Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Takalar kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas hasil pemeriksaan laporan keuangan tahun 2024. Capaian WTP ini merupakan kali keempat bagi daerah Takalar.
Penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) se-Sulawesi Selatan berlangsung di Auditorium BPK RI Perwakilan Sulsel, Jalan AP Pettarani, Selasa (27/5). Bupati Takalar Mohammad Firdaus mengatakan opini WTP yang diraih Pemkab Takalar kali ini menjadi bukti atas komitmen dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan dengan baik.
“Opini WTP ini menjadi ukuran atas kinerja dan pengelolaan keuangan kita di Pemkab Takalar. Insyaallah ke depan, kita berharap akan jauh lebih baik lagi sehingga opini WTP ini bisa kita pertahankan,” kata Firdaus.
Firdaus juga memastikan akan terus menerapkan transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola pemerintahan. Dia pun mengusung isu digitalisasi dalam pengelolaan pemerintahan.
“Kita optimis pengelolaan birokrasi akan semakin baik ke depan. Apalagi jika penerapan teknologi informasi berbasis digital bisa kita maksimalkan dalam pelayanan. Kami ucapkan terima kasih kepada BPKP yang telah dan semoga akan terus memberikan bimbingan kepada Pemkab Takalar,” katanya.
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Sulsel Winner Franky Halomoan Manalu mengatakan bahwa opini WTP yang diberikan ke pemerintah daerah atas laporan keuangan bukanlah bentuk penghargaan semata. Hal itu merupakan cerminan atas kepatuhan terhadap empat standar utama pemeriksaan keuangan negara.
“WTP merujuk pada kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan informasi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian internal,” terang Winner.
Ia menyebut BPK melakukan serangkaian pemeriksaan, mulai dari pemeriksaan interim hingga pemeriksaan terinci, guna memastikan laporan keuangan disusun secara transparan dan akuntabel.
