Pelantikan Faidah menjadi batal digelar gegara terhalang restu dari Ketua DPRD Bone Andi Tenri Walinonong. Faidah yang masih berstatus Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris DPRD Bone tidak mendapat rekomendasi untuk didefinitifkan menjadi sekwan setelah dianggap tidak pernah menjalin komunikasi dengan pimpinan DPRD tersebut.
Faidah mulanya dijadwalkan dilantik bersama 5 pejabat eselon II Pemkab Bone di Aula Lateya Riduni, Komplek Rujab Bupati Bone, Rabu (16/7) sekitar pukul 13.00 Wita. Pejabat yang dilantik merupakan hasil seleksi lelang jabatan pimpinan tinggi pratama Pemkab Bone.
Saat acara dimulai, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman hanya melantik 5 pejabat hasil lelang. Kelimanya adalah: Kepala BKPSDM Edy Saputra Syam; Kepala Dinas PPA Bone Hasnawati Ramli; Kepala Disnaker Bone Andi Muchlis; Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Andi Aswat; dan Kepala Bappelitbangda Andi Syamsul Musrya.
“Iya (Faidah batal dilantik menjadi Sekretaris DPRD Bone). Sekwan bisa dilantik kalau sudah ada persetujuan pimpinan DPRD,” kata Kepala BKPSDM Bone Edy Saputra Syam kepada infoSulsel, Rabu (16/7/2025).
Edy menjelaskan, pelantikan sekwan memang ada mekanisme tersendiri karena nama pejabat yang diusulkan mesti mendapat persetujuan dari DPRD Bone sebagai mitra kerja. Faidah sedianya telah mengantongi rekomendasi dari 3 wakil ketua DPRD Bone.
Faidah bahkan mendapat rekomendasi dari 8 fraksi di DPRD Bone, yakni NasDem, PKB, Ampera, Golkar, Demokrat, PPP, Gerindra, dan PKS. Namun Faidah justru gagal mendapat persetujuan dari ketua DPRD Bone yang membuatnya gagal dilantik.
“Itu yang belum kami terima sekarang (rekomendasi dari ketua DPRD Bone). Kalau sudah ada rekomendasi dari Ketua DPRD, nanti kita usul ke Kemendagri izinnya,” tutur Edy.
Sebagai informasi, Faidah masih menjabat Sekretaris Bapenda Bone sekaligus dipercayakan menjadi Plt Sekretaris DPRD Bone. Nama Faidah diusulkan ke DPRD Bone untuk didefinitifkan menjadi sekwan setelah lolos seleksi lelang jabatan pimpinan tinggi pratama.
Ketua DPRD Bone Andi Tenri Walinonong mengungkap alasannya tidak memberikan rekomendasi kepada Faidah untuk dilantik menjadi sekwan definitif. Andi Tenri menilai Faidah tidak pernah membangun komunikasi dengan dirinya.
“Dari awal tidak ada komunikasi antara pemerintah dengan pimpinan DPRD. Kemudian yang bersangkutan juga tidak pernah komunikasi ke saya,” ujar Andi Tenri kepada infoSulsel, Rabu (16/7).
Wanita yang akrab disapa Andi Nonong ini menyebut Faidah memang telah mendapat rekomendasi dari pimpinan fraksi. Hal ini karena Faidah selama ini hanya berkomunikasi dengan pimpinan fraksi DPRD Bone.
“Sedangkan saya selaku ketua DPRD tidak pernah diajak komunikasi. Pasti saya bertanya-tanya kenapa ibu sekwan tidak pernah menghadap sama saya, di sisi lain kita ini satu atap,” jelasnya.
Sejak mendaftar dan lolos seleksi lelang jabatan sekwan, Faidah disebut tidak pernah menemui Andi Nonong. Situasi ini membuat legislator dari Gerindra tersebut keheranan ketika nama Faidah tiba-tiba diajukan untuk dilantik menjadi sekwan.
“Tidak mungkin dong, saya tiba-tiba mau kasih rekomendasi tanpa pernah ketemu dengan saya. Saya secara pribadi yang nyata-nyata satu kantor, tidak pernah menghadap sama saya,” ungkap Andi Nonong.
Sebelum pelantikan, Andi Nonong berdalih masih sempat menunggu iktikad baik dari Faidah untuk menemuinya. Namun hingga pukul 01.00 Wita pada Rabu (16/7), Faidah tidak kunjung menghadap sampai tiba acara pelantikan.
“Saya cuman mau ketemu langsung dan menyampaikan, kenapa selama ini tidak pernah bangun komunikasi dengan saya, sedangkan tugas dan fungsinya bertanggung jawab secara operasional terhadap pimpinan DPRD,” jelasnya.
Simak pembelaan Faidah di halaman selanjutnya…
Dikonfirmasi terpisah, Faidah justru heran disebut tidak pernah berkomunikasi dengan ketua DPRD Bone. Faidah berdalih sudah berupaya menghadap dengan Andi Nonong namun pimpinan DPRD Bone tersebut sulit ditemui.
“Saya WhatsApp (Andi Nonong), ‘di mana bisa saya ketemu sama kita?, di mana posisi ta sekarang’. (Tetapi) Sampai hari ini WA-ku tidak dibalas, makanya saya tidak menghadap, karena WA ku saja tidak dibalas, bagaimana mau saya menghadap,” beber Faidah.
Faidah mengaku sempat berkomunikasi dengan salah satu wakil ketua DPRD Bone untuk menemui Andi Nonong. Faidah menyinggung adanya permintaan dari ketua DPRD Bone yang perlu diistimewakan.
“Kemarin saya chat lewat pak wakil ketua, dia bilang ada permintaannya bu ketua mau diistimewakan, mau seperti ini, mau seperti itu. Saya tidak tahu maksudnya, intinya diistimewakan yang beda dengan anggota DPRD lainnya, dan saya sanggupi itu,” tuturnya.
Namun upayanya untuk bisa berkoordinasi langsung dengan Faidah tidak ditanggapi. Dia justru balik heran dengan sikap ketua DPRD Bone yang tidak memberikan rekomendasi ketika pimpinan fraksi justru memberikan persetujuan.
“Saya ini door to door minta rekomendasi ketua partai. Semua fraksi berikan saya rekomendasi ada 8, tiga wakil ketua. Ada semua di atas mejanya itu Ibu Ketua, dan sekarang apa masalah,” ujar Faidah.
Faidah merasa tidak memiliki masalah pribadi dengan Andi Nonong. Selama menjadi Plt Sekretaris DPRD Bone, Faidah mengklaim telah menjalankan tugas dengan baik membantu kinerja anggota dewan termasuk ketua DPRD Bone sendiri.
“Selama saya jadi Plt Sekwan saya tidak pernah bicara ibu ketua (DPRD Bone) lewat telepon, karena pernah saya telepon malah di-reject. Saya berpikir sampai sekarang, apa masalahnya ini orang sama saya, karena saya tidak punya masalah dengan dia,” imbuhnya.
Sementara itu, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman tidak menanggapi lebih jauh soal polemik tersebut. Dia mengakui pejabat yang diusulkan untuk dilantik menjadi sekwan memang harus mendapat persetujuan pimpinan DPRD Bone.
“Ada proses tersendiri yang harus dilalui. Termasuk ada rekomendasi dari seluruh ketua fraksi, dan persetujuan dari Ketua DPRD,” ucap Andi Asman.
Di satu sisi, Andi Asman berharap kelima pejabat lain yang baru dilantik untuk bekerja cepat. Dia mengancam akan melakukan mutasi pejabat jika dari hasil evaluasi kinerja tidak menunjukkan tren positif.
“Silakan menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya, dan fokus bekerja. Manakala bapak lalai, maka bisa dimutasi atau diturunkan,” tuturnya.
Dia menekankan agar pimpinan OPD harus berkolaborasi untuk mencapai target dan merealisasikan program kegiatan. Andi Asman mengingatkan agar anggaran dimaksimalkan dan direalisasikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Jangan sampai besar pengeluaran, dan minim pendapatan. Berinovasi boleh, asal program diterima masyarakat, jangan sampai programnya asal bapak senang. Jangan ego bekerja, harus bekerja secara tim, jangan jadi superhero sendiri,” tegasnya.
Ketua DPRD Bone Soroti Masalah Komunikasi
Faidah Tuding Ketua DPRD Bone Sulit Ditemui
Dikonfirmasi terpisah, Faidah justru heran disebut tidak pernah berkomunikasi dengan ketua DPRD Bone. Faidah berdalih sudah berupaya menghadap dengan Andi Nonong namun pimpinan DPRD Bone tersebut sulit ditemui.
“Saya WhatsApp (Andi Nonong), ‘di mana bisa saya ketemu sama kita?, di mana posisi ta sekarang’. (Tetapi) Sampai hari ini WA-ku tidak dibalas, makanya saya tidak menghadap, karena WA ku saja tidak dibalas, bagaimana mau saya menghadap,” beber Faidah.
Faidah mengaku sempat berkomunikasi dengan salah satu wakil ketua DPRD Bone untuk menemui Andi Nonong. Faidah menyinggung adanya permintaan dari ketua DPRD Bone yang perlu diistimewakan.
“Kemarin saya chat lewat pak wakil ketua, dia bilang ada permintaannya bu ketua mau diistimewakan, mau seperti ini, mau seperti itu. Saya tidak tahu maksudnya, intinya diistimewakan yang beda dengan anggota DPRD lainnya, dan saya sanggupi itu,” tuturnya.
Namun upayanya untuk bisa berkoordinasi langsung dengan Faidah tidak ditanggapi. Dia justru balik heran dengan sikap ketua DPRD Bone yang tidak memberikan rekomendasi ketika pimpinan fraksi justru memberikan persetujuan.
“Saya ini door to door minta rekomendasi ketua partai. Semua fraksi berikan saya rekomendasi ada 8, tiga wakil ketua. Ada semua di atas mejanya itu Ibu Ketua, dan sekarang apa masalah,” ujar Faidah.
Faidah merasa tidak memiliki masalah pribadi dengan Andi Nonong. Selama menjadi Plt Sekretaris DPRD Bone, Faidah mengklaim telah menjalankan tugas dengan baik membantu kinerja anggota dewan termasuk ketua DPRD Bone sendiri.
“Selama saya jadi Plt Sekwan saya tidak pernah bicara ibu ketua (DPRD Bone) lewat telepon, karena pernah saya telepon malah di-reject. Saya berpikir sampai sekarang, apa masalahnya ini orang sama saya, karena saya tidak punya masalah dengan dia,” imbuhnya.
Sementara itu, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman tidak menanggapi lebih jauh soal polemik tersebut. Dia mengakui pejabat yang diusulkan untuk dilantik menjadi sekwan memang harus mendapat persetujuan pimpinan DPRD Bone.
“Ada proses tersendiri yang harus dilalui. Termasuk ada rekomendasi dari seluruh ketua fraksi, dan persetujuan dari Ketua DPRD,” ucap Andi Asman.
Di satu sisi, Andi Asman berharap kelima pejabat lain yang baru dilantik untuk bekerja cepat. Dia mengancam akan melakukan mutasi pejabat jika dari hasil evaluasi kinerja tidak menunjukkan tren positif.
“Silakan menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya, dan fokus bekerja. Manakala bapak lalai, maka bisa dimutasi atau diturunkan,” tuturnya.
Dia menekankan agar pimpinan OPD harus berkolaborasi untuk mencapai target dan merealisasikan program kegiatan. Andi Asman mengingatkan agar anggaran dimaksimalkan dan direalisasikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Jangan sampai besar pengeluaran, dan minim pendapatan. Berinovasi boleh, asal program diterima masyarakat, jangan sampai programnya asal bapak senang. Jangan ego bekerja, harus bekerja secara tim, jangan jadi superhero sendiri,” tegasnya.
