Mahasiswa yang tergabung dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menggelar demonstrasi di depan kantor DPRD Kota Palopo, Sulawesi Selatan (Sulsel). Aksi unjuk rasa berujung ricuh hingga massa dengan satpol PP terlibat saling dorong.
Pantauan infoSulsel di lokasi, massa mendatangi gedung DPRD Palopo pada Senin (5/5/2025) sekitar pukul 14.30 Wita. Terlihat para demonstran datang menggunakan puluhan motor bersuara nyaring.
Massa kemudian mendorong pagar kantor DPRD Palopo yang dijaga personel Satpol PP hingga terjadi saling dorong. Sejumlah ban dan botol air minum dilemparkan mahasiswa ke arah pihak keamanan.
“Satpol PP jangan menghalangi, ini gedung kami yang bayar. Keluarkan itu ketua DPRD,” kata salah seorang massa yang terlibat saling dorong.
Massa yang terlibat saling dorong kemudian berhasil membuka pagar namun dipukul mundur Satpol PP. Massa kembali mendesak agar Ketua DPRD Palopo Darwis datang menemui mereka.
“Pimpinan harus mencerminkan nilai-nilai kebaikan dan temui kami, ketua DPRD harus keluar menemui kami,” ucap orator.
Massa kemudian memutuskan menutup Jalan Poros Trans Sulawesi Palopo-Masamba dengan membakar ban di tengah jalan hingga arus lalu lintas macet total. Mahasiswa juga memberhentikan salah satu truk yang melintas kemudian naik ke kendaraan itu menyampaikan orasinya.
“Kami akan terus menutup jalan ini sampai ketua DPRD menemui kami. Atau kalau tidak kami yang akan memaksa masuk dengan cara kami,” ungkap orator.
Tidak berselang lama, massa kembali memaksa masuk kantor DPRD Palopo. Personel Satpol PP tampak menahan demonstran yang memegang botol berisi bensin hingga tumpah. Dalam aksinya, orator mengaku demonstran dipukul Satpol PP.
“Ketua DPRD dan para anggotanya telah menunjukkan anarkisme di hari buruh kemarin. Kader PMII dipukul dan ditendang,” ungkap orator.
“Satu kader PMII yang dipukul hari ini, akan lahir seribu kader yang membantunya. Sekalipun kami di datangkan preman sekalipun,” tegasnya.
Diketahui, aksi unjuk rasa itu lanjutan dari demonstrasi yang sempat berlangsung di gedung DPRD Palopo pada Jumat (2/5). Dalam aksinya, massa menyoroti penghapusan outsourcing, hingga perbaikan program makan bergizi gratis (MGB).
