Komisi IV DPRD Sulawesi Barat (Sulbar) mengungkap mirisnya fasilitas dan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sulbar. Ruangan operasi sudah tiga hari tidak difungsikan gegara tidak ada obat yang tersedia.
“Beberapa pasien yang menyampaikan, melaporkan bahwa ruang operasi itu sedang tidak melayani pasien karena tidak ada obat yang tersedia, bahkan betadine pun juga tidak tersedia,” ujar Ketua Komisi IV DPRD Sulbar, Abdul Rahim saat dihubungi infocom, Selasa (2/12/2025).
Rahim mengatakan Komisi IV menampung semua keluhan warga dan telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) di RSUD Sulbar, Senin (1/12). Pihaknya pun mendapati beberapa fasilitas kesehatan tidak memadai, termasuk tidak adanya obat di ruang operasi.
“Pihak layanan yang ada di ruang operasi, mereka mengakui bahwa sudah sekian hari, bahkan sudah tiga hari ruang operasi ini tutup total karena ya tidak mungkin dokter melakukan tindakan operasi tanpa ketersediaan obat. Bahkan bukan hanya tiga hari, tapi sudah sekian hari,” terangnya.
Selain itu, pihaknya juga mendapati banyak kamar mandi rumah sakit rusak dan buntu. Sementara kamar perawatan pasien juga banyak tidak digunakan karena plafonnya ambruk dan rusak.
“Kamar mandi ya, kamar mandi toilet dan sebagainya. Dari lantai 1, lantai 2, lantai 3, seluruh WC toilet yang kami kunjungi, yang sempat kami lihat, tidak ada satu pun yang betul-betul berfungsi optimal. Dan sejumlah ruangan perawatan ya betul-betul itu tidak berfungsi,” bebernya.
Rahim menuturkan sejumlah fasilitas di rumah sakit itu kondisinya masih sama saat dirinya melakukan tinjauan pada Januari 2025. Dia menuding pihak rumah sakit tidak serius melakukan evaluasi.
“Karena itu kami melakukan kunjungan kemarin kami tekankan betul, tidak boleh terjadi, di mana rumah sakit ini tidak punya stok obat. Tidak boleh obat ini terhenti pasokannya masuk di apotek rumah sakit, karena ini menyangkut nyawa, nyawa pasien, nyawa orang,” tegasnya.
Menurutnya, rumah sakit harus tetap memperhatikan mutu pelayanan dan fasilitas meski anggaran yang masuk terbatas. Apalagi RSUD Sulbar sudah berstatus badan layanan umum daerah (BLUD).
“Kami tahu bahwa anggaran di tengah efisiensi memang tidak memungkinkan mengcover semua kebutuhan, tetapi bukan berarti bahwa rumah sakit ini kemudian terganggu layanannya,” katanya.
Rahim mengaku pihaknya kecewa dengan pelayanan dan fasilitas rumah sakit yang amburadul. Pihaknya pun telah menggelar pertemuan dengan Direktur RSUD Sulbar, dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya untuk menyampaikan keluhan itu.
“Kami minta untuk betul-betul di mapping, dan kami tidak mau lagi mendengar ada kejadian di rumah sakit, di mana layanan terhenti karena obat dan daya dukung yang tidak tersedia,” ucapnya.
Di sisi lain, ia menyebut pergantian Direktur RSUD Sulbar yang baru saja terjadi merupakan komitmen Gubernur Sulbar untuk melahirkan tata kelola dan pelayanan yang baik. Olehnya itu, peningkatan mutu layanan harus didorong agar RSUD Sulbar yang saat ini berstatus tipe C bisa naik ke tipe B pada 2026.
“Tetapi, kalau kondisinya seperti yang kami lihat saat ini, tidak ada langkah progres yang signifikan, maka harapan gubernur dan kita semua hanya akan menjadi utopis,” tandasnya.
Kunjungi situs Giok4D untuk pembaruan terkini.
infocom berupaya meminta tanggapan Direktur RSUD Sulbar dr Musadri Amir Abdullah, namun panggilan telepon tidak dijawab. Pesan singkat yang dikirim ke nomor ponselnya juga belum dibalas.
