Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni memberi perhatian khusus terhadap mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia menjelang musim kemarau. Operasi modifikasi cuaca (OMC) salah satu strategi yang dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran tersebut.
“Di pusat sudah dibentuk Satgas yang dipimpin oleh Pak Menko Polhukam. Berkali-kali sudah dilakukan rapat koordinasi dengan gubernur dan bupati yang memang memiliki indikasi ancaman karhutla,” ujar Raja Juli kepada wartawan usai Dialog Aksi Nyata Penyuluh Kehutanan di tingkat tapak di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Tabo-Tabo, Pangkep, Rabu (14/5/2025).
Raja Juli menekankan pentingya dukungan teknologi dalam memitigasi karhutlah. Operasi modifikasi cuaca kini telah mulai dilakukan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
“OMC ini penting, OMC dilakukan itu bukan saat kering, tapi saat masih ada ketersediaan air, supaya lahan-lahan, terutama yang gamut di Kalimantan, Sumatera itu bisa dibasahi, dan saatnya sekarang mengisi embung, mengisi sumur-sumur, waktu masih hujan,” katanya.
“Supaya nanti ketika ada kebakaran, kita bisa melakukan pemadaman yang lebih cepat, jadi intinya sebenarnya kita siap, terutama kalau ada partisipasi dari masyarakat,” terangnya.
Raja Juli menuturkan, apel siaga karhutla telah digelar di Riau dan akan dilanjutkan di Kalimantan. Kesiapsiagaan selama ini, kata dia, telah terbukti menurunkan luas lahan terdampak karhutla dalam lima tahun terakhir.
“Di 2023 itu adalah tahun La Nina, yang biasanya langganan kebakaran besar-besaran, tapi dibandingkan dengan 4 tahun sebelumnya, 2019, itu angkanya turun. Dari 1,7 juta hektare pada tahun 2019, di 2023 hanya 1,1 juta, artinya ada penurunan,” katanya.
Sementara pada 2024, luas lahan terdampak karhutla sisa 700 ribu hektare. Kuncinya, kata Raja, koordinasi antara pusat dan daerah yang baik.
“Koordinasi dan kolaborasi dengan pihak swasta, yang punya HGU, yang punya PBPH, izin yah, mereka ikut bertanggung jawab,” jelasnya.
Soal wilayah rawan karhutla di 2025, Raja menyebut belum ada angka pasti. Namun, sejumlah daerah di Sumatera seperti Riau dan Kalimantan tetap menjadi perhatian.
