Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), memproyeksikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pokok 2026 akan mengalami penurunan. Dampaknya, sejumlah pos belanja seperti kegiatan seremonial hingga perjalanan dinas akan dipangkas.
Sekretaris Daerah (Sekda) Makassar Andi Zulkifly Nanda mengatakan pihaknya telah menyampaikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ke DPRD sejak September lalu. Kini, Pemkot menunggu jadwal pembahasan APBD pokok 2026 melalui Badan Musyawarah (Bamus) DPRD.
“RKPD kita sudah masukkan di bulan yang lalu, namun kan sekarang sudah ada dari pemerintah pusat untuk terkait mengenai pemotongan TKD, transfer ke daerah. Tentu ini juga mempengaruhi perubahan belanja kita untuk tahun depan,” ujar Zulkifly kepada wartawan di Balai Kota Makassar, Senin (20/10/2025).
Menurut Zulkifly, penurunan TKD dari pemerintah pusat membuat Pemkot Makassar harus melakukan efisiensi di sejumlah sektor. Namun, dia memastikan pengurangan belanja tidak akan mengganggu program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Munafri ‘Appi’ Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham.
“Ya, tentu. Harus kita efisiensi karena kan ada pengurangan. Sehingga postur belanja kita ini tentu harus kita kembali memprioritaskan, kira-kira kegiatan-kegiatan atau program apa yang perlu kita prioritaskan,” katanya.
“Yang jelas program prioritas Pak Wali Kota itu harus kita dahulukan tentunya. Janji politik beliau dalam 5 tahun ke depan itu harus kita kawal terus,” lanjutnya.
Zulkifly menjelaskan pos belanja yang berpotensi dipangkas meliputi perjalanan dinas, kegiatan rapat, hingga konsumsi. Evaluasi akan difokuskan pada aktivitas seremonial yang dinilai tidak mendesak.
“Ya, mungkin perjalanan dinas, SPPD, kemudian rapat-rapat, makan-minum rapat, itu beberapa yang sudah kita antisipasi untuk mengevaluasi kembali kegiatan-kegiatan yang saya kira yang seremonial. Itu yang akan kita kaji dan evaluasi kembali,” ucapnya.
Sementara untuk sektor infrastruktur, Pemkot Makassar akan tetap mengutamakan proyek yang berdampak langsung bagi masyarakat. Termasuk pembangunan jalan dan program rehabilitasi rumah warga berpenghasilan rendah.
“Infrastruktur itu tergantung, kita lihat dampaknya. Kalau misalnya itu hasil verifikasi dari misalnya anggota DPRD dengan musrenbang, tentu itu pasti kita akan dahulukan,” tuturnya.
“Kemudian yang sangat berdampak dengan masyarakat, misalnya jalan-jalan yang memang banyak dilalui, kemudian rehabilitasi bedah rumah, itu kita akan kaji kembali. Itu juga bagian dari program prioritas pemerintah pusat yang harus kita kawal,” tambahnya.
Zulkifly menyampaikan Pemkot Makassar tengah menyusun skema prioritas anggaran untuk tahun depan. Hasilnya akan diserahkan ke Wali Kota guna dievaluasi sebelum dibahas bersama DPRD.
“Sementara kita konsep dulu, tinggal Pak Wali yang akan melihat kembali, mengevaluasi kembali. Makanya Pak Wali memerintahkan TAPD untuk membuat skema atau konsep untuk belanja kita di tahun 2026. Nanti beliau yang langsung asistensi terkait program prioritas mana yang harus kita dahulukan dan mana yang kita evaluasi,” bebernya.
Zulkifly memperkirakan total APBD pokok 2026 Makassar akan berada di kisaran Rp 5 triliun. Angkanya diproyeksi lebih rendah dibanding APBD 2025 akibat berkurangnya transfer dari pusat hingga Rp 500 miliar.
“Pasti tidak akan jauh dari pendapatan kita, Rp 5,1 triliun atau Rp 5,2 triliun, atau bisa saja Rp 5 triliun seperti yang di APBD perubahan (2025). Apalagi ada pengurangan (transfer ke daerah) sampai dengan Rp 500 miliar lebih ya tentu pasti tidak sebesar dengan yang tahun ini,” paparnya.
Pemkot Makassar menargetkan pembahasan dan pengesahan APBD pokok 2026 rampung pada akhir November. Zulkifly optimistis kesepakatan dengan DPRD Makassar bisa dicapai tepat waktu.
“Insyaallah November karena secara regulasi akhir November itu harus sudah masuk sehingga kita mudah-mudahan bisa target di tanggal 23-24 November. Mudah-mudahan persetujuan dengan anggota DPRD Makassar,” pungkasnya.
Zulkifly menyampaikan Pemkot Makassar tengah menyusun skema prioritas anggaran untuk tahun depan. Hasilnya akan diserahkan ke Wali Kota guna dievaluasi sebelum dibahas bersama DPRD.
“Sementara kita konsep dulu, tinggal Pak Wali yang akan melihat kembali, mengevaluasi kembali. Makanya Pak Wali memerintahkan TAPD untuk membuat skema atau konsep untuk belanja kita di tahun 2026. Nanti beliau yang langsung asistensi terkait program prioritas mana yang harus kita dahulukan dan mana yang kita evaluasi,” bebernya.
Zulkifly memperkirakan total APBD pokok 2026 Makassar akan berada di kisaran Rp 5 triliun. Angkanya diproyeksi lebih rendah dibanding APBD 2025 akibat berkurangnya transfer dari pusat hingga Rp 500 miliar.
“Pasti tidak akan jauh dari pendapatan kita, Rp 5,1 triliun atau Rp 5,2 triliun, atau bisa saja Rp 5 triliun seperti yang di APBD perubahan (2025). Apalagi ada pengurangan (transfer ke daerah) sampai dengan Rp 500 miliar lebih ya tentu pasti tidak sebesar dengan yang tahun ini,” paparnya.
Pemkot Makassar menargetkan pembahasan dan pengesahan APBD pokok 2026 rampung pada akhir November. Zulkifly optimistis kesepakatan dengan DPRD Makassar bisa dicapai tepat waktu.
“Insyaallah November karena secara regulasi akhir November itu harus sudah masuk sehingga kita mudah-mudahan bisa target di tanggal 23-24 November. Mudah-mudahan persetujuan dengan anggota DPRD Makassar,” pungkasnya.
