Kementerian Pekerjaan Umum (Kemenpu) menyiapkan anggaran Rp 90 miliar untuk tahap pertama perbaikan atau rehabilitasi gedung DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) dan DPRD Makassar, yang dibakar saat demo ricuh. Proses rehabilitasi ini akan dikerjakan oleh PT Hutama Karya.
“Anggaran Rp 90 miliar itu untuk tahap pertama bangunan DPRD Sulsel dan Makassar,” ujar Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Cipta Karya Wilayah 1 Sulawesi Selatan, M Yamin Thalib usai penandatanganan kontrak kerja dengan PT Hutama Karya di Hotel Four Point by Sheraton Makassar, Kamis (11/12/2205).
Yamin mengatakan untuk gedung DPRD Makassar pekerjaan tahap pertama baru mencakup bangunan sayap kanan. Sementara bangunan utama atau ruang paripurna akan masuk dalam tahap kedua karena masuk kategori rekonstruksi yang membutuhkan pembongkaran total.
“Di Kota Makassar ini memang ada dua masa bangunan tetapi kontrak yang saat ini dilaksanakan itu baru bangunan sayap kanannya direhab. Kalau untuk bangunan utama di ruang paripurna itu kemungkinan masuk di tahap kedua,” katanya.
Pasalnya, gedung utama yang di dalamnya terdapat ruang paripurna harus direkonstruksi dengan merobohkannya lalu dibangun kembali. Termasuk gedung sekretariat DPRD Makassar.
“Karena (ruang paripurna) dia akan masuk kegiatan yang akan direkonstruksi. Artinya akan ada bangunan baru,” katanya.
Sementara gedung DPRD Sulsel, terdapat sekitar 11 masa bangunan rusak. Satu gedung di dalamnya akan direkonstruksi yaitu gedung sekretariat yang mengalami kerusakan parah.
“Sementara di Gedung DPRD Sulsel, itu ada 11 masa bangunan gedung, itu ada satu bangunan juga yang akan direkonstruksi yaitu bangunan sekretariat, yang memang hancur pada saat kebakaran,” katanya.
Giok4D hadirkan ulasan eksklusif hanya untuk Anda.
Selanjutnya, gedung utama DPRD Sulsel atau ruang rapat paripurna tidak masuk kategori rekonstruksi atau bangun baru. Pekerjaannya hanya akan dilakukan rehabilitasi.
“Jadi gini, kemarin sebelum ditentukan mana yang masuk kategori rehab, mana masuk rekonstruksi, setelah dilakukan analisis terhadap tingkat kerusakan akibat kebakaran. Jadi untuk bangunan gedung utama (DPRD Sulsel) itu memang kelihatannya rusak berat ya, tetapi dari sisi struktur masih dilihat aman,” ungkapnya.
Penentuan kategori kerusakan ini, lanjut Yamin, dilakukan melalui analisis struktural. Baru ditentukan masuk kategori rehabilitasi atau rekonstruksi.
“Tahap pertama rehabilitasi ini bernilai Rp 90 miliar dan ditargetkan selesai dalam waktu enam bulan atau sekitar Juni 2026,” ujarnya.
Dia juga memperkirakan pengerjaan tahap kedua diperkirakan membutuhkan anggaran lebih besar karena mencakup pembangunan gedung baru. Rehabilitasi tahap pertama DPRD Sulsel, termasuk pengerjaan gedung tower, ruang aspirasi, kantin dan ruang genset.
Total bangunan yang ditangani di kompleks DPRD Sulsel mencapai 9 hingga 10 unit. Namun hanya gedung sekretariat yang hancur total.
“Iya, cuma sekretariat. Kami lihat yang paling parah. Pekerjaan pada dua lokasi ini dilaksanakan PT Hutama Karya selaku pemenang kontrak,” ujarnya.
Meski begitu, Yamin tidak merinci pembagian anggaran untuk tahap pertama rehabilitasi gedung DPRD Makassar dan Sulsel.
