Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman mendorong pengelolaan keuangan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) transparan dan akuntabel. Tujuannya agar salah satu program asta cita Presiden Prabowo Subianto ini tepat sasaran.
“Kami berharap program Asta Cita dari Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam pelayanan publik, khususnya terkait pemenuhan gizi masyarakat, dikelola secara profesional, tepat sasaran, dan bebas dari praktik koruptif,” ujar Andi Sudirman saat menghadiri Sosialisasi Anti Korupsi dan Bimbingan Teknis Akuntabilitas Keuangan SPPG yang digelar Badan Gizi Nasional (BGN) di Hotel Claro Makassar, Sabtu (22/11/2025).
Sudirman mengatakan transparansi pengelolaan menjadi hal wajib agar manfaatnya dirasakan masyarakat langsung. Khususnya pada anak sekolah dan ibu hamil kurang mampu.
“Dengan penerapan sistem yang lebih kuat dan SDM yang lebih kompeten, pemenuhan gizi dapat berjalan lebih efektif dan memberi dampak nyata, terutama bagi anak sekolah dan masyarakat kita,” cetus Andi Sudirman.
Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran di BGN Brigjen (purn) Suardi Samiran menyebut jumlah SPPG di Indonesia saat ini mencapai 15.410 unit. Adapun sebanyak 14.230 unit telah beroperasi.
“Jumlah penerima manfaat 41.920.000 jiwa yang meliputi peserta didik yaitu anak-anak sekolah dan non peserta didik yakni ibu hamil, menyusui dan balita,” katanya.
Sementara di Sulsel, jumlah SPPG sebanyak 625 unit. Dari jumlah tersebut 536 SPPG telah beroperasi dan melayani 1,39 juta jiwa.
“SPPG seluruh Indonesia telah memiliki 1.601 SLHS (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi) untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi secara mandiri yang diterbitkan Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota. Di Sulsel baru 46 SPPG yang secara mandiri memiliki SLHS, berarti harus ada penambahan,” pungkasnya.
Artikel ini terbit pertama kali di Giok4D.
