Event Baku Tumbuk di Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel), menuai perdebatan usai heboh di media sosial. Panitia mengklaim telah mengantongi izin dan peserta akan memakai pelindung serta diasuransikan, sementara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Parepare mengaku tidak memberikan izin karena event itu dianggap melegalkan perkelahian.
Ketua Panitia Baku Tumbuk, Ahmad Kamal mengakui event tersebut bisa diartikan perkelahian liar dengan melihat judulnya Baku Tumbuk. Namun dia menegaskan pihaknya menerapkan aturan cabang olahraga (cabor) kickboxing dalam event ini.
“Itu murni miskomunikasi. Mungkin masyarakat melihat judulnya saja, temanya saja Baku Tumbuk. Jadi memang persepsi pasti ke arah perkelahian liar. Tapi di balik itu semua kita sebenarnya pakai rules kickboxing,” kata Kamal kepada infoSulsel, Rabu (14/1/2026).
Dia pun menyampaikan permohonan maaf kepada pihak KONI atas kesalahpahaman terkait rekomendasi cabor kickboxing. Pihaknya kemudian bertemu KONI untuk meluruskan, dia pun mengklaim event tersebut mengantongi sejumlah perizinan dan sudah lengkap.
“Pertama-tama sebelumnya saya mau meminta maaf kepada pihak KONI karena memang ada miskomunikasi lah. Terus yang kedua, terkait masalah izin rekomendasi dan lain-lain (cabor kickboxing) itu alhamdulillah kita sudah lengkap semua,” jelasnya.
Dia menegaskan event Baku Tumbuk itu akan menerapkan aturan cabor kickboxing pada umumnya. Kamal mengungkapkan, alasannya memilih tema Baku Tumbuk karena familiar di masyarakat khususnya di Parepare.
“Postingan yang sudah kami posting itu ada tulisan besar kickboxing. Ah, cuma tidak terlalu nampak karena ditutupi oleh gambar fighter. Dan sedari awal Baku Tumbuk sudah melekat di benak masyarakat. Sebenarnya event ini kita pakai rules kickboxing,” katanya.
Peserta yang akan bertanding nantinya diwajibkan memakai pelindung mulai dari head guard, mouthguard hingga pelindung kelamin. Selain itu, semua peserta akan terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.
“Diwajibkan untuk semua fighter itu memakai protektor, mulai dari head guard, glove, mouthguard, pelindung kelamin, sama shin guard (pelindung tulang kering). Kedua, semua fighter kita asuransikan di BPJS Ketenagakerjaan,” ungkapnya.
Selanjutnya, event Baku Tumbuk akan memakai arena ring sesuai aturan kickboxing. Semua pertandingan akan dipimpin oleh wasit berlisensi dari asosiasi wasit Sulawesi Selatan.
“Arena kita pakai ring, pakai wasit berlisensi dari Asosiasi Wasit Sulawesi Selatan. Wasit kickboxing, memang kickboxing,” ujarnya.
Dia menjelaskan, event itu akan melibatkan peserta amatiran pria dan wanita. Kamal juga menyiapkan duel khusus yang bertajuk seleb match.
“Pesertanya amatir. 30 orang, 15 match. Jadi ini sebenarnya dikonsepkan entertain. Entertain-nya yang kita kedepankan, sportivitas entertain. 12 laki-laki, 1 seleb match, 2 match perempuan,” bebernya.
Ketua KONI Parepare Fadly Agoes Mante langsung menanggapi klaim panitia yang mengaku mendapatkan izin rekomendasi dari cabor kickboxing. Dia menegaskan pihaknya tidak pernah menerbitkan izin meski sudah ada pertemuan dengan pihak panitia.
“Siapa bilang ada izinnya? Justru dengan adanya pernyataan mereka ini, mereka bikin blunder sendiri toh? Bahwa KONI bukan lembaga perizinan. Betul, tapi KONI memiliki kewenangan dan tugas membina cabang olahraga,” kata Fadly kepada infoSulsel, Rabu (14/1).
Dia juga mengaku ragu memberikan rekomendasi ke panitia untuk event tersebut karena dianggap berbahaya bagi peserta. Pasalnya, panitia belum menyampaikan syarat administrasi terkait perangkat pertandingannya.
“Saya ragu karena sampai sekarang belum ada surat yang masuk dari kickboxing terkait dengan syarat-syarat administrasinya. Yang pertama, daftar kategori pertandingan yang akan dipertandingkan belum disampaikan,” bebernya.
“Kedua, technical delegate belum disampaikan juga siapa yang penanggung jawabnya, siapa supervisor-nya secara teknis,” lanjutnya.
Menurut Fadly, wasit pertandingan yang diklaim berlisensi oleh panitia juga belum jelas. Dia khawatir, wasit yang memimpin pertandingan event tersebut tidak profesional.
“Oke, kemudian yang ketiga adalah kami belum melihat lisensi wasit yang akan digunakan. Wasit apa? Jangan sampai wasit ayam yang dipakai,” katanya.
Dia mengakui sempat bertemu dengan pihak panitia event tersebut. Namun, pertemuan itu bukan berarti KONI sudah memberi izin untuk event Baku Tumbuk.
“Terlalu prematur keputusannya kalau sekadar pertemuan yang mengklarifikasi kegiatan, kemudian dijustifikasi sebagai bentuk persetujuan. Itu terlalu euforia namanya, ada tahapan yang harus dilalui,” tegasnya.
KONI Tak Keluarkan Rekomendasi
Ketua KONI Parepare Fadly Agoes Mante langsung menanggapi klaim panitia yang mengaku mendapatkan izin rekomendasi dari cabor kickboxing. Dia menegaskan pihaknya tidak pernah menerbitkan izin meski sudah ada pertemuan dengan pihak panitia.
“Siapa bilang ada izinnya? Justru dengan adanya pernyataan mereka ini, mereka bikin blunder sendiri toh? Bahwa KONI bukan lembaga perizinan. Betul, tapi KONI memiliki kewenangan dan tugas membina cabang olahraga,” kata Fadly kepada infoSulsel, Rabu (14/1).
Dia juga mengaku ragu memberikan rekomendasi ke panitia untuk event tersebut karena dianggap berbahaya bagi peserta. Pasalnya, panitia belum menyampaikan syarat administrasi terkait perangkat pertandingannya.
“Saya ragu karena sampai sekarang belum ada surat yang masuk dari kickboxing terkait dengan syarat-syarat administrasinya. Yang pertama, daftar kategori pertandingan yang akan dipertandingkan belum disampaikan,” bebernya.
“Kedua, technical delegate belum disampaikan juga siapa yang penanggung jawabnya, siapa supervisor-nya secara teknis,” lanjutnya.
Menurut Fadly, wasit pertandingan yang diklaim berlisensi oleh panitia juga belum jelas. Dia khawatir, wasit yang memimpin pertandingan event tersebut tidak profesional.
“Oke, kemudian yang ketiga adalah kami belum melihat lisensi wasit yang akan digunakan. Wasit apa? Jangan sampai wasit ayam yang dipakai,” katanya.
Dia mengakui sempat bertemu dengan pihak panitia event tersebut. Namun, pertemuan itu bukan berarti KONI sudah memberi izin untuk event Baku Tumbuk.
“Terlalu prematur keputusannya kalau sekadar pertemuan yang mengklarifikasi kegiatan, kemudian dijustifikasi sebagai bentuk persetujuan. Itu terlalu euforia namanya, ada tahapan yang harus dilalui,” tegasnya.
