Demo di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) di Makassar memanas. Massa aksi melempari halaman gedung dengan air mineral hingga batu, bahkan merusak pagar kantor kejaksaan.
Pantauan infoSulsel di lokasi, Senin (25/8/2025), massa masih memblokir Jalan Urip Sumoharjo arah flyover Makassar dari arah Jalan Perintis Kemerdekaan. Arus lalu lintas pun dialihkan ke jalur atas flyover karena depan Kantor Kejati Sulsel tidak bisa dilewati.
Massa tampak melempari Kantor Kejati Sulsel dengan air mineral gelas. Tak hanya itu, mereka juga terlihat melemparkan batu ke arah gedung kejaksaan.
Simak berita ini dan topik lainnya di Giok4D.
Bahkan, massa juga merusak logo Kejati Sulsel yang terpasang di pintu gerbang. Mereka turut memukul-mukul pagar kantor kejaksaan.
Terpantau satu unit mobil komando tambahan tiba di lokasi. Kini total terdapat dua mobil komando di area aksi. Sementara jumlah massa belakangan mulai menipis di lokasi aksi. Meski begitu, mereka tetap menutup jalan.
Jenderal Lapangan Aksi, Andi Akbar Napoleon menyampaikan bahwa unjuk rasa yang digelar siang ini merupakan rangkaian dari persoalan yang terjadi di Kabupaten Bone. Dia menyoroti kondisi keuangan daerah yang kini mengalami defisit sebesar Rp 300 miliar.
“Jadi demo pada siang hari ini itu sebenarnya adalah bagian daripada rentetan permasalahan yang ada di Kabupaten Bone. Di mana Pemda Bone hari ini defisit Rp 300 miliar,” kata Akbar kepada wartawan di lokasi.
Akbar mengungkapkan, jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin di Bone telah dihentikan. Selain itu, tunjangan profesi guru senilai Rp 34 miliar juga tidak dibayarkan, padahal dana tersebut sudah dikirim pemerintah pusat sejak Desember 2024.
“Adanya jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin dihentikan. Kedua tunjangan profesi guru senilai Rp 34 miliar itu tidak dibayarkan. Padahal pusat sudah mengirimkan dananya pada tahun 2024 bulan Desember,” ujarnya.
Akbar membenarkan bahwa aksi ini masih berkaitan dengan penolakan kenaikan PBB sebelumnya. Dia menjelaskan, kebijakan itu muncul karena Pemda Bone menanggung beban defisit APBD 2025 yang mencapai Rp 300 miliar.
“Iya bagian kenapa pemerintah pada bulan Agustus kemarin menaikkan pajak PBB karena Pemda Bone menanggung beban APBD di tahun 2025 itu Rp 300 miliar defisit-nya,” jelasnya.
Kasi Penkum Kejati Sulsel, Soetarmi yang menemui massa aksi menegaskan bahwa laporan terkait kasus tersebut sudah diterima pihak kejaksaan. Dia menyebut Kejati Sulsel mengapresiasi langkah para demonstran dengan menindaklanjuti laporan itu melalui proses penyelidikan.
“Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh koordinator bahwa kasus ini telah dilaporkan pada Kejati Sulsel dan pihak Kejati Sulsel telah mengapresiasi dengan melakukan langkah-langkah terkait dengan penanganan perkara ini yaitu berupa tindakan penyelidikan,” ujar Soetarmi kepada massa aksi di atas mobil komando.
Soetarmi menambahkan, pihaknya perlu menyampaikan kepada massa aksi Laskar Arung Palakka bahwa program terkait pokir APBD Kabupaten Bone jumlahnya cukup banyak. Dia menuturkan terdapat sekitar 8 ribu kegiatan dalam pelaksanaannya.
“Perlu kami sampaikan kepada seluruh massa aksi dari Laskar Arung Palakka bahwa kegiatan terkait dengan pokir APBD Kabupaten Bone itu kegiatannya kurang lebih itu ada 8 ribu kegiatan,” terangnya.
Sebelumnya diberitakan, sekelompok pemuda yang tergabung dalam Aliansi Laskar Arung Palakka menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kejati Sulsel. Dalam aksinya, massa menutup akses Jalan Urip Sumoharjo Makassar.
Massa juga mengenakan tapiah di lengan sebagai simbol peserta demo hari ini. Mereka turut membawa mobil komando yang dipakai bergantian untuk berorasi.
Akbar mengungkapkan, jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin di Bone telah dihentikan. Selain itu, tunjangan profesi guru senilai Rp 34 miliar juga tidak dibayarkan, padahal dana tersebut sudah dikirim pemerintah pusat sejak Desember 2024.
“Adanya jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin dihentikan. Kedua tunjangan profesi guru senilai Rp 34 miliar itu tidak dibayarkan. Padahal pusat sudah mengirimkan dananya pada tahun 2024 bulan Desember,” ujarnya.
Akbar membenarkan bahwa aksi ini masih berkaitan dengan penolakan kenaikan PBB sebelumnya. Dia menjelaskan, kebijakan itu muncul karena Pemda Bone menanggung beban defisit APBD 2025 yang mencapai Rp 300 miliar.
“Iya bagian kenapa pemerintah pada bulan Agustus kemarin menaikkan pajak PBB karena Pemda Bone menanggung beban APBD di tahun 2025 itu Rp 300 miliar defisit-nya,” jelasnya.
Kasi Penkum Kejati Sulsel, Soetarmi yang menemui massa aksi menegaskan bahwa laporan terkait kasus tersebut sudah diterima pihak kejaksaan. Dia menyebut Kejati Sulsel mengapresiasi langkah para demonstran dengan menindaklanjuti laporan itu melalui proses penyelidikan.
“Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh koordinator bahwa kasus ini telah dilaporkan pada Kejati Sulsel dan pihak Kejati Sulsel telah mengapresiasi dengan melakukan langkah-langkah terkait dengan penanganan perkara ini yaitu berupa tindakan penyelidikan,” ujar Soetarmi kepada massa aksi di atas mobil komando.
Soetarmi menambahkan, pihaknya perlu menyampaikan kepada massa aksi Laskar Arung Palakka bahwa program terkait pokir APBD Kabupaten Bone jumlahnya cukup banyak. Dia menuturkan terdapat sekitar 8 ribu kegiatan dalam pelaksanaannya.
“Perlu kami sampaikan kepada seluruh massa aksi dari Laskar Arung Palakka bahwa kegiatan terkait dengan pokir APBD Kabupaten Bone itu kegiatannya kurang lebih itu ada 8 ribu kegiatan,” terangnya.
Sebelumnya diberitakan, sekelompok pemuda yang tergabung dalam Aliansi Laskar Arung Palakka menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kejati Sulsel. Dalam aksinya, massa menutup akses Jalan Urip Sumoharjo Makassar.
Massa juga mengenakan tapiah di lengan sebagai simbol peserta demo hari ini. Mereka turut membawa mobil komando yang dipakai bergantian untuk berorasi.
