Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel) mengungkapkan alasan membangun toilet sekolah dengan anggaran Rp 166 juta demi menyukseskan program makan bergizi gratis (MBG). Pembangunan toilet sekolah itu diklaim sesuai surat edaran dari pemerintah pusat.
“Itu kan bahkan ini menjadi edaran kepada seluruh kabupaten kota untuk menindaklanjuti pengadaan WC terkait dengan adanya MBG. Sebagai salah satu fasilitas pendukung untuk lancarnya kegiatan MBG,” ungkap Kadisdikbud Parepare, Makmur kepada infoSulsel, Rabu (12/11/2025).
Makmur menuturkan, pembangunan toilet SD-SMP itu disesuaikan dengan jumlah siswa. Menurutnya, toilet sekolah yang dibangun itu sudah dikaji dengan menyesuaikan rasio jumlah siswa.
“Jadi kan yang harus dipahami, pertama, rasio WC yang tersedia di sekolah berdasarkan siswa. Kalau siswa laki-laki itu 60 siswa, kalau perempuan 50. Jadi berdasarkan jumlah siswa yang ada, kami bisa tahu bahwa ini rasionya tidak cukup,” ungkap dia.
Dia menjelaskan, setiap sekolah ada persyaratan minimal jumlah toilet yang sudah ditentukan. Setiap sekolah syaratnya memiliki minimal 3 toilet yang disediakan untuk guru dan siswa.
“Yang kedua, ada persyaratan minimal. Di sekolah itu minimal 3 WC yang tersedia. 1 WC laki-laki, 1 WC perempuan, dan 1 WC guru. Itu minimal, standar minimal. Selain itu, berdasarkan jumlah siswa. Rasio jumlah siswa,” jelasnya.
Makmur menanggapi sorotan anggaran pembangunan toilet sekolah yang dinilai terlalu mahal. Menurutnya, penetapan anggaran itu sudah disesuaikan dengan standar satuan harga (SSH).
“Mahal tidaknya itu kan ada SSH yang dijadikan acuan dipedomani. SSH itulah menjadi acuannya, ini perencana, ya kan bukan kami yang tentukan HPS-nya (harga perkiraan sendiri). Jadi perencana membuat RAB-nya, sehingga ditemukan nominal seperti itu,” katanya.
Dia mengatakan, anggaran proyek toilet sudah dikaji oleh inspektorat sebelum pelaksanaan. Sehingga dia menilai anggaran proyek itu sudah wajar.
“Kalau saya sepanjang sesuai dengan SSH, dan ini kan sudah direview sebelum keluar. Dalam artian kalau sudah direview, berarti sudah dilihat tingkat kewajarannya. Dan pada saat direview, dianggap wajar dengan harga itu,” ungkapnya.
Kendati demikian, Makmur mengakui anggaran proyek itu akan dikaji ulang oleh inspektorat setelah menuai sorotan. Dia mengatakan, rencana anggaran biaya (RAB) itu bisa dibuat ulang jika dinilai melebihi SSH.
“Kembali direview ulang yang sudah dilakukan kemarin, jangan sampai masih ada memang item pekerjaan yang dianggap lebih mahal. Maka bisa saja disetop dulu pekerjaan, baru dibuatkan RAB ulang. Kalau ada item pekerjaan yang dianggap melebihi dari SSH,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, DPRD Parepare menyoroti anggaran proyek pembangunan toilet sekolah dengan anggaran Rp 166 juta. DPRD menilai anggaran proyek toilet itu hampir setara dengan harga rumah subsidi.
“Nah ini speknya yang kami lihat dan kemudian kami melihat memperbandingkan antara anggaran WC yang dibuat di sekolah-sekolah ini dengan dengan bangunan rumah subsidi yang kurang lebih Rp 173 juta,” kata Wakil Ketua Komisi II DPRD Parepare, Sappe kepada infoSulsel, Selasa (11/11).
Sappe menjelaskan, anggaran proyek toilet itu hampir setara dengan harga rumah subsidi dengan luas bangunan yang lebih besar. Rumah subsidi dijual dengan lahan, sementara toilet itu hanya bangunan saja.
“Nah di mana titik persoalan ini, kalau rumah subsidi itu ada tanahnya, ada bangunannya. Sementara kalau bangunan WC seperti ini, itu hanya bangunannya yang ada nilainya. Nilai tanahnya sudah tidak ada,” jelasnya.
Kendati demikian, Makmur mengakui anggaran proyek itu akan dikaji ulang oleh inspektorat setelah menuai sorotan. Dia mengatakan, rencana anggaran biaya (RAB) itu bisa dibuat ulang jika dinilai melebihi SSH.
“Kembali direview ulang yang sudah dilakukan kemarin, jangan sampai masih ada memang item pekerjaan yang dianggap lebih mahal. Maka bisa saja disetop dulu pekerjaan, baru dibuatkan RAB ulang. Kalau ada item pekerjaan yang dianggap melebihi dari SSH,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, DPRD Parepare menyoroti anggaran proyek pembangunan toilet sekolah dengan anggaran Rp 166 juta. DPRD menilai anggaran proyek toilet itu hampir setara dengan harga rumah subsidi.
“Nah ini speknya yang kami lihat dan kemudian kami melihat memperbandingkan antara anggaran WC yang dibuat di sekolah-sekolah ini dengan dengan bangunan rumah subsidi yang kurang lebih Rp 173 juta,” kata Wakil Ketua Komisi II DPRD Parepare, Sappe kepada infoSulsel, Selasa (11/11).
Sappe menjelaskan, anggaran proyek toilet itu hampir setara dengan harga rumah subsidi dengan luas bangunan yang lebih besar. Rumah subsidi dijual dengan lahan, sementara toilet itu hanya bangunan saja.
“Nah di mana titik persoalan ini, kalau rumah subsidi itu ada tanahnya, ada bangunannya. Sementara kalau bangunan WC seperti ini, itu hanya bangunannya yang ada nilainya. Nilai tanahnya sudah tidak ada,” jelasnya.
