Masyarakat Transportasi Indonesia Sulawesi Selatan (MTI Sulsel) heran proyek pengaspalan di Jalan Perintis Kemerdekaan-Urip Sumoharjo langsung rusak padahal baru saja dikerja. MTI Sulsel meminta Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sulsel dan kontraktor proyek jalan tersebut dievaluasi.
Ketua MTI Sulsel Mukhtar Thahir Syarkawi mengatakan BBPJN dan kontraktor proyek mesti bertanggung jawab atas rusaknya aspal di Jalan Perintis Kemerdekaan-Urip Sumoharjo. Dia menekankan semua pihak yang terkait tidak boleh lepas tangan terkait rusaknya aspal jalan tersebut.
“Termasuk di situ semuanya harus dievaluasi semuanya. Jadi waktu pelaksanaan, pelaksananya, kemudian pengawasnya, bohernya sendiri. Ini harus dievaluasi semua,” kata Mukhtar kepada infoSulsel, Selasa (13/1/2026).
Mukhtar mengungkapkan masalah aspal jalan yang rusak meski baru diperbaiki bukan pertama kali terjadi di Makassar. Namun, pemerintah dinilai tidak mengevaluasi diri sehingga masalah ini berulang di tempat lain.
“Ini kan persoalan bukan terjadi begitu saja, ini sudah sering berulang di lain tempat. Bukan saja di Urip, Urip itu hanya kasus hari ini,” ujar Mukhtar.
MTI menegaskan masalah ini mesti cepat diselesaikan. Dia mendesak pihak terkait untuk segera menindaklanjuti.
“Kalau kita masyarakat transportasi yang melakukan itu harus bertanggung jawab. Tidak boleh dibiarkan begitu saja, itu nanti kalau tidak bertanggung jawab, terus apakah dibiarkan untuk menunggu anggaran selanjutnya?” ketusnya.
Mukhtar menegaskan dampak yang terjadi akibat jalan yang dibiarkan rusak menimbulkan efek domino. Seperti menimbulkan kemacetan, polusi udara, dan kebisingan.
“Pengaruhnya sampai, bukan saja kemacetan, kerusakan lingkungan. Coba kalau kendaranya macet itu kan berarti polusinya meningkat, kebisingannya, belum lagi debu dan sebagainya yang berserakan akibat pengaspalan yang salah itu,” terangnya.
Diketahui, MTI Sulsel menyoroti rusaknya Jalan Perintis Kemerdekaan-Urip Sumoharjo Makassar karena baru saja selesai diaspal. MTI menilai pengaspalan di Jalan Perintis Kota Makassar dikerjakan secara asal-asalan.
“Iya (dikerjakan secara asal-asalan) itu sudah pasti. Tidak bisa disalahkan itu asumsi orang. Karena ya pasti berpikirnya kok dilaksanakan begini,” ujar Mukhtar.
Dengan kondisi yang terjadi saat ini, Mukhtar menegaskan wajar jika masyarakat menilai proyek ini dikerja asal-asalan. Termasuk jika muncul asumsi pengaspalan dilakukan hanya untuk mengejar penghabisan anggaran di akhir tahun.
“Ada juga mungkin yang berpikir mungkin hanya ingin menghabiskan anggaran dan sebagainya. Anggaran pemeliharaan. Padahal itu luar biasa itu rakyat setengah mati bayar pajak kendaraan dan sebagainya,” paparnya.
