Sejumlah ketua RT/RW dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPRD Palopo, Sulawesi Selatan (Sulsel) menuntut pembayaran insentif yang menunggak 10 bulan. Mereka melakukan aksi saat Paripurna karena dihadiri Wali Kota Palopo Naili Trisal.
“Tuntutan masih sama kemarin, cuma beda tahapan, masalah tunggakan insentif selama 10 bulan. Cuma bedanya ini sudah ada arahan dari Inspektorat Provinsi dan dianggarkan di APBD Perubahan cuma wali kota enggan kasi keluar SK untuk membayarkan,” kata Korlap Aksi, Feri kepada infoSulsel, Senin (15/12/2025).
Demonstrasi itu berlangsung di gedung DPRD Palopo, Kelurahan Tobulung, Kecamatan Bara, pada Senin (15/12) sekitar pukul 12.00 Wita. Mereka melakukan aksi di kantor wakil rakyat itu karena Wali Kota Naili Trisal menghadiri Rapat Paripurna dalam rangka penetapan APBD Palopo tahun 2026.
“Cuma lagi-lagi anehnya wali kota tidak ingin mengeluarkan SK itu, bahkan enggan temui kami padahal dia ada di dalam gedung. Alhasil insentif RT/RW terus menggantung,” bebernya.
Selain itu, Feri turut menyinggung terkait insentif RT/RW di tahun 2025 yang belum terbayarkan. Dia menyebut sudah 6 bulan insentif pelayan masyarakat juga belum dibayarkan.
“Gaji RT/RW yang sekarang pun belum selesai, nunggak 6 bulan,” jelasnya.
Feri mengatakan dalam aksi tersebut Naili Trisal enggan menemui para demonstran. Dia menuturkan, massa aksi justru mendapat tindakan kekerasan dari aparat Satpol PP.
“Tak ada seorangpun dari Pemkot Palopo yang menemui massa, justru salah satu mahasiswa didorong oleh Satpol PP hingga jatuh ke ban terbakar,” ungkapnya.
Sementara Ketua DPRD Palopo Darwis sempat menemui massa aksi. Dia berjanji akan berangkat bersama Pemkot Palopo ke BPK Provinsi untuk memperjelas kembali terkait insentif tersebut.
“Kesepakatan tadi itu bahwa 2-3 hari ke depan DPRD bersama Pemkot terkait akan berangkat ke BPK Provinsi menanyakan terkait dokumen apa yang harus dikumpulkan untuk membayar insentif tersebut sebelum tanggal 31 Desember,” tutupnya.
Diberitakan sebelumnya, massa RT/RW sempat menggelar unjuk rasa di depan Kantor Balai Kota (Balkot) Palopo, Kamis (14/11) sekitar pukul 14.00 Wita. Mereka menuntut insentif yang sudah 10 bulan belum dibayarkan pihak Pemkot Palopo.
“Kita ada hari ini karena tidak diperhatikan, diabaikan, jika banjir kotor kota kita RT/RW bersihkan. Sekarang kita tidak diperhitungkan,” kata salah satu Ketua RT/RW saat melakukan orasi.
