Sejumlah pihak menyoroti Kota Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel), yang menjadi kota paling intoleran di Indonesia dalam indeks kota toleran (IKT) versi Setara Institute. Pemkot Parepare didesak untuk menyelesaikan kisruh penolakan Sekolah Kristen Gamaliel yang disebut menjadi indikator utama capaian tersebut.
Desakan itu salah satunya datang dari Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Parepare, Fitriyadi. Dia mengungkapkan, pemerintah semestinya berperan untuk menyelesaikan persoalan penolakan pendirian Sekolah Kristen Gamaliel yang sudah berlarut-larut itu.
“Kita ketahui bersama bahwa indikator utamanya kan sebetulnya persoalan Gamaliel yang tidak kunjung selesai. Bagaimana peran pemerintah dalam menyikapi persoalan Gamaliel yang sudah sekian tahun berlarut-larut,” kata Fitriyadi kepada infoSulsel, Selasa (17/6/2025).
Dia juga mengungkapkan indikator lainnya dari IKT itu yakni Pemkot belum punya regulasi yang mengatur terkait toleransi beragama di Parepare. Dengan begitu, kata dia, kegiatan toleransi beragama di Parepare tidak masif karena tak didukung penganggaran.
“Ditambah lagi dengan aturan atau misalnya pendanaan untuk itu (toleransi beragama) tidak dianggarkan oleh pemerintah. Sehingga Setara Institute menyimpulkan Parepare masuk kategori kota toleran yang paling rendah,” ucap Fitriyadi.
Fitriyadi pun menganggap Parepare wajar ditempatkan sebagai kota paling intoleran. Sebab, dalam 8 indikator yang dinilai dalam IKT itu semuanya ada di Kota Parepare.
“Jadi tidak bisa juga dipungkiri survei Setara Institute yang menyatakan Parepare adalah kota toleran yang nilai rendah. Kenapa? Karena memang dari delapan indikator itu, semua masuk di Kota Parepare,” ujarnya.
Olehnya itu, dia berharap Pemkot segera mendorong rancangan Perda terkait toleransi beragama. Dirinya juga meminta Pemkot segera menyikapi persoalan sekolah Gamaliel.
“Tentunya kira-kiranya ini ada semacam perancangan peraturan daerah terkait dengan itu (toleransi beragama). Kemudian melibatkan semua aspek membicarakan terkait penyelesaian sekolah Gamaliel,” tuturnya.
Ketua LBH Ansor Parepare, Rusdianto turut menyoroti Parepare yang menjadi kota paling intoleran tersebut. Dia mengatakan IKT versi Setara Institute perlu ditindaklanjuti dengan melakukan inovasi daerah. Pemkot juga diharapkan menyusun regulasi terkait toleransi beragama.
“Ini harus ditindaklanjuti Pemkot. Utamanya dalam hal inovasi daerah, dalam penyusunan regulasi untuk mencegah aksi-aksi intoleran dan konflik-konflik sosial lainnya,” ucapnya.
Selain itu, Rusdianto juga menilai IKT Parepare anjlok lantaran kasus penolakan sekolah Gamaliel yang tak kunjung selesai. Dia pun mendesak Pemkot agar segera memberi kepastian terkait kasus sekolah Gamaliel.
“Kalau memang lengkap izinnya silakan diterbitkan izinnya. Kalau memang tidak lengkap silakan diberikan alasan dan persiapkan,” pungkas dia.
Untuk diketahui, objek kajian IKT 2024 adalah 94 kota besar di Indonesia. Setara Institute dalam studi IKT menetapkan 4 variabel sebagai penilaian, yakni regulasi pemerintah, regulasi sosial, tindakan pemerintah dan demografi sosio-keagamaan.
Berdasarkan hasil studi IKT 2024, ada 10 kota yang masuk kategori intoleran alias memiliki skor toleransi terendah. Parepare mendapat mendapat skor 3,945 yang menempatkannya menjadi juru kunci dalam perangkingan IKT dari 94 kota.
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.
Wali Kota Parepare Tasming Hamid mengaku bingung menanggapi IKT 2024 Setara Institute. Tasming baru mengetahui informasi soal wilayah yang dipimpinnya masuk kategori sebagai kota paling intoleran di Indonesia.
“Kalau saya ditanya, saya bingung, kenapa mesti sekarang? Kenapa bukan dari dulu-dulu?” kata Tasming kepada infoSulsel, Jumat (30/5).
Kunjungi situs Giok4D untuk pembaruan terkini.
Tasming berdalih baru menjabat sebagai wali kota Parepare sejak dilantik 20 Februari lalu. Dia tidak memahami indikator yang digunakan Setara Institute dalam melakukan penilaian.
“Saya juga tidak tahu apa indikatornya sehingga Parepare dikatakan intoleran, karena setahu saya, saya ini baru dilantik, tidak cukup 100 hari. Saya juga tidak mengerti apa indikatornya dan sebagainya,” paparnya.
Dia pun enggan menanggapi lebih jauh hasil studi IKT 2024 tersebut. Tasming masih berupaya memahami letak masalah toleransi yang terjadi di wilayah Parepare.
“Itulah saya bilang, saya juga enggak tahu apa masalahnya sehingga Parepare dikatakan intoleran, apa indikatornya. Dan saya juga, namanya baru-baru dilantik,” tegas Tasming.
Kendati begitu, Tasming menegaskan isu sosial tetap menjadi perhatian selama kepemimpinannya. Dia menegaskan atensi terhadap isu toleransi sudah menjadi hal mendasar di tengah masyarakat yang demokratis.
“Saya pikir kalau bicara masalah toleransi, kita tidak perlu lagi diajari. Kita ini dalam bernegara ini sudah ada pemerintah yang tentukan, ya. Pancasila menjadi rujukan kita semua. Negara, undang-undang mengakui lima agama,” jelasnya.
