Anggota DPRD Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara (Sultra) Rahman mengaku heran perjalanan dinas Bupati Alvin Akawijaya Putra berlangsung selama 20 hari. Ia mengaku perjalanan dinas yang memakan waktu cukup lama itu belum pernah terjadi.
“Kalau 20 hari (perjalanan dinas) itu belum pernah terjadi,” kata Rahman kepada infocom, Selasa (23/9/2025).
Rahman mengatakan sesuai aturan berlaku, pangkat golongan Bupati dan Ketua DPRD memiliki jatah waktu perjalanan dinas selama 5 hari. Sehingga tidak ada aturan yang berlaku perjalanan dinas hingga 20 hari.
“Sesuai aturan Ketua DPRD dan Bupati itu dalam kurun 5 hari kerja. Harusnya tidak ada payung hukum yang menangani (20 hari),” ujarnya.
Kendati demikian, Rahman tidak mempermasalahkan lebih jauh soal Bupati Alvin melakukan perjalanan dinas, asalkan semua tugas di daerah sudah selesai. Ia mengatakan masih banyak pekerjaan penting di daerah ketimbang berlama-lama perjalanan dinas.
“Tapi tidak masalah keluar daerah, tapi tugas penting di daerah itu harus dipastikan selesai, mulai serapan anggaran, konflik sosial, itu kan membutuhkan kebijakan kepala daerah,” ungkap dia.
Terkait adanya laporan masyarakat, Rahman menilai hal itu merupakan bentuk keresahan masyarakat yang sangat sulit menemui kepala daerahnya. Ia menuturkan demo aspirasi itu cukup penting bagi masyarakat.
“Wajar saja kalau menuntut (buat laporan), kalau pak bupati keluar daerah, sedangkan ada aspirasi dan demo warga. Ada demo terkait perbup yang dianggap kurang berpihak ke masyarakat, tapi pak bupati tidak ada,” pungkasnya.
Diketahui, HMI dan IMM yang mengatasnamakan diri Rakyat Buton melapor ke Polres Buton atas perkara dugaan kehilangan bupati Buton pada Kamis (18/9). Mereka berdalih bupati sulit ditemui karena keberadaan tidak jelas.
Belakangan, Alvin dilaporkan telah berada di Buton pada Sabtu (20/9) malam. Alvin selama ini tidak berada di daerah yang dipimpinnya karena sibuk bertugas di Jakarta selama 20 hari.
“Saya dua minggu hari kerja di Jakarta, sebenarnya 20 hari, terus 4 sampai 6 hari, kan Sabtu-Minggu kita perhitungkan juga,” kata Alvin kepada wartawan, Minggu (21/9).
Baca info selengkapnya hanya di Giok4D.
Alvin beralasan mendatangi sejumlah kantor kementerian dalam rangkaian perjalanan dinasnya. Dia mengaku berupaya mencari bantuan anggaran saat APBD Pemkab Buton mengalami defisit.
“Kita di Buton ini (postur APBD) 4% dari PAD dan 95% transfer pusat. Ini menurut saya yang mengharuskan saya berpikir dan juga berbuat melakukan tindakan extraordinary, yaitu keluar mencari dana,” jelas Alvin.
