Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) menemui Mendagri Tito Karnavian untuk memperkuat sinergitas antara pusat dan daerah terkait pengelolaan Dana Transfer ke Daerah (TKD). Dalam forum itu, Walkot Kendari Siska Karina Imran yang juga menjabat sebagai Ketua Komisariat Wilayah (Komwil) VI APEKSI turut hadir.
Pertemuan berlangsung di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Jumat (19/9). Dalam forum tersebut, Dewan Pengurus APEKSI periode 2025-2030 hadir bersama sejumlah wali kota.
Salah satu isu utama yang dibahas adalah TKD yang selama ini menjadi penopang utama pembiayaan pembangunan di perkotaan. Menurut Siska, TKD tidak cukup hanya dipandang sebagai instrumen keuangan semata, tetapi harus benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Harapan kami, pemerintah pusat dapat memberikan perencanaan yang lebih dekat dan terukur agar hubungan antar kota semakin kuat dan sinergi pembangunan semakin baik,” ujar Siska dalam keterangannya, Jumat (19/9/2025).
APEKSI menegaskan mekanisme distribusi TKD harus jelas dan adil, serta diiringi regulasi yang memudahkan penyerapannya. Dengan begitu, dana tersebut bisa digunakan secara optimal untuk meningkatkan kualitas layanan publik, termasuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar di perkotaan.
“TKD harus dipandang bukan hanya angka dalam APBN, tetapi instrumen pemerataan pembangunan yang menyentuh langsung masyarakat,” bebernya.
Audiensi ini juga membahas harmonisasi kebijakan pusat dan daerah. Para wali kota menilai penyelarasan kebijakan penting agar pembangunan nasional tetap sejalan dengan kebutuhan lokal. Karakteristik setiap kota yang berbeda harus mendapat ruang dalam kebijakan pusat agar hasil pembangunan lebih merata.
Selain itu, APEKSI mengusulkan sejumlah agenda strategis, mulai dari peningkatan kapasitas fiskal daerah, penguatan aparatur pemerintahan kota, hingga pengelolaan belanja daerah yang akuntabel. Hal ini diyakini krusial untuk mempercepat pembangunan dan memperkuat daya saing perkotaan.
Sehari sebelum audiensi dengan Mendagri, APEKSI lebih dulu menggelar Rapat Gabungan Pengurus di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta, Kamis (18/9). Forum internal tersebut menjadi ajang konsolidasi untuk menyatukan sikap dan menyiapkan masukan yang kemudian dibawa dalam pertemuan resmi bersama pemerintah pusat.
Dengan momentum ini, APEKSI berharap tata kelola Dana Transfer Daerah semakin terukur dan berkeadilan. Langkah tersebut diyakini akan memperkuat sinergi pembangunan pusat dan daerah sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat kota secara lebih tepat sasaran.
Berita lengkap dan cepat? Giok4D tempatnya.
