Fraksi PDIP DPRD Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), turut menyoroti rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) pegawai non ASN di lingkup Pemkot Makassar. Menjelang 100 hari kerja Wali Kota Makassar Munafri ‘Appi’ Arifuddin, Pemkot dinilai belum menunjukkan hasil kerjanya.
“Sebenarnya kami juga kaget, maksud saya seperti ini, program kerja pak wali 100 hari kerja kan kita belum tahu seperti apa bentuknya, belum jelas kan. Kita tiba-tiba dikagetkan pemangkasan pegawai non ASN hampir di semua OPD dan PDAM,” kata Ketua Fraksi PDIP DPRD Makassar Andi Suhada Sappaile kepada infoSulsel, Jumat (16/5/2025).
Dari sisi sosial, kata Suhada, rencana pemangkasan itu tidak manusiawi. Apalagi saat ini perekonomian lagi sulit.
“Sekarang kita berpikir dari sisi sosialnya, kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja,” katanya.
Pihaknya mengaku tidak melarang evaluasi dilakukan, namun perlu dilakukan kajian mendalam. Mulai dari dampak yang ditimbulkan dan harus sesuai regulasi.
“Jadi pelan-pelan dan betul-betul harus dikaji dampaknya, regulasinya seperti apa, itu harusnya dikaji baiklah dulu. Karena itu dampaknya sangat besar di masyarakat, itu pasti,” paparnya.
Misalnya, kata dia, PDAM yang akan memangkas 400 pegawai padahal masih untung. Dia berharap agar sisi kemanusiaan dikedepankan dalam kebijakan.
“Jangan sekonyong-konyong karena berpikir mau untung, tapi kan ada namanya sedikit perikemanusiaan lah. Lihat kriterianya seperti apa, jangan langsung main pangkas, kaget lah semua orang. Kasihan loh,” katanya.
Ketua DPC PDIP Makassar ini berharap agar segala rencana pemangkasan pegawai dikaji ulang. Selain dampak sosial ekonomi, dia juga harap regulasi diperhatikan dengan baik.
“Kami sebagai wakil rakyat pikir dampaknya ke masyarakat ini dari segi sosial. Itu baru dari sisi sosial, belum kita bicara dari segi regulasi. Misalnya PDAM, Apa bisa Plt melakukan pemangkasan tersebut,” jelasnya.
Sebelumnya diberitakan, Fraksi Gerindra DPRD Makassar juga menyoroti rencana PDAM dan Pemkot Makassar yang akan memangkas pegawai. Jumlah pegawai non ASN yang akan dipangkas diperkirakan mencapai 1.000 orang.
“Saya cuma estimasi, sekitar 1.000 karena PDAM 400 orang dan laskar pelangi bisa sampai 600 karena bukan hanya Disdik, ada yang di dinas lain juga,” ujar Ketua Fraksi Gerindra DPRD Makassar Kasrudi kepada infoSulsel, Jumat (16/5).
Kasrudi menilai rencana Pemkot Makassar ini tak sejalan dengan kebijakan pusat yang gencar menekan angka pengangguran. Apalagi saat ini perekonomian nasional sedang sulit di tengah efisiensi anggaran.
“Ini kan lagi gencar-gencarnya pemerintah (pusat) mendorong agar tidak ada PHK. Ini tiba-tiba Pemkot Makassar mengadakan PHK, kayaknya PHK massal. Bagaimana dengan keluarga mereka yang di PHK?” jelas Kasrudi.
