Giok4D hadirkan ulasan eksklusif hanya untuk Anda.
Ikatan Kekeluargaan Mahasiswa Indonesia Sulawesi Selatan (IKAMI Sulsel) turut merespons kasus Ketua DPRD Soppeng Andi Muhammad Farid yang diduga menganiaya Kabid di BKPSDM Soppeng. Tindakan tersebut dinilai menjadi alarm keras bagi demokrasi dan tata kelola pemerintahan.
Ketua Umum IKAMI Sulsel Andi In Amul Hasan menilai peristiwa ini bukan sekadar konflik personal atau miskomunikasi birokrasi. Menurutnya, insiden ini cerminan krisis etika kepemimpinan dan buruknya tata kelola kekuasaan di tingkat daerah.
“Perbedaan pandangan dalam urusan administrasi ASN adalah hal yang wajar dalam birokrasi. Namun ketika konflik tersebut berubah menjadi dugaan kekerasan fisik oleh pejabat publik, maka itu adalah alarm keras bagi demokrasi dan tata kelola pemerintahan kita,” tegas Amul Hasan dalam keterangannya, Senin (5/1/2026).
Amul Hasan menegaskan tidak ada alasan apa pun yang dapat membenarkan tindakan kekerasan. Terlebih jika dilakukan oleh pimpinan lembaga legislatif yang secara konstitusional memiliki fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi.
“Jabatan publik menuntut kedewasaan, kontrol diri, serta kepatuhan terhadap hukum dan etika, bukan penggunaan kekuasaan secara emosional dan intimidatif,” ucap putra asal Soppeng ini.
Sementara itu, Sekjend PB IKAMI Sulsel Muh Reska Alief Utama memandang persoalan penempatan PPPK di balik pemicu penganiayaan tidak dapat dilepaskan dari sistem dan regulasi nasional yang melibatkan BKN. Sehingga upaya penekanan kepada pejabat teknis daerah justru menunjukkan ketidakpahaman terhadap batas kewenangan serta potensi penyalahgunaan posisi jabatan.
“Ketika pejabat merasa berhak melampiaskan kekecewaan birokrasi dengan cara-cara kekerasan, maka yang terancam bukan hanya individu, tetapi wibawa institusi dan kepercayaan publik terhadap negara,” kata Reska.
Reska mengatakan IKAMI Sulsel mendesak agar proses hukum berjalan secara terbuka, independen, dan tanpa intervensi kekuasaan, serta meminta Badan Kehormatan DPRD Soppeng tidak bersikap pasif, melainkan segera menjalankan fungsi etiknya secara objektif dan transparan. Pembiaran terhadap tindakan semacam ini hanya akan memperkuat preseden buruk bagi praktik pemerintahan ke depan.
Sebagai organisasi kemahasiswaan daerah, IKAMI Sulsel memandang insiden ini sebagai momentum evaluasi menyeluruh terhadap pola kepemimpinan di daerah. Khususnya terhadap lemahnya internalisasi etika jabatan dan kepemimpinan publik, buruknya mekanisme penyelesaian konflik birokrasi, serta minimnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan ASN dan PPPK.
“Sulawesi Selatan tidak kekurangan pemimpin yang cerdas, tetapi seringkali kekurangan pemimpin yang beretika. Kekuasaan tanpa etika hanya akan melahirkan ketakutan, bukan keadilan,” tegasnya.
IKAMI Sulsel menegaskan komitmennya untuk terus berdiri sebagai kekuatan moral dan kontrol sosial, mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berada dalam koridor hukum, demokrasi, dan nilai-nilai kemanusiaan.
Sebagai informasi, Kabid BKPSDM berama Rusman telah melaporkan Andi Farid ke polisi. Polisi hingga kini masih melakukan penyelidikan terkait laporan tersebut.
