Oknum Anggota DPRD Pangkep, Sulawesi Selatan (Sulsel) H Ikbal Chaeruddin alias HI buka suara terkait status WhatsApp (WA) dugaan pengaturan jatah fee proyek. Dia mengaku story WA itu hanya candaan kepada temannya yang mengerjakan proyek swakelola.
“Itu cuma candaan kepada yang ingin saya kirimkan. Itu story untuk takut-takuti bahwa jangan selalu minta uang nanti pekerjaanmu tidak selesai na uangmu sudah habis, saya takut-takuti seperti itu,” kata Ikbal kepada wartawan, Selasa (25/11/2025).
Dia mengaku ingin mengirim pesan pribadi ke temannya, Pablo yang mengerjakan proyek swakelola namun tidak sengaja menjadi status WhatsApp. Dia awalnya berdiskusi dengan temannya bernama Herman alias Emmang terkait proyek yang dikerjakan Pablo.
“Ada di rumah kumpul, terus dia (Emmang) suruh saya menyampaikan Pablo seperti itu. Tidak ada landasan untuk mempublish seperti itu. Tidak sengaja terunggah menjadi status,” bebernya.
Dia juga berdalih tidak tahu terkait fee proyek sebesar 10 sampai 20 persen kepada sejumlah pihak. Termasuk pengaturan fee proyek ke aparat penegak hukum (APH) seperti kepolisian dan kejaksaan.
“Saya tidak tahu menahu terkait masalah itu. Tidak tahu menahu terkait pembagian fee yang 10 persen dan 20 persen. Terkait masalah APH, kejaksaan dan kepolisian sama sekali saya tidak tahu itu,” ucapnya.
Dia mengaku telah menerima informasi soal sikap Badan Kehormatan (BK) DPRD Pangkep terkait status WA-nya itu. Dia pun bersedia memberikan klarifikasi.
“Karena saya baru pulang, mungkin sekitar 1-2 hari akan ada panggilan dari BK,” ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, heboh di media sosial screenshot status WhatsApp anggota DPRD Pangkep berinisial HI terkait dugaan pengaturan jatah fee proyek. BK DPRD Pangkep akan memanggil HI untuk dimintai klarifikasi.
Ketua BK DPRD Pangkep, Mustari Daeng Mase mengatakan pihaknya akan melakukan rapat internal menyikapi polemik tersebut. Terkait ancaman sanksi untuk HI, Mustari mengatakan, BK akan melihat hasil pendalaman.
“Minggu ini anggota BK melakukan rapat intern untuk menyikapi masalah oknum anggota DPRD yang diduga bagi-bagi (proyek). Kalau soal sanksi, kita lihat nanti hasil klarifikasi dari anggota yang bersangkutan,” kata Mustari kepada wartawan, Senin (24/11).
