Sebanyak 16 aliansi mahasiswa dan organisasi masyarakat dijadwalkan akan menggelar aksi unjuk rasa di sejumlah titik di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Massa tersebut akan menyuarakan berbagai isu nasional maupun lokal seperti korupsi dan reformasi jilid II.
“Iya ada 20 titik itu dari 16 aliansi. Biasalah isu lokal, untuk isu nasional saya cek dulu seperti apa,” ujar Kabag OPS Polrestabes Makassar AKBP Darwis kepada infoSulsel, Senin (25/8/2025).
Berdasarkan surat pemberitahuan yang masuk ke pihak kepolisian yang dihimpun infoSulsel, aksi unjuk rasa di berbagai titik ini akan mengangkat isu korupsi hingga wacana reformasi jilid II. Aksi akan digelar sejak siang hingga sore hari dengan melibatkan ratusan massa dari berbagai kelompok.
Aksi pertama dimulai pukul 09.00 Wita oleh Publik Research Institute (PRI) di Kantor Kejati Sulsel dan Polda Sulsel. Massa sekitar 50 orang dipimpin Ahmad Jais menyoroti dugaan korupsi proyek pembangunan gedung perpustakaan di Kabupaten Pangkep.
Pada pukul 10.00 Wita, Koalisi Masyarakat dan Pemuda Sulsel menggelar aksi di Polda Sulsel menolak kriminalisasi hukum terhadap Zainuddin. Aksi ini dipimpin Rachmat Hidayat dengan melibatkan sekitar 20 orang.
Masih di lokasi Polda Sulsel, pada pukul 11.00 Wita Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Sulsel turun dengan 80 peserta aksi. Mereka menyoroti indikasi peredaran kosmetik ilegal di Makassar.
Sore harinya, aksi semakin meluas ke berbagai titik. Pukul 13.00 Wita, Koalisi Aktivis Pemuda dan Mahasiswa Sulsel menggelar unjuk rasa di Kantor Cabang Bank Sulselbar dan Polrestabes Makassar, menolak dugaan praktik premanisme yang melibatkan pejabat bank.
Pada jam yang sama, Aliansi Mahasiswa Anti Mafia Hukum beraksi di Kantor DPW PPP Sulsel dan Fly Over, mempersoalkan dugaan korupsi dana CSR Bank Indonesia dan OJK. Di waktu bersamaan pula, Koalisi Perjuangan Pemuda Mahasiswa (KPPM) menggelar aksi di Kantor Pertamina Regional VII, SPBU Abdesir, dan Polda Sulsel terkait dugaan mafia BBM bersubsidi.
Laskar Arung Palakka juga akan turun pukul 13.00 Wita di Kejati Sulsel dengan jumlah massa terbanyak, sekitar 700 orang. Mereka menuntut pengusutan dugaan korupsi pokok pikiran (Pokir) APBD DPRD Kabupaten Bone tahun anggaran 2024.
Selain itu, Federasi Rakyat Demokrasi Makassar (FREEDOM) menggelar aksi di Pertigaan Hertasning-Pettarani dengan sekitar 50 peserta. Mereka mendesak pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.
Pada waktu yang sama, Kesatuan Rakyat Menggugat (KERAMAT) turun di Kantor Gubernur Sulsel dan DPRD Sulsel. Aksi yang diikuti sekitar 100 orang itu membawa isu Reformasi Jilid II.
Kemudian, pukul 14.00 Wita, Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat berunjuk rasa di RS Cahaya Medika dan Dinas Kesehatan Kota Makassar. Aksi dipimpin Rahmatullah dengan 50 orang massa, menyoroti dugaan ketiadaan instalasi pengolahan air limbah di rumah sakit tersebut.
Sementara itu, Gerakan Mahasiswa Bersama Rakyat Menuju 25 Agustus 2025 menggelar aksi di Kantor Gubernur, DPRD Sulsel, Fly Over, dan Pertigaan Alauddin Pettarani. Aksi ini bertujuan mengawal kebijakan yang dianggap tidak pro rakyat agar dibatalkan.
