Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), mengungkap ada 4.553 aset milik daerah yang belum bersertifikat. Bahkan, Balai Kota Makassar termasuk di antaranya.
“Ada sebanyak 6.900 (6.976) lebih bidang tanah, di mana sebanyak 2.423 bidang tanah yang sudah bersertifikat dan 4.553 bidang tanah yang belum bersertifikat,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Makassar Andi Zulkifly Nanda kepada wartawan di Balai Kota Makassar, Selasa (7/10/2025).
Zulkifly menjelaskan dari total bidang tanah yang bersertifikat, hanya 1.981 yang benar-benar atas nama Pemkot Makassar. Sebagian lainnya masih tercatat atas nama instansi lain, termasuk pemerintah pusat.
“Misalnya, contoh kecil adalah Balai Kota. Tentu kita akan tingkatkan untuk menjadi sertifikat meskipun ini kan dulunya adalah kantor gubernur,” katanya.
Zulkifly menyampaikan Pemkot Makassar berkomitmen memperbarui seluruh aset agar tercatat secara resmi atas nama pemerintah kota. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat pengamanan, baik fisik maupun administrasi.
“Ini yang akan menjadi perhatian kita semua untuk mencatat kembali dan meningkatkan pengamanan. Bukan hanya pengamanan secara fisik, tapi pengamanan secara administrasi,” ucapnya.
Dia menambahkan Wali Kota Munafri ‘Appi’ Arifuddin akan segera mengumpulkan tim aset dari Dinas Pertanahan serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Tujuannya untuk menyusun strategi percepatan sertifikasi aset.
“Insyaallah nanti Pak Wali Kota akan mengumpulkan tim aset, baik dari Dinas Pertanahan, dari BPKAD, untuk membicarakan bagaimana pengamanan dan peningkatan keamanan kita terkait dengan aset yang dimiliki oleh pemerintah kota,” ungkapnya.
Meski begitu, Zulkifly mengakui anggaran menjadi kendala dalam proses sertifikasi. Selain itu, banyak aset bermasalah karena tidak memiliki dokumen pendukung yang lengkap.
“Saya kira terkait mengenai penganggaran, kita sebenarnya ini tetap memprioritaskan terkait mengenai pengamanan aset khususnya sertifikasi. Cuma memang banyak permasalahan-permasalahan yang kompleks yang terjadi,” sebutnya.
Dia membeberkan sebagian aset tercatat di Kartu Inventaris Barang (KIB) A, tetapi secara administrasi tak bisa dibuktikan. Beberapa juga tengah bersengketa dengan masyarakat.
“Kemudian banyaknya permasalahan-permasalahan yang sengketa dengan masyarakat. Jadi, aset kita ini bukan hanya kantor, tetapi jalanan juga bagian dari aset pemerintah kota,” tambahnya.
Zulkifly menyebut Pemkot Makassar memprioritaskan sertifikasi aset kantor yang digunakan untuk pelayanan publik. Sekolah, rumah sakit, dan kantor pemerintahan menjadi fokus utama.
“Yang kita targetkan sekitar di bawah 1.000-an untuk bangunan, khususnya bangunan pelayanan publik. Sekolah, kantor, rumah sakit,” jelasnya.
Dia menekankan kolaborasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjadi kunci dalam percepatan sertifikasi. Namun, keterbatasan tenaga di BPN membuat proses ini tidak bisa dilakukan secara cepat.
“Jumlah aset kita banyak kemudian mereka juga tentunya perlu kolaborasi yang baiklah. Kira-kira berapa optimalnya sertifikasi aset untuk setiap satu tahun ini. Belum lagi persyaratannya,” terangnya.
Dia membeberkan sebagian aset tercatat di Kartu Inventaris Barang (KIB) A, tetapi secara administrasi tak bisa dibuktikan. Beberapa juga tengah bersengketa dengan masyarakat.
“Kemudian banyaknya permasalahan-permasalahan yang sengketa dengan masyarakat. Jadi, aset kita ini bukan hanya kantor, tetapi jalanan juga bagian dari aset pemerintah kota,” tambahnya.
Zulkifly menyebut Pemkot Makassar memprioritaskan sertifikasi aset kantor yang digunakan untuk pelayanan publik. Sekolah, rumah sakit, dan kantor pemerintahan menjadi fokus utama.
“Yang kita targetkan sekitar di bawah 1.000-an untuk bangunan, khususnya bangunan pelayanan publik. Sekolah, kantor, rumah sakit,” jelasnya.
Dia menekankan kolaborasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjadi kunci dalam percepatan sertifikasi. Namun, keterbatasan tenaga di BPN membuat proses ini tidak bisa dilakukan secara cepat.
“Jumlah aset kita banyak kemudian mereka juga tentunya perlu kolaborasi yang baiklah. Kira-kira berapa optimalnya sertifikasi aset untuk setiap satu tahun ini. Belum lagi persyaratannya,” terangnya.
