Nasib guru dan pegawai non ASN di lingkup Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), kini terkatung-katung. Sebagian sudah empat bulan gajian, hingga kini terancam dirumahkan.
Kadisdik Makassar Andi Bukti Djufrie tidak menampik gaji guru dan pegawai non ASN di Disdik Makassar belum dibayarkan. Dia menyebut saat ini sedang ada audit dan validasi data terhadap para tenaga Laskar Pelangi di Inspektorat.
“Untuk laskar pelangi lagi diaudit, validasi data di Inspektorat. Kita menunggu itu, kalau itu sudah ada baru dibayar (4 bulan gajinya),” ujar Bukti kepada infoSulsel, Kamis (15/5/2025).
Bukti mengatakan keterlambatan pembayaran gaji sebagian pegawai kontrak ini terjadi karena adanya kesalahan dalam proses penganggaran pada APBD 2025. Dia mengungkapkan hanya 600 dari 900 orang yang diakomodir dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2025.
“Masalahnya kemarin itu ada kesalahan proses penganggaran, seperti itu. Tadinya kan di anggaran DPA-nya itu harusnya 900, ini cuma dianggarkan 600 di 2025. Bengkak, tapi tetap akan kita bayarkan,” jelasnya.
Bukti menyampaikan ada 261 guru non-ASN yang kini sedang diaudit. Dia menyebut mereka terancam dirumahkan karena anggaran yang dimiliki tidak bisa meng-cover gaji mereka lagi.
“Yang pasti bahwa dari hasil validasi data Inspektorat ada 261 datanya, kemungkinan akan dirumahkan,” ujarnya.
Guru yang akan dirumahkan itu diseleksi berdasarkan masa pengabdian. Saat ini Inspektorat Makassar masih melakukan validasi Laskar Pelangi yang menerima SK pada 2023-2024.
“Divalidasi sama Inspektorat, divalidasi di sana. Kemungkinan besar (yang baru terima SK dirumahkan), yang jelas 2023 ke bawah,” katanya.
Salah satu guru non ASN yang enggan disebutkan identitas dan inisialnya mengaku sangat merasakan dampak gaji yang menunggak ini. Dia menyebut belum menerima gaji sejak Maret lalu.
Akibatnya, dia mengaku kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apalagi ia tinggal bersama orang tuanya sambil menghidupi istri dan dua anaknya.
“(Terakhir gajian) Februari, sudah 2 bulan ini. Dicukup-cukupkan karena masih menumpang juga ini sama orang tua, baru ada juga istri sama anak,” kata dia kepada infoSulsel, Kamis (15/5).
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.
Kondisi ini, kata dia, turut membuatnya pusing dalam memenuhi biaya sekolah anaknya. Dia mengatakan anak bungsunya butuh biaya penamatan Rp 1,2 juta dalam waktu dekat.
“Alhamdulilah tidak ada ji cicilan, tapi itu ji ongkosnya anak-anak sekolah. Dua (anak), SD satu sama TK sudah mau lulus. Sudah mau masuk SD. (Biaya untuk penamatan) Rp 1,2 juta, itu juga tidak tahu di mana mau diambilkan (uang),” keluhnya.
Guru yang mengajar di salah satu SMP di Makassar ini berharap gajinya sebagai Laskar Pelangi segera dibayar. Apalagi kebutuhannya semakin membengkak jelang Lebaran Idul Adha bulan depan.
“Harapannya bagaimana supaya bisa kasihan dibayar, membantu. Apalagi ini mau Lebaran, tapi ini masalahnya ada anak mau masuk SD, uang penamatan lagi belum ada,” kata guru yang dikontrak sejak 2022 ini.
Pegawai non ASN Disdik Makassar lainnya turut mengeluh cicilannya kini nunggak 2 bulan. Pria yang menjadi tenaga administrasi di salah satu SD di Makassar itu pun terpaksa membayar cicilan motornya pakai uang dari orang tuanya karena gaji tak kunjung dibayarkan.
“Sempat menunggak 2 bulan, cicilan motor, satu juta lebih. Tapi sudah dibayar sama orang tua, terpaksa begitu,” kata dia.
Dia juga kini merasa dihantui oleh pemangkasan tenaga kontrak yang diwacanakan Disdik Makassar. Bahkan dia mengaku belum mendapat penjelasan soal nasibnya.
“Belum ada informasi. Mau diapa, terpaksa kalau memang begitu (SK dicabut). Saya tenaga administrasi, tapi sudah ada perpanjangan SK di 2025. Mudah-mudahan adanya SK perpanjangan baru-baru ini tidak dirumahkan ji,” katanya.
