Pemerintah Kota Makassar menggelar Musrenbang Tematik RKPD 2027 dengan fokus pada penyandang disabilitas, perempuan, anak, dan lansia. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Gammara ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kota Makassar, Dr. Andi Zulkifly Nanda, S.STP., M.Si. Dalam sambutannya, Andi menegaskan kelompok rentan harus menjadi subyek pembangunan, bukan sekadar penerima manfaat.
“Tidak boleh ada satu pun warga yang tertinggal. Pembangunan 2027 harus memberikan ruang yang adil bagi penyandang disabilitas, perempuan, anak, dan lansia. Mereka bukan objek, tetapi bagian penting dari pengambil keputusan,” tegas Andi, dalam keterangan tertulis, Rabu (26/11/2025).
Ia juga menyoroti sejumlah tantangan yang masih dihadapi Kota Makassar, seperti keterbatasan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, isu stunting, hingga kebutuhan layanan kesehatan dan sosial yang lebih komprehensif bagi lansia.
Kepala Bappeda Kota Makassar H. Dahyal menambahkan Musrenbang Tematik ini merumuskan beberapa kebijakan strategis untuk RKPD 2027, seperti peningkatan fasilitas publik ramah disabilitas dan lansia, pemberdayaan perempuan dan anak, penguatan program bantuan sosial lansia, pembangunan kota berbasis universal design, serta peningkatan partisipasi kelompok rentan dalam penyusunan kebijakan daerah.
Selain mendengarkan pemaparan pemerintah, forum ini juga menghadirkan masukan dari berbagai organisasi masyarakat, pemerhati perempuan dan anak, serta komunitas penyandang disabilitas.
Salah satu perwakilan organisasi disabilitas menyampaikan mereka berharap pemerintah mempercepat penyediaan fasilitas publik yang benar-benar inklusif karena akses yang setara merupakan hak seluruh warga tanpa kecuali.
Masukan lain mencakup peningkatan layanan aduan kekerasan, penyediaan ruang ramah anak, serta penguatan program pendampingan lansia. Semua usulan tersebut menjadi bagian penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih responsif, berbasis data, dan adaptif terhadap kebutuhan kelompok rentan.
Pemerintah Kota Makassar melalui Bappeda Kota Makassar memastikan seluruh rekomendasi Musrenbang Tematik akan dibawa ke tahap perencanaan formal, mulai dari SIPD, RKPD 2027, hingga Renja SKPD.
“Kami ingin seluruh hasil Musrenbang ini tidak berhenti di forum, tetapi benar-benar menjadi dasar kebijakan yang dieksekusi,” ungkap Plt Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Ulfa Ichwani Ahmad.
Dengan tema ‘Menuju Makassar Kota Inklusif’, Pemkot Makassar memperkuat visi untuk mewujudkan kota yang Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan, serta memastikan setiap warga memiliki ruang yang layak dan setara dalam pembangunan menuju Makassar yang lebih baik.
