Anggota DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Patarai Amir melontarkan protes terkait konsumsi makan siang untuk tamu rapat panitia khusus (pansus). Patarai mengaku malu karena pansus tidak hanya melibatkan anggota DPRD Sulsel.
Protes tersebut disampaikan Patarai dalam rapat paripurna DPRD Sulsel dengan agenda penyampaian hasil reses, Senin (14/4). Patarai secara terang-terangan mengeluhkan masalah itu kepada Sekretaris DPRD Sulsel Muhammad Jabir dalam interupsinya.
“Tabe Pak Sekwan saya malu, saya malu karena tidak disiapkan makan siang di Pansus (panitia khusus),” kata Patarai seperti dikutip, Selasa (15/4/2025).
Patarai mengaku tidak masalah jika makan siang tak disediakan untuk anggota DPRD. Namun dalam hal ini ada tamu yang dihadirkan dalam rapat. Diketahui, Patarai memang didapuk sebagai ketua Pansus Pembahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulsel.
“Kalau kami anggota DPRD tidak ada masalah, biar tidak makan tidak ada masalah, tapi ada tim ahli di sini,” ucap legislator Fraksi Golkar itu.
Dia mengaku sempat bertanya ke staf soal makan siang saat rapat pansus. Namun ia diarahkan untuk makan siang di ruang tunggu paripurna.
“Saya bertanya ke staf mana makan siangnya, lalu diarahkan ke ruang paripurna (ruang tunggu) makan. Tapi pas datang di sini lagi, tidak ada makanan, malu saya,” katanya.
Patarai meminta agar masalah ini diperhatikan oleh Jabir. Dia mengaku malu karena mengundang tamu tapi tidak ada makan siang yang disiapkan.
“Tolong Pak Sekwan perhatiannya. Kalau kami tidak ada masalah, tapi malunya itu karena kami undang tamu,” kata Patarai.
Terkait protes tersebut, Sekwan DPRD Sulsel Muhammad Jabir mengaku kejadian ini terjadi karena miskomunikasi. Dia menyebut konsumsi makan siang hanya disiapkan untuk anggota dewan di ruang fraksi masing-masing.
“Sebetulnya makan siang sudah disiapkan di fraksinya anggota, yang mau paripurna kan anggota, iya (setiap hari disiapkan). Kalau pun ada tamu itu kan kita tahu ada efisiensi anggaran untuk tamu,” kata Jabir kepada infoSulsel, Selasa (15/4).
Terkait keluhan Patarai soal makan siang untuk tamu, Jabir mengatakan itu terjadi hanya karena miskomunikasi dengan staf. Apalagi saat itu juga ada agenda rapat pimpinan dan rapat paripurna.
“Saya kira tidak ada masalah itu, karena cuma miskomunikasi pemberitahuannya, baru disampaikan. Tidak lama paripurna jam 13.00. Begini, di pansus kan rapatnya jam 10.00, biasanya kalau jam 10.00 (hanya) snack. Kan kita tidak bisa prediksi waktunya, bisa saja rapatnya cepat, bisa saja lama. Di sisi lain, agenda selanjutnya kemarin Rapim jam 11.00 baru dilanjut rapat paripurna jam 13.00,” katanya.
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.
Sementara di ruang tunggu paripurna biasanya disiapkan makan siang, namun kini juga sudah ditiadakan. Jabir menyebut penyebabnya karena efisiensi anggaran.
“Jadi salah satu faktornya memang efisiensi karena ini instruksi dari pusat, bukan lokal provinsi tapi seluruh Indonesia. Anggota (DPRD) kan tidak ada ji masalah cuma memang ada tamu ini,” ujarnya.
Kendati disoroti, Jabir memastikan tetap tidak bisa disiapkan makan siang untuk tamu. Pasalnya, aturan efisiensi ini merupakan instruksi dari pusat.
“(Ke depannya) normal seperti biasa, tidak ada (makan siang tamu). Ini instruksi Mendagri, Kementerian Keuangan, makan minum dilakukan rasionalisasi seperti tamu. Tamu kan istilahnya (tidak ditahu) kapan datang, berapa orang,” ujarnya.
Selain anggaran makan minum, kata Jabir, sejumlah item anggaran DPRD Sulsel juga terdampak efisiensi. Seperti perjalanan dinas dipangkas 50%, pengadaan barang dan jasa, alat tulis kantor, hingga biaya pemeliharaan.
“Semua item dirasionalisasi, mulai dari perjalanan dinas, barang dan jasa, rehab, makan minum, biaya perbaikan. Itu sementara dirampungkan TAPD, semua OPD kena bukan cuma sekretariat DPRD. Kalau nilainya belum, sementara disusun bersama Bappeda dan TAPD karena perjalanan dinas 50%, kalau misalnya diprogramkan 6 kali sisa 3 kali saja,” pungkasnya.
