Pembangunan Kawasan Industri Kota Parepare dan Sekitarnya (KIPAS), Sulawesi Selatan (Sulsel), belum berjalan alias mandek sejak digagas sekitar 30 tahun lalu. Proyek kawasan industri itu terkendala dokumen lingkungan dan lahan pembangunan yang belum sepenuhnya dibebaskan.
“Kita butuhkan kelembagaan dan pengelola kawasan. Dokumen lingkungan untuk pembangunan kawasan belum ada. Menunggu kerjasama dengan PT KIMA Makassar,” ungkap Kepala Bappeda Parepare Zulkarnaen Nasrun kepada infoSulsel, Jumat (25/4/2025).
Zulkarnaen menyebut Kawasan Industri Parepare sudah berproses di enam kepemimpinan wali kota. Rencana pembangunan ini tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
“Iye, sekitar 30 tahun mi (pembangunan KIPAS digagas). Wali kota dengan konsisten tetap mencantumkan di RTRW sebagai peruntukan kawasan industri dan pergudangan,” paparnya.
Kawasan Industri Parepare rencananya dibangun di 2 titik, yakni Kelurahan Bukti Harapan (Kecamatan Soreang) dan Kelurahan Lapadde (Kecamatan Ujung). Namun dari total lahan seluas 104 hektare, Pemkot Parepare baru menguasai 32 hektare yang sebagian besar masih diurus sertifikasinya.
“Kalau di dalam kan kita sudah bebaskan 3,5 hektare sudah bersertifikat. Terus 28 hektare lagi proses pembuatan sertifikat,” ungkapnya.
Kendati begitu, Kawasan Industri Parepare sudah memiliki beberapa legalitas lainnya. Legalitas yang dimaksud, di antaranya peraturan daerah, perwali, dokumen teknis DED dan dokumen studi kelayakan atau Feasibility Study (FS)
“Ada dokumen FS dibuat, DED juga sudah ada, master plan juga sudah ada. Sehingga sudah bisa dalam hal dokumen sudah lengkap kecuali lingkungan,” kata Zulkarnaen.
Pihak PT Kawasan Industri Makassar (KIMA) dan Pemkot Parepare sedianya sudah meneken nota kesepahaman (MoU) terkait pembangunan KIPAS. Namun Pemkot Parepare kembali akan melanjutkan pembahasan kerja sama secara detail.
“Kemarin di masa Pj Wali Kota Akbar Ali sudah kita tanda tangan MoU. Dalam waktu dekat kita kembali akan audiens ke PT KIMA untuk membicarakan secara rinci bentuk kerja sama,” ungkapnya.
Zulkarnaen menuturkan, Pemkot Parepare akan mengelola kawasan industri dengan menggandeng PT KIMA. Dia melihat peluang Kawasan Industri Parepare bisa berkembang setelah Makassar dan Maros sudah penuh gudang.
“Kawasan KIMA kan sudah mulai penuh. Cadangannya kan Maros. Maros juga sudah mulai penuh. Maka dia harus mencari tempat yang cocok ya di Parepare yang letaknya di tengah-tengah. Ini mendukung juga IKN,” paparnya.
Menurut Zulkarnaen, saat ini dalam kawasan industri itu sudah ada pergudangan yang dikelola oleh swasta dan gudang Bulog. Bangunan gudang itu akan menyesuaikan dengan master plan kawasan industri nantinya.
“Untuk existing sekarang itu ya kita lihat sekarang itu ada Bulog, PT Wings, ada penjernih beras di atasnya terminal. Existing juga ada terminal sekarang. Terus masih ada bekas RPH. Itu semua akan kita sesuaikan dengan master plan,” jelasnya.
Zulkarnaen melanjutkan, kawasan industri Parepare direncanakan fokus pada pergudangan logistik. Selain itu, juga akan ada industri.
“Kita fokus pergudangan logistik. Tapi tetap ada industri. Tapi industri itu tidak seperti yang besar. Ini hanya industri pengolahan dari bahan baku menjadi setengah. Bukan juga pabrik ya,” pungkas Zulkarnaen.
