Pemkot Kendari kembali mencatatkan prestasi baru di tingkat regional. Dalam Sarasehan Hukum Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara (Sultra), Pemkot Kendari dinobatkan sebagai tiga besar terbaik dalam pengelolaan JDIH.
Penghargaan tersebut diserahkan di Aula BPK Perwakilan Sultra, Kamis (11/12). Penghargaan itu diterima langsung oleh Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kendari Gunawan.
Gunawan mengungkapkan capaian ini menegaskan komitmen Pemkot Kendari dalam memperkuat layanan dokumentasi dan informasi hukum yang transparan, cepat, dan akurat. Pengelolaan JDIH yang terus ditingkatkan dianggap menjadi salah satu pondasi penting dalam menjalankan pemerintahan yang terbuka dan responsif terhadap kebutuhan informasi publik.
Ia menyampaikan apresiasi sekaligus kebanggaannya atas pengakuan tersebut. Ia menegaskan, penghargaan itu bukan semata capaian instansi, melainkan hasil dari kerja keras tim yang terus berupaya menghadirkan layanan hukum yang lebih mudah dijangkau publik.
“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus menghadirkan layanan informasi hukum yang lebih responsif dan mudah dijangkau,” kata Gunawan melalui keterangan resminya, Jumat (12/12/2025).
Ia menuturkan, keberhasilan Pemkot Kendari tidak terlepas dari kolaborasi lintas perangkat daerah yang bersama-sama memperkuat kualitas JDIH sebagai pusat informasi hukum terpercaya.
“Capaian ini tidak lepas dari kerja kolektif seluruh tim yang selama ini berupaya memperkuat kualitas pengelolaan JDIH di Kota Kendari,” bebernya.
Dalam sarasehan tersebut, para pengelola JDIH se-Sultra juga melakukan evaluasi bersama sekaligus berbagi inovasi, termasuk penguatan digitalisasi dokumen hukum dan strategi peningkatan kualitas pelayanan. Forum ini menjadi ruang penting bagi tiap daerah untuk saling belajar dan memperkuat jaringan informasi hukum yang saling terhubung.
Pemkot Kendari memastikan akan terus melanjutkan langkah pengembangan, terutama pada aspek digitalisasi layanan dan penyediaan database hukum yang lebih lengkap serta ramah pengguna. Gunawan menegaskan komitmen tersebut sebagai bagian dari pembenahan tata kelola pemerintahan yang modern.
“Kami berkomitmen melanjutkan digitalisasi dan penyempurnaan layanan agar akses informasi hukum bagi masyarakat semakin cepat dan transparan,” pungkasnya.
