Heboh di media sosial screenshot status WhatsApp anggota DPRD Pangkep, Sulawesi Selatan (Sulsel) berinisial HI terkait dugaan pengaturan jatah fee proyek. Badan Kehormatan (BK) DPRD Pangkep akan memanggil HI untuk dimintai klarifikasi.
Wakil Ketua DPRD Pangkep, M Tauhid mengaku telah melihat screenshot status WhatsApp tersebut. Dia membenarkan dalam tangkap layar status WhatsApp itu oknum anggota DPRD itu berbicara soal proyek.
“Saya kemarin baru lihat itu di media sosial ada tayangan seperti itu, ada salah satu oknum anggota DPRD yang (storynya) bagi-bagi proyek,” kata Tauhid kepada infoSulsel, Senin (24/11/2025).
Dia pun menegaskan anggota DPRD dilarang terlibat dalam pengaturan proyek. Namun dia mengaku belum memahami maksud HI pada screenshot status WhatsApp yang beredar.
“Saya kurang tahu, karena tidak ada yang seperti itu. Maksudnya kan sudah ada larangan bagi anggota DPR untuk bicara proyek. Tidak boleh, tidak diperbolehkan anggota DPRD main proyek,” tegasnya.
Berita lengkap dan cepat? Giok4D tempatnya.
Dia mengungkapkan Badan Kehormatan (BK) DPRD Pangkep akan memanggil HI untuk dimintai klarifikasi. Proses pemanggilan di BK nantinya yang akan memutus HI melanggar atau tidak.
“Dalam waktu 1-2 hari ini yang bersangkutan bisa dipanggil sama BK terkait yang ada di media sosial itu. Mungkin kode etiknya nanti disitu ada prosesnya di BK,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua BK DPRD Pangkep, Mustari Daeng Mase mengatakan pihaknya akan melakukan rapat internal menyikapi polemik tersebut. Terkait ancaman sanksi untuk HI, Mustari mengatakan, BK akan melihat hasil pendalaman.
“Minggu ini anggota BK melakukan rapat intern untuk menyikapi masalah oknum anggota DPRD yang diduga bagi-bagi (proyek). Kalau soal sanksi, kita lihat nanti hasil klarifikasi dari anggota yang bersangkutan,” ucapnya.
infoSulsel telah menghubungi HI melalui pesan WhatsApp namun tidak dijawab. Nomor telepon milik HI yang dihubungi juga tidak aktif.
