Bandara khusus PT IMIP atau IMIP Private Airport di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah (Sulteng), menuai sorotan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin lantaran beroperasi tanpa petugas keamanan dan pengawas dari negara. Bandara ini rupanya berstatus internasional.
Gubernur Sulteng Anwar Hafid mengaku sempat protes status Bandara IMIP menjadi internasional. Dia meminta pintu masuk tenaga kerja asing (TKA) di Sulteng hanya melalui Bandara Internasional Mutiara SIS Al-Jufri di Palu.
“Baru-baru ini kan ada penetapan bandara internasional. Kemudian bandara kita di Palu SIS Al-Jufri itu masuk peningkatan jadi bandara internasional. Nah pada saat itu saya termasuk juga mengajukan protes kalau bisa bandara IMIP itu jangan dijadikan internasional. Kalau bisa pintu semua TKA itu masuk dari Palu Sulawesi Tengah,” kata Anwar kepada infocom, Rabu (26/11/2025).
Anwar mengatakan operasional Bandara IMIP selama ini diawasi oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Sehingga pemerintah daerah juga sulit untuk melakukan pengecekan karena bukan kewenangannya.
“Agak sulit untuk masuk ke dalam, misalnya untuk melakukan pengecekan dan sebagainya karena di samping, pertama itu bukan kewenangan pemerintah daerah,” terangnya.
“Apalagi pemerintah daerah kabupaten dan kami selama ini yang kami fokus itu adalah melihat bandara kita yang ada di Morowali (Morowali Airport). Karena bandara kita di Morowali itu kan juga melayani tenaga kerja asing,” imbuhnya.
Anwar mengaku tidak tahu apakah Bandara IMIP juga melayani penumpang TKA. Dia pun bersyukur bandara tersebut disorot Menhan Sjafrie sehingga kedudukannya bisa lebih jelas.
“Kita tidak tahu apakah di dalam bandara itu juga ada pelayanan ada penumpang tenaga kerja asing yang masuk atau tidak. Jadi saya, saya sangat bersyukur juga ini temuan Pak Menhan ini dan pada saat itu kita sudah diskusikan di IMIP sendiri pada saat selesai acara dengan Pak Menhan. Jadi kita sudah sampaikan supaya kalau bisa bandara internasional di Sulawesi Tengah itu cukup satu yaitu ada di Palu,” papar Anwar.
Di sisi lain, Anwar mengungkapkan jika Bea Cukai dan Imigrasi sudah ada di Kabupaten Morowali. Sehingga, jika operasional bandara itu tidak diawasi oleh mereka, maka bisa menimbulkan pertanyaan.
“Yang perlu kita liat juga itu keberadaan imigrasi kan, dan bea cukai sudah ada di sana. Ada di mana lagi, ada di IMIP, di pelabuhan kan, bea cukai. Kemudian imigrasi juga sudah ada di Kabupaten Morowali. Jadi kalau bandara itu luput dari pengawasan bea cukai dan imigrasi ini juga perlu dipertanyakan,” ucapnya.
Diberitakan sebelumnya, Bandara IMIP terungkap beroperasi tanpa petugas keamanan dan pengawas dari Negara. Hal itu terungkap setelah kunjungan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsuddin di lokasi tersebut.
“Negara hadir untuk menegakkan hukum, menegakkan regulasi, dan kita perbaiki semua hal-hal yang sudah kita lihat selama ini terjadi. Tidak boleh ada republik di dalam republik,” kata Sjafrie usai menghadiri Latihan Komando Gabungan (Kogab) TNI yang terintegrasi Tahun 2025 di kawasan Bandara PT IMIP, Morowali, dikutip dari Instagram Kemenhan RI, Kamis (20/11).
Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang mendampingi Menhan dalam kunjungan tersebut turut mengungkap kondisi Bandara PT IMIP. Satgas PKH menyebut Bandara PT IMIP beroperasi tanpa adanya otoritas negara.
“Ternyata di Indonesia ada bandara yang tanpa ada otoritas negara. Bandara itu ada di kawasan industri Morowali atau PT IMIP. Tanpa adanya pihak keamanan, tanpa adanya pihak bea cukai, dan tanpa adanya pihak imigrasi,” kata Satgas PKH dalam unggahan di akun Instagramnya @satgaspkhofficial, dikutip Rabu (26/11).
Saksikan Live infoSore:
