Pemilihan langsung Ketua RT/RW di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), hanya akan digelar untuk tingkat RT dan RW akan dipilih oleh RT terpilih. Pemkot Makassar beralasan skema tersebut dilakukan untuk mengefisiensikan anggaran dan waktu.
“Sebenarnya yang paling mendasar itu adalah efisiensi anggaran dan efisiensi waktu. Efisiensi anggaran paling utama karena pusat mengamanahkan untuk efisiensi anggaran. Makanya kita coba pola atau model seperti itu,” kata Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Setda Kota Makassar Anshar kepada infoSulsel, Minggu (8/6/2025).
Anshar menjelaskan warga nantinya hanya bisa mengikuti pemilihan ketua RT. Setelah itu, ketua RT terpilihlah yang akan memilih ketua RW berdasarkan mekanisme pencalonan dalam perwali nanti.
“Yang dipilih langsung oleh masyarakat itu hanya RT, RW dipilih oleh RT yang terpilih. Para RT yang terpilih memilih calon RW-nya. Pemilihan RW oleh RT terpilih tetap ada mekanisme pencalonan juga. Bisa melalui sistem voting misalnya di satu tempat untuk pemilihannya,” terangnya.
Dia mengatakan, tahapan pemilihan akan langsung disiapkan setelah perwali mendapat persetujuan dari Kemenkumham. Pelaksanaan akan dimulai dari sosialisasi perwali kepada masyarakat, dilanjutkan dengan pendaftaran bakal calon ketua RT, dan pemungutan suara.
“Kita akan turun sosialisasi perwali pemilihan RT/RW, kemudian dibuka pendaftaran calon,” kata Anshar.
Nantinya, proses pemilihan ini akan diawasi langsung oleh BPM Kota Makassar. Saat ini, posisi RT/RW di seluruh wilayah kota masih diisi oleh Penjabat sementara (Pjs) yang ditunjuk oleh lurah sejak pembekuan jabatan ketua RT/RW pada Maret lalu.
Anshar juga mengatakan Pemkot Makassar telah menyiapkan anggaran pelaksanaan pemilihan ketua RT/RW tersebut. Anggarannya mencapai Rp 5,46 miliar dan ditargetkan terlaksana bulan ini.
“Insyaallah kalau selesai Perwalinya kita laksanakan segera (Juni),” kata Anshar.
Saat ini, kata Anshar, proses penyusunan perwali tentang pemilihan ketua RT/RW masih dalam tahap finalisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Setelah mendapat persetujuan, pihaknya akan segera menggelar pemilihan ketua RT/RW tersebut.
“Persiapannya, saat ini sementara berproses perwalinya di Kemenkumham. Kalau misalnya perwalinya selesai dalam waktu dekat, kita laksanakan langsung,” katanya.
Anshar mengaku anggaran yang disiapkan pada pemilihan ketua RT/RW secara serentak ini mencapai Rp 5,4 miliar. Anggaran itu akan digunakan untuk sosialisasi hingga pelaksanaan teknis di lapangan.
“Kalau kami khusus di BPM Rp 900 juta, tapi secara keseluruhan kurang lebih Rp 5,4 miliar dengan yang di kecamatan dengan perencanaan kebutuhannya,” jelasnya.
Kebutuhan teknis di lapangan, kata Anshar, meliputi penyediaan tempat pemungutan suara (TPS), logistik surat suara, hingga perlengkapan administrasi. Pemilihan akan dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Makassar yang mencakup 15 kecamatan dan 153 kelurahan. Tercatat, ada sekitar 4.965 RT dan 992 RW di Kota Makassar yang akan mengalami pergantian kepemimpinan.
“Iya (anggaran siap), ada dua versi anggaran, yang satu untuk teknis penyelenggaraan, anggarannya ada di kecamatan, kemudian dari BPM sendiri sosialisasi regulasi di 15 kecamatan. Kecamatan masing-masing menganggarkan sesuai dengan kebutuhannya, jumlah TPS, kebutuhan administrasi seperti kertas atau surat suara, dan lain-lain,” terangnya.
