A. Pandangan hidup bangsa
B. Moral pembangunan bangsa
C. Jiwa kepribadian bangsa
D. Dasar negara
Jawaban: D
Pembahasan: Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara berarti bahwa segala bentuk penyelenggaraan negara harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila.
33. Menyeimbangkan antara hak dan kewajiban merupakan pengamalan Pancasila sila ke…
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
Jawaban: D
Pembahasan: Sila kelima berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” yang mencakup keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara.
34. Pengamalan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilakukan dengan cara pengamalan secara subjektif, artinya…
A. Menjalankan nilai-nilai vital secara pribadi dalam bersikap dan bertingkah laku pada kehidupan berbangsa dan bernegara.
B. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlandaskan UUD 1945.
C. Menjalankan nilai-nilai Pancasila secara pribadi dalam bersikap dan bertingkah laku pada kehidupan berbangsa dan bernegara.
D. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlandaskan Pancasila.
Jawaban: C
Pembahasan: Pengamalan subjektif adalah penerapan nilai-nilai Pancasila dalam sikap dan perilaku individu sehari-hari.
35. Mengembangkan sikap bahwa bangsa Indonesia merupakan bagian dari seluruh umat manusia merupakan perwujudan sila ke…
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Jawaban: B
Pembahasan: Ini adalah nilai dari sila ke-2 Pancasila: “Kemanusiaan yang adil dan beradab,” yang menekankan pada solidaritas universal.
36. Warna merah dalam bendera Republik Indonesia melambangkan …
A. Darah para pejuang nasional
B. Kegagahan
C. Darah para korban yang gugur di medan perang
D. Keberanian
Jawaban: D
Pembahasan: Warna merah pada bendera Indonesia melambangkan keberanian rakyat Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan.
37. Apa arti tiga helai kelopak bunga teratai yang tumbuh ke atas pada lambang Purna Paskibraka Indonesia?
A. Paskibraka harus belajar, bekerja dan berbakti
B. Paskibraka harus belajar, bekerja dan membela negara
C. Paskibraka harus belajar, bekerja keras dan melindungi negara
D. Paskibraka harus belajar, bekerja keras dan disiplin
Jawaban: A
Pembahasan: Tiga helai kelopak bunga teratai melambangkan tiga sikap utama yang harus dimiliki oleh anggota Paskibraka: belajar, bekerja, dan berbakti.
38. Berikut ini adalah lagu nasional Indonesia dan para penciptanya. Manakah yang tidak tepat?
A. Bagimu Negeri oleh W. R. Soepratman
B. Hymne Guru oleh Sartono
C. Bendera Merah Putih oleh Ibu Soed
D. Hari Merdeka oleh Husein Mutahar
Jawaban: A
Pembahasan: Lagu “Bagimu Negeri” diciptakan oleh Kusbini, bukan W.R. Soepratman. Jadi, jawaban A tidak tepat.
39. Tahap kedelapan dalam pengibaran bendera merah putih adalah …
A. Pemasangan pengait pada tali bendera
B. Penyerahan tali kepada pengerek oleh pembentang
C. Pembentangan bendera
D. Pengerek bendera
Jawaban: C
Pembahasan: Pembentangan bendera merupakan tahap kedelapan sebelum bendera dinaikkan dalam upacara resmi.
40. Ciri khas bendera pusaka Indonesia adalah …
A. Warna merah yang menyala
B. Warna putih yang suci
C. Dijahit dengan tangan dalam waktu satu hari
D. Ditenun tanpa jahitan sambungan
Jawaban: D
Pembahasan: Bendera pusaka asli dijahit dari satu kain utuh, tanpa sambungan, melambangkan kesatuan dan keutuhan bangsa.
41. Konsep negara hukum menekankan pada…
A. Kekuasaan absolut pemerintah
B. Kekuasaan yang berlandaskan hukum
C. Kekuasaan ekonomi
D. Kekuasaan militer
Jawaban: B
Pembahasan: Negara hukum mengutamakan bahwa seluruh kekuasaan di negara tersebut harus berlandaskan pada hukum yang berlaku, bukan pada kekuasaan individu atau golongan tertentu.
42. Bagaimana kontribusi norma-norma kebangsaan terhadap pembangunan masyarakat yang adil dan makmur?
A. Menciptakan ketidaksetaraan
B. Mendorong konflik sosial
C. Menanamkan nilai-nilai moral untuk keadilan sosial dan kesejahteraan
D. Memperkuat ketidakadilan
Jawaban: C
Pembahasan: Norma kebangsaan berfungsi untuk menanamkan nilai-nilai moral yang berlandaskan pada keadilan sosial dan kesejahteraan seluruh rakyat, sehingga menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.
43. Hak asasi manusia adalah…
A. Hak yang diberikan oleh pemerintah
B. Hak yang melekat pada diri manusia sejak lahir
C. Hak yang dapat dicabut oleh pemerintah
D. Hak yang hanya berlaku untuk warga negara
Jawaban: B
Pembahasan: Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap individu sejak lahir, dan tidak dapat dicabut oleh siapapun, termasuk oleh pemerintah.
44. Indonesia memiliki beragam suku bangsa. Bagaimana sikap yang sebaiknya diambil untuk membangun persatuan?
A. Mempertahankan kebudayaan masing-masing suku secara eksklusif
B. Mengutamakan suku tertentu sebagai suku yang paling unggul
C. Menghargai dan merayakan keberagaman suku bangsa
D. Memisahkan diri dari suku lain
Jawaban: C
Pembahasan: Untuk membangun persatuan, Indonesia sebaiknya menghargai dan merayakan keberagaman suku bangsa sebagai kekayaan yang memperkuat kesatuan bangsa.
45. Upaya pemerintah dalam pemberantasan tindakan pidana korupsi diatur dalam…
A. UU No. 20 Tahun 1971 jo UU No. 22 Tahun 1999
B. UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001
C. UU No. 3 Tahun 1971 jo UU No. 2 Tahun 2000
D. UU No. 4 Tahun 1967 jo UU No. 1 Tahun 2001
Jawaban: B
Pembahasan: UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 mengatur pemberantasan korupsi di Indonesia dan memberi dasar hukum yang kuat dalam memerangi praktik korupsi.
46. Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik harus mampu…
A. Menjadikan rakyat sebagai subjek politik bukan objek politik
B. Menjadi sumber dari segala sumber hukum
C. Pengontrol atas kekuasaan yang absolut
D. Pedoman hidup berkebangsaan
Jawaban: A
Pembahasan: Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik harus memastikan bahwa rakyat menjadi subjek politik, yang berarti rakyat aktif dalam menentukan arah pembangunan politik negara.
47. Pembangunan yang dilaksanakan mengacu pada standar nilai Pancasila adalah maksud dari…
A. Pancasila sebagai ideologi terbuka
B. Pancasila sebagai nilai instrumental
C. Pancasila sebagai dasar negara
D. Pancasila sebagai paradigma pembangunan
Jawaban: D
Pembahasan: Pancasila sebagai paradigma pembangunan mengarahkan pembangunan negara yang berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
48. Orang yang mengusulkan pertama kali agar Bhinneka Tunggal Ika dijadikan semboyan bangsa adalah…
A. Ir Soekarno
B. Moh Hatta
C. Moh Yamin
D. H.O.S. Tjokroaminoto
Jawaban: C
Pembahasan: Moh. Yamin adalah orang yang pertama kali mengusulkan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” yang berarti “Berbeda-beda tetapi tetap satu”, sebagai semboyan bangsa Indonesia.
49. Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia berpedoman pada pembukaan UUD 1945, yaitu ….
A. Indonesia berusaha membantu perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa yang masih terjatuh
B. Indonesia membantu pelaksanaan keadilan sosial internasional berpedoman piagam PBB
C. Memperkuat sendi-sendi hukum internasional dan organisasi internasional untuk perdamaian yang kekal
D. Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian yang kekal
E. Bersahabat dengan segala bangsa atas dasar saling menghargai dengan tidak mencampuri urusan dalam negeri
Jawaban: D
Pembahasan: Politik luar negeri Indonesia berpedoman pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yang menyatakan bahwa salah satu tujuan nasional Indonesia adalah “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.”
50. Prinsip-prinsip demokrasi penting untuk kita ketahui agar kehidupan demokrasi dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Di bawah ini yang bukan merupakan prinsip-prinsip demokrasi secara universal adalah ….
A. Persamaan dan kegotongroyongan
B. Pemerintah berdasarkan konstitusi
C. Pemilihan umum yang demokratis
D. Peran kelompok-kelompok kepentingan
E. Melindungi hak asasi manusia
Jawaban: A
Pembahasan: Prinsip-prinsip demokrasi universal mencakup hal-hal seperti pemerintahan berdasarkan konstitusi, pemilu yang bebas dan adil, perlindungan hak asasi manusia, dan adanya peran kelompok kepentingan dalam proses politik. Sementara itu, “kegotongroyongan” bukanlah prinsip universal demokrasi, melainkan nilai khas budaya Indonesia.
51. Tugas yang dikerjakan pemerintah di bawah ini yang sesuai dengan pasal 33 ayat 1 UUD 1945 adalah ….
A. Mendirikan gedung sekolah, membangun jalan, memperbaiki jembatan
B. Mendirikan koperasi unit desa dengan segala aspek pembinaannya
C. Mengolah sumber daya alam demi kesejahteraan masyarakat
D. Mengusahakan dengan cepat listrik masuk desa
E. Membangun perumahan sangat sederhana bagi masyarakat kelas bawah
Jawaban: C
Pembahasan: Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.” Ayat ini mengarah pada pengelolaan sumber daya alam dan cabang produksi penting oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Demikianlah kisi-kisi contoh soal TWK RBB 2025 lengkap jawaban dan pembahasannya untuk membantu persiapan tes yang lebih matang. Selamat berlatih!
